PT BESTPROFIT FUTURES

Kamis, 27 Januari 2022

Pembebasan Lahan Tol Yogyakarta-Bawen Terganjal Rumah Sumanto

Suara.com - Pembebasan lahan tol tepatnya di RT 14/RW 05, Dusun Ngenthak, Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menyisakan satu rumah warga yang dimiliki Sumanto.

"Di dusun ini sebanyak 18 kepala keluarga kena semua," kata petani berusia 58 tahun tersebut di Klaten.

Akibat ditinggalkan puluhan tetangga, rumah pria yang berada di pinggir dusun tersebut menjadi satu-satunya yang tersisa di Dusun Ngenthak.

Meski tempat tinggalnya masih berdiri kokoh, untuk lahan pertanian miliknya seluas 980 m2 ikut terkena ganti untung proyek pembangunan tol yang akan menyambungkan Solo dengan Yogyakarta tersebut.

"Waktu itu saya menerima ganti untung sebesar Rp625 juta. Sebagian uangnya saya belikan sawah di depan rumah, harganya Rp300 juta dan biaya pengurusan Rp14 juta. Sisanya untuk rehab rumah saya, sekarang sudah habis uangnya," katanya.

Pria dua anak ini mengaku belum lama menempati rumah tersebut.

"Baru sekitar 8-9 tahun lalu. Saya tinggal di situ sama anak-anak dan istri. Istri saya kebetulan jualan soto. Dulu waktu masih banyak tetangga biasanya digunakan nongkrong anak-anak muda sampai malam, sekarang sore sudah tutup," katanya.

Ia mengatakan puluhan tetangganya tersebut saat ini sudah berpindah ke berbagai daerah di Kabupaten Klaten, di antaranya ke Gawok, Delanggu, Juwiring, dan Segaran.

Sementara itu, informasi awal yang diterima warga terkait proyek tol tersebut belum lama. Menurut dia, proses berjalan cepat termasuk untuk proses ganti untung.

Saat itu kami dapat undangan dari kelurahan, katanya di sini mau dipakai untuk tol. Semua orang setuju, ternyata betul kami didatangi dari kecamatan, kabupaten, dan BPN. Mereka memberikan info kalau di sini mau dilewati jalan tol, biaya (ganti untung) lebih besar dari kemarin-kemarin," katanya.

sumber suara

Rabu, 26 Januari 2022

Dulu Kaya Raya, Sekarang Sebagian Warga Kampung Miliarder Tuban Mengeluh Susah Cari Makan

SuaraJawaTengah.id - Bagaimana keadaan warga Desa Wadung dan Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban, atau "kampung miliarder" sekarang?

Pada awal 2021, nama desa itu menjadi pusat perhatian. Mayoritas warganya kaya mendadak setelah mendapatkan kompensasi dari pembangunan kilang Pertamina.

Hampir tiap rumah ketika itu sanggup membeli satu mobil, bahkan tiga mobil baru sekaligus.

Setahun kemudian, sebagian warga mengeluh. Mereka mengeluh tidak punya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Musanam (60) tidak begitu semangat ketika ditemui jurnalis blokTuban pada Senin (24/1/2022), pagi.

Dia sama sekali tidak mengira akan hidup sulit setelah menjual tanahnya.

Dia teringat kehidupan keluarganya sebelum datang kilang minyak. Musanam hidup tenteram bersama istri, dua anak, dan satu cucu. Mereka tinggal di atas lahan seluas 117 meter persegi.

Setelah datang rencana pembangunan kilang, Musanam akhirnya terbujuk untuk ikut menjual tanah seharga Rp500 juta.

"Saya mau melepas tanah dan rumah untuk kilang karena dijanjikan dipekerjakan sebagai pembersih rumput di area kilang minyak. Pekerjaan itu masih mampu saya kerjakan meskipun sekarang usia sudah 60 tahun," ujar Musanam.

Tapi pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung datang sampai sekarang, sementara uang ganti rugi lahan sudah dipakai untuk membeli tanah dan rumah baru di kampung baru.

Sekarang dia menyesal telah menjual tanah dan pindah secara mandiri ke tempat baru karena menjadi pengangguran.

Untuk biaya makan keluarga, dia sesekali mengandalkan pendapatan dari anak menantu.

Dia menjual satu per satu sapi di rumahnya. Dari enam ekor sapi, sekarang tersisa tiga ekor sapi.

Dia sudah putus asa menunggu janji perusahaan akan mempekerjakan anak menantunya di kilang minyak.

sumber suara

Selasa, 25 Januari 2022

Indonesia dan Malaysia Sepakati MoU Untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Suara.com - Demi memberikan skema pelindungan yang memadai dan mengurangi risiko/masalah Pekerja Migrain Indonesia (PMI) di Malaysia, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat mematangkan penyelesaian nota kesepahaman tentang perekrutan PMI sektor domestik dari Indonesia (Memorandum of Understanding for the Recruitment of Domestic Workers from Indonesia).

MoU tersebut mengatur juga mengenai penegakan hukum terhadap majikan/agen yang melanggar perjanjian kerja, peraturan terkait di Malaysia, dan penghentian praktik system maid online dan konversi My Travel Pass (visa kunjungan biasa) menjadi visa kerja.

"Pemerintah Malaysia telah menyetujui seluruh draft MoU penempatan pekerja domestik dari Indonesia dan dalam waktu dekat, akan segera dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara," kata Menaker Ida Fauziyah dalam pertemuannya dengan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia, Datuk Seri M. Saravanan, di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Ia menuturkan bahwa kedua negara telah sepakat, skema One Channel System adalah satu-satunya kanal untuk merekrut dan mempekerjakan PMI sebagai pekerja pada rumah tangga.

Menurut Menaker Ida penempatan satu kanal ini akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan dan dapat menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia. One Channel System merupakan integrasi dari aplikasi online SIAPkerja (termasuk di dalamnya aplikasi SISKOPMI) milik Indonesia dan aplikasi online Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) milik Malaysia.

"Sistem satu kanal ini juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia secara tidak sesuai prosedur yang berlaku," ucapnya.

Sementara itu, Datuk Seri M. Saravanan mengatakan pihaknya menyetujui seluruh draft dalam MoU penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia dan berharap segera dilakukan penandatanganan. Ia meyakini percepatan penyelesaian MoU ini mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional Malaysia.

Pemerintah Malaysia berharap percepatan penyelesaian MoU untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional Malaysia," kata Datuk Seri Saravanan seraya meminta Ida Fauziyah untuk dapat bertemu dengan Menteri KDN Malaysia.

sumber suara

Senin, 24 Januari 2022

Mendarat Di Bandara Juanda, Dua Pekerja Migran Asal Malaysia Terkonfirmasi Positif Covid-19

Suara.com - Bandara Juanda Surabaya mulai menerima kedatangan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI), pada Sabtu 22 Januari 2022 siang.

Hal ini setelah Bandara Juanda mulai dibuka untuk penerbangan internasional pada 1 Januari 2022 lalu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

Penerbangan internasional perdana pada 2022 di Bandara Juanda Surabaya ini membawa 129 orang PMI dari Malaysia menggunakan maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH871 yang mendarat pukul 12.11 WIB.

Para PMI ini juga merupakan pelaku perjalanan luar negeri pertama sejak Terminal 2 Bandara Juanda dibuka.

Sejak dibuka untuk penerbangan internasional pada 1 Januari 2022, pengelola Bandara Juanda telah melakukan simulasi penerimaan dan pemeriksaan kesehatan para pelaku perjalanan luar negeri sehingga penerapan protokol kesehatan berjalan lancar dan tidak menyebabkan kepadatan antrean yang berarti," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam keterangannya Minggu (23/1/2022).

Pemeriksaan RT-PCR pada 129 PMI ini dilakukan sebanyak 3 gelombang di mana terdapat 2 PMI positif Covid-19.

Namun belum diketahui jenis varian Covid-19 tersebut. Dua PMI yang terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo.

Bagi PMI dengan hasil tes RT-PCR negatif dibawa menggunakan ke wisma karantina (Asrama Haji).

"Kami juga berterima kasih kepada pada stakeholder sehingga kegiatan penerimaan kedatangan PMI di Bandara Juanda dapat berjalan lancar," imbuh Faik.

sumber suara

Jumat, 21 Januari 2022

Kemnaker Siap Dukung Pengembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Kaur

Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap mendukung dan membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur dalam mengembangkan ketenagakerjaan di daerahnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, salah satu dukungan yang dapat diberikan adalah dengan meningkatkan status Lembaga Latihan Kerja (LLK) menjadi Balai Latihan Kerja (BLK).

"Kementerian Ketenagakerjaan siap mendukung dan membantu Pak Bupati dalam mengembangkan ketenagakerjaan di Kabupaten Kaur," ucap Ida usai menerima audiensi Bupati Kaur, Provinsi Bengkulu, di Kantor Kemnaker, Kamis (20/1/2022).

Menurut Ida perubahan status LLK menjadi BLK bisa diwujudkan selama persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2017 terpenuhi.

Baik itu berupa lahan, studi kelayakan, atau syarat lainnya," kata Ida.

Selain peningkatkan status LLK ke BLK, Kemnaker juga siap mendukung perluasan kesempatan kerja di Kaur dengan memberikan bantuan berupa program, seperti Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri.

"Intinya, kami menyambut baik keinginan Pak Bupati untuk bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam membangun ketenagakerjaan di daerah Kaur," ucapnya.

Bupati Kaur, Lismidianto mengapresiasi Menteri Ketenagakerjaan yang antusias merespons upaya pengembangan ketenagakerjaan di daerahnya.

"Bu Menteri menyambut baik keinginan dari Pemerintah Kabupaten Kaur untuk mengembangkan program-program di Kabupaten Kaur sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada. Itulah yang kami harapkan khususnya bagi masyarakat transmigrasi yang ada pada 5 Kecamatan di Kabupaten Kaur," imbuhnya.

sumber suara

Kamis, 20 Januari 2022

Jadi Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, Tumiyana Pernah Tersangkut Kasus Penggelapan dan Pemalsuan Dokumen

Suara.com - Belakangan, nama Tumiyana banyak diperbincangkan karena santer jadi calon kuat pemimpin ibu kota negara baru, Nusantara. Namanya disebut-sebut bersaing dengan nama besar seperti Ahok untuk memimpin ibu kota baru.

Namun, ternyata Tumiyana pernah tersandung dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Seorang warga Australia bernama Cyril Lewis melaporkan Tumiyana ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen dalam proses go public yang dilakukan oleh PT Widodo Makmur Perkasa (WMP).

“Pasalnya dalam perusahaan tersebut terdapat saham yang dimiliki oleh Cyril Lewis yang merupakan pemilik saham minoritas 10 persen dari PT Sinar Daging Perdana yang melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) sejak 2012,” kata Andi Windoselaku kuasa hukum dari Cyril Lewis, dalam keterangannya, Rabu (17/11/2021).

Usai Kerja Sama Operasi (KSO) berakhir, Andi mengatakan, Cyril sama sekali belum menerima bagi dividen dari PT Sinar Daging Perdana.

Padahal, Cyril berhak atas dividen selaku pemegang saham pada PT Sinar Daging Perdana dijamin oleh hukum di Indonesia, yaitu pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Cyril sendiri berhak atas 488 lot saham dengan nominal sebesar Rp488 juta. Sementara, PT Widodo Makmur Perkasa memiliki saham dalam peningkatan modal dasar PT Sinar Daging Perdana sebesar 4.512 saham, dengan nominal sebesar Rp4.51 miliar.

“Laporan laba/rugi juga tidak pernah dilaporkan ke Cyril Lewis, diduga kerugian yang diderita klien kami mencapai lebih kurang 25 miliar rupiah,” lanjut Andi kala itu.

Tidak hanya hak dividen yang tak diberikan, sejak Juni tahun lalu, Cyril Lewis sudah tidak menerima gaji meski mereka tengah memasarkan saham ke masyarakat.

PT Widodo diduga melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas. Beleid itu menyatakan pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menanda tangani usul perusahaan.

Tumiyana jadi salah satu nama yang mencuat sebagai calon pemimpin pertama ibu kota negara baru. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa kandidat untuk menjadi pemimpin ibu kota negara baru memang banyak, termasuk di antaranya adalah Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Tumiyana, dan Azwar Anas.

BEST PROFIT

PT BESTPROFIT

BESTPROFIT

PT BESTPROFIT FUTURES

BESTPROFIT FUTURES

sumber suara