Cucu Usaha Pelindo Ini Terus Lakukan Inovasi Dalam Proses Bisnis

 

Suara.com - Cucu Usaha PT Pelindo Persero, PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) terus melakukan inovasi-inovasi dalam proses bisnis. Perusahaan yang bergerak di industri alat berat memperbaiki standar mutu dalam menjalankan proses bisnis.

Direktur Utama BIMA, Andriyuda Siahaan mengatakan, saat ini perseroan telah mendapatkan standari ISO ISO 9001, 45001, 37001, 14001, lalu integrasi data melalui system ERP yang disebut Centra.

"Hingga bergerak untuk menyelesaikan masalah sipil kepelabuhanan sampai pelosok Nusantara," kata Andriyuda dalam keterangannya, Minggu (28/11/2021).

Untuk meningkatkan Kinerja, Andriyuda juga melaunching Grha Indraprasta yang merupakan Area Workshop dan Gedung Pusat Perkantoran BIMA. Grha Indraprasta menjadi salah satu sample marketing yang memberikan efisiensi dan kemandirian kinerja dalam memberikan pelayanan maksimal untuk customer.

"Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami, dan karya ini menjadi bukti sekaligus sample marketing kami bahwa kami dapat bekerja mandiri secara efektif dan efisien" ujar Andriyuda.

Komitmen BIMA untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh stakeholder dan shareholder juga dibuktikan dengan penyerahan Bina Lingkungan kepada panti Muhammadiyah, Panti Karya Kasih dan juga pemberian Tali Asih kepada Veteran Kota Surabaya

Kolaborasi dan Harmonisasi menjadi dasar proses kerja, tentunya ini berjalan sesuai dengan nilai inti AKHLAK sebagai nilai inti yang dijunjung oleh insan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BIMA dengan lahirnya Grha Indraprasta berkomitmen untuk terus menjadi perusahaan yang Amanah dengan menjadi pribadi Tanggap, Tatag, Tangguh," pungkas Andriyuda.

BEST PROFIT

PT BESTPROFIT

BESTPROFIT

PT BESTPROFIT FUTURES

BESTPROFIT FUTURES

sumber suara

Menteri BUMN Erick Thohir Sering Diserang Hoaks, Kenapa?

 Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhir-akhir ini mendapat tudingan miring alias berita hoaks.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pergerakan Rakyat Berdaulat Wahab Talaohu menilai persoalan tersebut terjadi karena Erick sedang melakukan reformasi dan transformasi di tubuh BUMN.BESTPROFIT“ET (Erick) ini pemimpin yang mumpuni. Komitmen beliau untuk melakukan transformasi dan reformasi di tubuh BUMN patut didukung. Karena ada kelompok anti perubahan yang sedang melancarkan serangan sistematis, hoaks dan fitnah untuk menghentikan niat baik tersebut,” kata Wahab kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Ia menegaskan, upaya transformasi dan reformasi di tubuh BUMN merupakan amanat konstitusi karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta demi merealisasikan visi dan misi presiden.

Transformasi dan reformasi BUMN juga diharapkan bisa mendorong daya saing dan mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman.BEST PROFIT

“Jadi ini transformasi menyeluruh, tidak hanya bisnis tapi sisi operasionalnya, transformasi human capital. Keluarga besar BUMN, induk BUMN, mau pun anggota BUMN disatukan dalam misi sama: BUMN untuk Indonesia dengan nilai-nilai yang sama sebagai core value yaitu AKHLAK,” kata Wahab.

“Maka, kita bisa pastikan bahwa kelompok anti perubahan di tubuh BUMN, adalah mereka yang tidak punya akhlak. Sengaja melemahkan kinerja Menteri Erick,” sambungnya.

Meski mendapat serangan, fitnah dan hoaks, Wahab yakin kepemimpinan Erick dalam melakukan reformasi dan transformasi di tubuh BUMN tidak akan surut, justru akan terus konsisten di jalan perubahan.

Pemimpin yang mumpuni menurut Wahab adalah pemimpin yang punya value, tegas, bersih, komitmen dan berpihak pada rakyat.PT BESTPROFIT 

Semua itu ada pada Menteri Erick yang dapat kita lihat dari kinerjanya selama ini sebagai Menteri BUMN," kata Wahab.

PT BEST PROFIT

PT BESTPROFIT FUTURES

BEST PROFIT FUTURES

PT BEST PROFIT FUTURES

Sumber suara

 

Suara.com - Presiden Joko Widodo menyebut aktivitas ekonomi dalam negeri kembali bergairah. PT BESTPROFIT

Indikatornya, data-data ekonomi mulai menunjukkan angka sebelum pandemi Covid-19, salah satunya, Purchasing Managers Index manufaktur yang justru melebihi kondisi sebelum pandemi. BESTPROFIT

Angka PMI manufaktur pada Oktober 2021 sebesar 57,2. angka ini melebihi angka PMI manufaktur sebelum pandemi yang sebesar 51. PT BESTPROFIT FUTURES"Artinya apa demand itu ada dan semakin baik. Kalau demand ada artinya apa manufaktur, pabrik, industri pasti akan produksi, karena dilihat ada demand. Ini angka sangat tinggi sekali 57,2%, pabrik, industri, perusahaan melihat ada prospek permintaan," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021).

Jokowi juga memaparkan data keyakinan konsumen juga mulai kembali normal seperti sebelum pandemi. Data, BI Indeks Keyakinan Konsumen pada bulan Oktober 2021 kembali naik ke level optimistis 113,4 poin. BESTPROFIT FUTURES

Begitu juga angka retail dan sales yang mulai naik, seiring dengan peningkatan mobilitas.

"Angka seperti ini penting untuk kita baca dan melihat prospek di tahun 2022 seperti apa," kata dia.

Jokowi menyebutkan angka-angka itu membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai naik.

Pada kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia melonjak 7,07%, namun pada kuartal III agak sedikit melambat di level 3,51%

sumber suara

Serapan Vaksinasi COVID-19 di Sumsel Masih Rendah, Baru 27,74 Persen

 SuaraSumsel.id - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebutkan cakupan vaksinasi Covid-19 di 22 provinsi masih lebih rendah dari angka rata-rata cakupan vaksinasi nasional. BEST PROFIT

Sumatera Selatan termasuk 22 provinsi tersebut. BESTPROFIT 

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan situasi ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah agar sebaran vaksinasi bisa mencapai ke-22 provinsi yang masih rendah cakupannya tersebut. PT BESTPROFIT 

"Sayangnya dari 34 provinsi di Indonesia, ternyata 22 provinsi masih memiliki persentase cakupan vaksinasi dosis lengkap yang lebih rendah dari angka nasional yaitu 40,42 persen," kata Wiku dalam jumpa pers, Kamis (18/11/2021). PT BEST PROFIT 

PT BESTPROFIT FUTURES

BESTPROFIT FUTURES 

sumber suara

Sri Mulyani Kesal Serapan APBD Masih Rendah

 

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak kesal melihat laporan sejumlah serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 yang masih dibawah 60 persen, padahal tahun 2021 tinggal 1 bulan saja. BEST PROFIT

"Bayangkan ini sudah bulan November, artinya tinggal satu bulan lebih sedikit, sebab kita biasanya tutup tahun anggaran belanja terakhir persis tanggal 24 Desember," kata Sri Mulyani dalam sebuah webinar, Selasa (23/11/2021). PT BESTPROFIT

Sri Mulyani menjabarkan realisasi belanja APBD hingga akhir Oktober sebesar Rp 730,13 triliun atau baru 59,62 persen dari pagu Rp1.224,74 triliun.

Capaian realisasi ini kata dia hanya naik 3,51 persen secara (yoy) yang tercatat Rp705,34 triliun.

Secara persentase serapan realisasi belanja APBD terhadap pagu anggaran justru jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu," katanya. BESTPROFIT

Ia menjelaskan secara persentase serapan belanja tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta mencapai 66,11 persen, dan terendah wilayah Maluku hanya 39,23 persen, sedangkan nilai realisasi belanja tertinggi berada di wilayah Jawa Barat dan yang terendah Kalimantan Utara. PT BESTPROFIT FUTURES

"Kita sebetulnya praktis hanya punya waktu satu bulan mengeksekusi APBD, padahal masih banyak daerah yang belanjanya di bawah 50 persen," katanya.

Dari sisi belanja pegawai realisasinya hingga Oktober 2021 mencapai Rp297,37 triliun, kemudian belanja barang dan jasa tercatat Rp198,30 triliun, belanja modal mencapai Rp67,47 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp 166,82 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja per fungsi, untuk belanja pendidikan tercatat tumbuh 3,1 persen yoy atau Rp213,14 triliun. Realisasi ini baru mencapai 17,4 persen dari APBD.

BESTPROFIT FUTURES

sumber suara

Pemerintah Kabupaten Cianjur Salurkan 16 Ton Beras ke Lokasi Bencana

 

SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hotikulkara Kabupaten Cianjur mencatat selama priode Januari-November telah menyalurkan sebanyaak 16 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke lokasi bencana. BEST PROFIT

Kabid Ketanahan Pangan Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hotikultura, Abdul Hanan Sukmana menyebutkan, stok CBP Cianjur untuk tahun 2021 mencapai 50 ton. CBP itu dikhususkan untuk keadaan darurat pasca bencana. BESTPROFIT

"Selama priode Januari hingga awal November ini, kita sudah menyalurkan sekitar sebanyak 16 ton kesejumlah wilayah yang mengalami bencana alam, sehingga stok saat ada 34 ton," katanya pada SuaraBogor.id, Kamis (04/11/2021). PT BESTPROFIT 

Dari sebanyak 16 ton CBP itu, kata dia, telah disalurkan kesejumlah wilayah yang mengalami bencana alam, kebakaran dibeberapa titik di Kabupaten Cianjur. PT BEST PROFIT

"Dalam pekan ini kita baru saja menyalurkan sebanyak 1,5 ton beras, dalam satu tahap ke lokasi bencana alam longsor di Kecamatan Campakamulya, sedangkan untuk wilayah lainya akan segera di kirimkan," katanya. PT BESTPROFIT FUTURES

Ia mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu data warga terdampak becana alam dari BPBB Kabupaten Cianjur, pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa yang wilayahnya dilanda becana alam.

"Kita masih menunggu data dari beberapa wilayah yang terdampak becana alam selama beberapa hari terkahir ini," katanya

BEST PROFIT FUTURES

PT BEST PROFIT FUTURES

Sumber suara

Suara.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus berupaya menggenjot optimalisasi sektor perpajakan, khususnya melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sri Mulyani menjelaskan, banyak undang-undang perpajakan yang diubah di dalam UU HPP tersebut, seperti misalnya KUP, PPh, PPn, Cukai, dan pajak karbon yang mulai diperkenalkan.

Dia menegaskan, semua hal yang dituangkan di UU HPP tersebut dilakukan dalam rangka untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, sederhana, netral, fleksibel, dan juga menjaga kepastian hukum.

"Tujuannya dituangkan dalam RUU yang sekarang telah menjadi undang-undang ini adalah untuk azas keadilan, azas kesederhanaan, azas efisiensi, azas kepastian hukum, azas manfaat, dan azas kepentingan nasional," kata Sri Mulyani dalam acara Sosialisasi UU HPP, Jumat (19/11/2021).

sumber suara