Munarman Kembali Sidang Hari Ini, Sejumlah Ahli Akan Dihadirkan Kuasa Hukum

 

Suara.com - Eks Sekretaris Umun FPI, Munarman kembali menjalani persidangan sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (7/3/2022) hari ini. Masih sama dengan pekan lalu, agenda persidangan adalah pemeriksan ahli A de Charge atau meringankan dari kubu terdakwa.

Aziz Yanuar selaku tim kuasa hukum menyampaikan, persidangan akan berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Rencananya, akan ada empat sampai lima ahli yang akan dihadirkan untuk bersaksi di persidangan.

"Agedanya pemeriksaa  ahli dari kami. Sekitar empat atau lima," kata Aziz dalam pesan singkat.

Hanya saja, belum diketahui secara pasti siapa sosok ahli yang dihadirkan pada hari ini. Sebelumnya, pengamat politik cum akadmisi Rocky Gerung telah memberikan kesaksiaannya.

Pada sidang Rabu (2/3/2022), Rocky berpendat jika radikal menjadi suatu istilah yang dikonsumsi untuk menjadi headline atau pokok berita. Kata dia, istilah itu menjadi berbahaya. Hal itu dia katakan menjawab pertanyaan kuasa hukum Munarman terkait hubungan radikal dengan terorisme.

"Istilah radikal jadi istilah yang dikonsumsi untuk jadi headline, itu istilah yang berbahaya sebetulnya," ungkap Rocky di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Rocky kemudian mencontohkan kapasitasnya sebagai seorang akademisi. Setiap kali masuk ke ruang kelas, kepada murid-muridnya, Rocky selalu menekankan untuk berpikir radikal -- tentang manusia, tuhan, hukum, dan segala macam.
"Karena saya setiap kali masuk ruang kelas, saya bilang: kalau anda tidak berpikir radikal, keluar dari kelas saya.  karena saya ingin ada debat radikal. Soal apa saja. Soal tuhan, kemanuasiaan, negara, segala macam, intrperasi hukum," sambungnya.
Dengan menjadikan radikal sebagai istilah yang dikonsumsi untuk menjadi headline, kata Rocky, dengan demikian ada proses mencegah bahasa yang sebelumnya berfungsi untuk mengaktifkan dialektis. Dengan demikian, orang-orang menjadi takut untuk menjadi radikal.
Dakwaan Jaksa.

Sebelumnya, Munarman didakwa merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hal tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (8/12/2021).

Dalam surat dakwaan yang dibacakan, jaksa menyebut bahwa Munarman pada medio 2015 terlibat dalam serangkaian kegiatan di beberapa tempat. Misalnya pada 24 dan 25 Januari 2015 dan beberapa kesempatan di tahun yang sama.

sumber suara

Puan Maharani: Kobarkan Terus Energi Positif dan Semangat Gotong-Royong Hadapi Pandemi

 

Suara.com - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta masyarakat Indonesia untuk terus mengobarkan energi positif, memperkuat semangat kerja bersama, dan bergotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19. Meskipun demikian, ia tidak memungkiri masih banyak ditemukan sikap dan gerakan yang menolak kebijakan negara.

“Terdapat sekelompok masyarakat yang menolak berbagai bentuk protokol kesehatan, menolak divaksin, karena pemikiran yang sempit,” ujar Puan saat memberi pembekalan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Cucu Proklamator RI ini bahkan menyampaikan  dalam situasi pandemi, masih saja ada kelompok politik yang mencoba memancing di air keruh dengan memanfaatkan pandemi demi kepentingan politik pencitraan, atau bahkan melakukan penggalangan untuk mendiskreditkan kebijakan negara.

Untuk itu, Puan mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dan percaya kepada Pemerintah yang terus berusaha memberikan upaya terbaiknya dalam melindungi rakyat di masa pandemi. “Apapun kebijakan negara yang baik, tidak akan dapat berjalan efektif apabila situasi masyarakat tidak kondusif,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan berbicara mengenai agenda nasional reformasi struktural saat ini yang diarahkan pada tiga fokus utama, yakni pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Lalu penyediaan infrastruktur yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, digital, energi, pangan, dan upaya mendorong industrialisasi. Serta yang terakhir adalah institutional development berupa reformasi birokrasi dan regulasi dan mendorong kemudahan berusaha.

“Rapat Pimpinan TNI-Polri yang sedang dilakukan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi TNI-Polri untuk dapat mengkonsolidasikan, memantapkan dan menyelaraskan berbagai upaya, kebijakan dan program dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. TNI-Polri, sebagai alat negara, agar dapat ikut mengawal agenda pemulihan ekonomi nasional dan agenda reformasi struktural,” papar Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menambahkan, peran TNI dan Polri pada program pemulihan sosial dan ekonomi dampak pandemi sangat dibutuhkan. Peran tersebut, kata Puan, adalah dengan menjaga situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan negara berjalan efektif.

“Selain itu agar masyarakat berada dalam situasi kehidupan sosial yang aman, tertib dan tenteram. TNI-Polri, dengan semangat bersama melawan pandemi, kami harapkan dapat membawa persatuan erat antara pemimpin dan rakyat, lalu rakyat dan pemimpinnya, serta memperkuat energi positif kerja bersama seluruh anak bangsa,” sambung mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini.

Lebih lanjut, kata Puan, percepatan pemulihan ekonomi dan sosial disebut sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen dalam mengantisipasi penyebaran pandemi, memperkuat imunitas, adaptasi tata sosial ekonomi masyarakat yang baru, dan hidup dalam situasi ketidakpastian pandemi Covid-19.

sumber suara

Dua Tahun Pandemi Covid-19, Epidemiolog Sebut PR Indonesia Masih Banyak

 

Suara.com - Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama dua tahun sejak kasus pertama diumumkan oleh pemerintah pada 2 Maret 2020 lalu, namun pekerjaan rumah penanganan pandemi yang harus dilakukan Indonesia masih banyak.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya mulai dari pembatasan kegiatan hingga vaksinasi.

"Tapi masih banyak tantangan atau PR ke depan yang harus segera diselesaikan termasuk direncanakan perbaikannya. Karena kita tahu, sejak April 2020 hingga Maret 2022, kita masih dalam level community transmission. Yang artinya gelombang pandeminya ini masih terus terjadi di masyarakat," kata Dicky saat dihubungi, Rabu (2/3/2022).

Dia juga menyoroti lemahnya upaya penelusuran kasus atau tracing oleh pemerintah terhadap warga yang positif Covid-19 dan mengakibatkan perbedaan data yang didapat dengan keadaan riil di masyarakat.

sumber suara

SuaraBogor.id - Bagi masyarakat yang berada di Jakarta untuk siap-siap, dalam waktu dekat ini PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan menaikkan tarif tol dalam Kota Jakarta. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, tarif tol dalam kota akan naik itu sebesar Rp 500 untuk semua golongan. Mulai di ruas Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit. Menurutnya, perhitungan kenaikan sudah menyesuaikan laju inflasi selama dua tahun terakhir. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 74/KPTS/M/2022.

 

SuaraBogor.id - Bagi masyarakat yang berada di Jakarta untuk siap-siap, dalam waktu dekat ini PT Jasa marga (Persero) Tbk akan menaikkan tarif tol dalam Kota Jakarta.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, tarif tol dalam kota akan naik itu sebesar Rp 500 untuk semua golongan.

Mulai di ruas Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Menurutnya, perhitungan kenaikan sudah menyesuaikan laju inflasi selama dua tahun terakhir. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 74/KPTS/M/2022.

Penyesuaian tarif Jalan Tol Dalam Kota merupakan penyesuaian tarif reguler yang besarannya menyesuaikan laju inflasi selama dua tahun terakhir yaitu sebesar 3,03%. Besaran penyesuaian tarif adalah Rp500 untuk semua golongan,” katanya, mengutip dari Bogordaily -jaringan Suara.com, Rabu (9/2/2022).

Sementara itu dalam akun resmi Instagram @jasamargametropolitan, diumumkan bahwa akan diberlakukan penyesuaian tarif ruas Tol Dalam Kota Jakarta. Golongan I naik dari Rp 10.000 jadi Rp 10.500, golongan II naik dari Rp 15.000 ke Rp 15.500 dan golongan III naik dari Rp 17.000 ke Rp 17.500.

Namun, perseroan belum menyampaikan kapan kenaikan tarif tersebut bakal diberlakukan. Hanya tertulis bahwa diberlakukan dalam waktu dekat, sehingga pengguna jalan tol diminta selalu memastikan kecukupan saldo.

sumber suara

Tegaskan Taat Konstitusi, Hasto PDIP: Atasi Kelangkaan Minyak Goreng Lebih Baik Ketimbang Berimajinasi Tunda Pemilu

 

Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kembali menanggapi riuhnya wacana soal penundaan Pemilu 2024. Namun lagi-lagi, ia menegaskan partainya tak pernah terpikir soal menunda pemilu.

Bahkan Hasto mengatakan, membantu mengatasi dampak pandemi Covid-19 lebih penting ketimbang berkhayal menunda Pemilu 2024. Menurutnya, PDIP akan taat pada konstitusi serta tidak ingin menghianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya dari pada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Ia mengatakan, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia

Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kembali menanggapi riuhnya wacana soal penundaan Pemilu 2024. Namun lagi-lagi, ia menegaskan partainya tak pernah terpikir soal menunda pemilu.

Bahkan Hasto mengatakan, membantu mengatasi dampak pandemi Covid-19 lebih penting ketimbang berkhayal menunda Pemilu 2024. Menurutnya, PDIP akan taat pada konstitusi serta tidak ingin menghianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya dari pada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Ia mengatakan, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia

sumber suara

Kerugian Akibat Investasi Bodong dan Pinjol dari Januari hingga Februari Capai Rp149 M

 

Suara.com - Satgas Waspada Investasi menyampaikan kerugian akibat investasi bodong hingga pinjaman online dari Januari 2022 hingga pertengahan Februari sudah mencapai Rp149 miliar.

"Pada tahun ini kita sudah menghentikan 21 entitas ilegal, 50 pinjol ilegal dan 5 kegiatan gadai ilegal. Ini memang sangat marak dan kehiatan seperti ini sangat merugikan masyarakat," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, Senin (21/2/2021).

Jika diakumulasi dalam 10 tahun terakhir (2011 hingga 2021), kerugian dari aksi kejahatan itu mencapai Rp117,5 triliun.

Sementara jika dilihat dari platform yang menawarkan investasi hingga pinjol ilegal mengalami penurunan setiap tahun.

Pada tahu  2021 misalnya, investasi ilegal menurun lagi hanya 98 yang ditutup, pinjol menurun jadi 881, dan perusahaan gadai 17," kata Tongam. 

Tongam meminta masyarakat lebih jeli dalam berinvestasi atau mengajukan pinjol.

Ia mengingatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan tersebut selalu melihat legalitas dan kelogisan hasil yang ditawarkan.

sumber suara

Demokrat Ingatkan Jokowi untuk Tak Tunjuk Menteri Rangkap Jabatan Pimpin IKN

 

Suara.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Anwar Hafid mengingatkan Presiden Jokowi untuk menciptakan kabinet yang profesional tanpa adanya menteri yang rangkap jabatan.

Wanti-wanti Anwar itu menyusul adanya pernyataan Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi yang menilai menteri bisa rangkap jabatan sebagai kepala otoritas ibu kota negara apabila memang ditunjuk oleh presiden.

Sebenarnya kata Anwar pada penempatan pejabat publik selama tidak ada regulasi yang spesifik merupakan hak prerogatif presiden. Tetapi ia mengingatkan kembali soal profesionalisme para menteri di kabinet.

"Namun saya ingin mengingatkan pada presiden akan janji beliau di awal periode pemerintahan akan menciptakan kabinet profesional, yang berarti kabinet dan pejabat publik yang fokus dan sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Anwar kepada wartawan, Senin (21/2/2022).

Anwar menyarankan agar Jokowi dapat menunjuk figur di luar menteri sebagai kepala otorita. Hal itu agar pemimpin IKN nantinya bisa fokus dalam membangun Nusantara, tanpa harus rangkap jabatan.

Kendati begitu, Anwar menyadari betul bahwa penunjukkan kepala otorita merupakan hak prerogatif presiden, siapapun nantinya.

"Seyogyanya banget (figur lain di luar menteri) tapi terpulang kepada pemegang hak prerogsrif tersebut," kata Anwar.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi mengatakan kepala otorita ibu kota negara bisa dirangkap menteri yang ditunjuk Presiden.

"Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 bahwa kepala dan wakil kepala otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan dalam pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri," kata Baidowi, Minggu (20/2/2022).

sumber suara