Tak Puas Putusan Hakim, Keluarga Bisa Minta Jaksa Banding Atas Vonis Bebas 2 Polisi Penembak Laskar FPI

 

Suara.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan keluarga korban unlawful killing dapat meminta jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan gugatan banding jika merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Keberatan terhadap putusan hakim tersebut harus dilakukan melalui ketentuan hukum yang berlaku, kata Poengky saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (18/3/2022).

"Kompolnas menghormati proses hukum yang berjalan di pengadilan secara terbuka. Apabila keluarga korban atau pengacaranya tidak puas dengan putusan majelis hakim, maka dapat meminta jaksa penuntut umum mengajukan banding," katanya seperti dilaporkan Antara, Jumat. 

Majelis hakim PN Jakarta Selatan, dalam sidang pembacaan putusan Jumat, memvonis dua terdakwa penembakan anggota Front Pembela Islam (FPI) lepas dari sanksi hukum dan bebas dari seluruh tuntutan.

Hakim memutuskan Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Mohammad Yusmin Ohorella bebas, meskipun kedua polisi itu terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer jaksa.

Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta dalam putusannya menyampaikan seluruh unsur dalam dakwaan primer jaksa terpenuhi.

Dakwaan primer jaksa adalah Briptu Fikri dan Ipda Yusmin terbukti merampas nyawa orang lain, dengan menembak empat anggota FPI di dalam mobil Xenia milik polisi pada 7 Desember 2020. Perbuatan itu diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Majelis hakim menilai penembakan itu merupakan upaya pembelaan diri para terdakwa, sehingga kedua polisi itu tidak dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Poengky menilai penggunaan Pasal 49 oleh majelis hakim dalam perkara itu tepat.

sumber suara

Luhut dan Airlangga Gaungkan Optimisme Pertumbuhan Ekonomi di Ajang MNC Group Investor Forum 2022

 

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Indonesia optimistis bisa menjadi negara maju sebelum tahun 2025 lantaran massifnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu dikatakannya saat menyampaikan keynote speech di MNC Group Investor Forum 2022.

"Visi Indonesia ke depan, yakni menjadi negara maju sebelum 2045. Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan 5,7% seperti sebelum pandemi untuk mencapai tujuan itu," ujar Luhut ditulis Jumat (18/3/2022).

Luhut juga memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 2015-2045 yakni sebesar 5,7% produk domestik bruto (PDB) per kapita.

"Tahun 2023 kita harapkan bisa keluar middle income trap. Dari pertumbuhan 5,7% sebelum tahun 2045 harapannya kita sudah menjadi negara maju," katanya.

Dia menegaskan pula agar seluruh komponen senantiasa optimistis menghadapi tantangan termasuk pascapandemi Covid-19. Di sisi lain, transformasi yang dilakukan oleh pemerintah terus digencarkan dengan melakukan beragam perubahan.

“Perubahan di sistem kesehatan, akselesari otomasi dan digitalisasi peran Al & big data, perubahan global value chain 2045 dan peningkatan tren telework menghadapi tantangan perubahan iklim," papar Luhut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memasang target pertumbuhan perekonomian di 5,2% pada tahun 2022.

“Selain itu juga mencermati berbagai risiko baik global dan domestik, termasuk tantangan penciptaan lapangan kerja. Kita harus memastikan ekonomi kita bangkit pasca pandemi Covid-19," tandasnya.

sumber suara

Periksa Asisten Daerah Kota Bekasi, Rahmat Effendi Diduga Beri Kode Khusus Untuk Menangkan Kontraktor Yang Ikut Lelang

 

SuaraBekaci.id - Setelah melakukan pemeriksaan kepada Asisten Daerah I Sekretariat Daerah Kota Bekasi Yudianto sebagai saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada kode khusus dari Rahmat Effendi untuk memenangkan kontraktor yang mengikuti lelang di Pemkot Bekasi.

"Yudianto diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi. Ia hadir dan dikonfirmasi serta didalami pengetahuannya perihal proyek di beberapa SKPD Pemerintah Kota Bekasi yang diduga di dalamnya ada titipan pesan khusus dari tersangka RE agar pihak terkait memenangkan kontraktor tertentu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Pada Kamis (6/1), KPK menetapkan total sembilan tersangka, yakni lima penerima suap dan empat pemberi suap dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Para penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris DPMPTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL)

Sementara itu, pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2021 menetapkan APBD perubahan untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran Rp286,5 miliar.

Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp21,8 miliar, serta pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar.

sumber suara

Serius Bangun Negeri, Brantas Abipraya Berhasil Rampungkan 42 Paket Bendungan di 2021

 

Suara.com - PT Brantas Abipraya (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun negeri lewat sederet karya bendungannya yang tersebar di Indonesia. BUMN yang lahir 41 tahun lalu ini membuktikan keseriusannya dalam membangun negeri dengan telah merampungkan 42 paket bendungan di tahun 2021.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Miftakhul Anas mengatakan, Januari 2022, bendungan yang dibangun perusahaan baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bendungan itu adalah Bendungan Multifungsi Bintang Bano yang terletak di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ini merupakan bendungan terbesar di NTB,” ujar Miftakhul Anas.

Kata Anas, karya-karya bendungan Brantas Abipraya ini adalah bukti nyata kontribusi Abipraya dalam mensukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, serta mereduksi banjir. Bendungan ini nantinya dapat membendung aliran Sungai Brang Rea dengan total kapasitas tampung 65,84 juta m3 dan luas genangan 277,52 ha. Untuk mendukung pertanian di Sumbawa Barat, selain itu bendungan ini juga mampu mengairi lahan seluas 6.695 ha.

Pembangunan bendungan ini sangat diperlukan dalam pengendalian banjir ulangan 25 tahun di Taliwang. Pasalnya, bendungan yang termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) ini dapat mereduksi banjir sekitar 22 persen atau setara 647 m3/detik. Tak hanya itu, bendungan ini pun juga dapat menghasilkan air baku sebesar 555 liter/detik. Di samping itu, kehadiran bendungan ini juga memberi manfaat untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) sebesar 8,8 Mega Watt.

Selain Bendungan Multifungsi Bintang Bano, saat ini Brantas Abipraya juga tengah merampungkan 15 paket pekerjaaan pembangunan bendungan yang juga merupakan PSN. Beberapa diataranya adalah Bendungan Bener yang terletak di Purworejo-Jawa Tengah yang bakal menjadi bendungan tertinggi di Indonesia, Bendungan Semantok di Nganjuk, Jawa Timur yang nantinya akan menjadi bendungan terpanjang se-Asia Tenggara, serta Bendungan Ciawi di Jawa Barat yang merupakan bendungan kering pertama di Indonesia. Tak hanya itu, turut berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, saat ini Brantas Abipraya juga tengah merampungkan Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain memberi nilai tambah untuk daerah sekitar bendungan yang Brantas Abipraya bangun, semoga melalui karya infrastruktur sumber daya air yang sedang dikerjakan dan telah dirampungkan ini adalah jawaban dari tantangan climate change atau perubahan iklim yang dihadapi saat ini. Seperti diketahui hal ini membuat terjadinya kekurangan air pada musim kemarau yang berkepanjangan dan curah hujan yang tiba-tiba sangat tinggi dapat mendatangkan bencana banjir.

Tak hanya membesut bendungan-bendungan dengan infrastruktur yang unggul, lewat anak usahanya yaitu Brantas Energi (BREN), Brantas Abipraya turut mendukung pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia melalui pembangunan dan pengoperasian beberapa PLTM dan PLTS.

Adapun beberapa PLTM yang telah dibangun dan beroperasi adalah PLTM Padang Guci-1 3X2 MW, PLTM Sako-1 2X3 MW, PLTM Padang Guci-2 2X3,5 MW dan PLTS Gorontalo sebesar 2 MWp. BUMN konsturksi ini lewat BREN menargetkan mampu mengoperasikan PLTM Maiting Hulu-2 di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, pada tahun ini. Disampaikannya lagi dengan berkolaborasi bersama PT Wika Industri Energi menunjukkan semangat sinerginya melalui pembangunan PLTS terapung di bendungan-bendungan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pembangunan bendungan dan pembangkit listrik menjadi sangat penting, inipun merupakan bukti Brantas Abipraya selalu hadir untuk Indonesia dalam mempersiapkan infrastruktur guna mendukung Pemerintah dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global. Melalui bendungan kita dapat meningkatkan produktifitas pertanian, memudahkan masyarakat sekitar dalam memperoleh air bersih yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutup Anas.

sumber suara

 

Suara.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan Kementerian Perdagangan menerjunkan tim untuk memantau ketersediaan stok minyak goreng. Selain itu, tim tersebut juga memantau harga minyak goreng agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

"Intinya kami semua di Kemendag berusaha keras untuk jaga stok. Pak Mendag, saya dan seluruh jajaran Kemendag selalu turun ke setiap daerah untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan. Kami berharap hal ini bisa teratasi," ujar Wamendag dalam keterangannya, Selasa (15/3/2022).

Beberapa waktu lalu, Wamendag Jerry Sambuaga beserta jajaran Kemendag memang terlihat melakukan banyak kunjungan, sidak, peninjauan, dan juga operasi-operasi pasar di berbagai daerah yang dikunjungi.

Jerry beserta jajaran Kemendag melakukan hal tersebut di Salatiga, Surabaya, Kebumen, Riau, Padang, Palembang, Lampung, Jambi, Medan, Banda Aceh, Batam, Makassar dan wilayah Jabodetabek.

Operasi pasar yang dimaksud adalah menjual minyak goreng dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Saat program operasi pasar dilakukan, masyarakat terlihat sangat antusias dan menyambut baik.

Wamendag memanfaatkan momen operasi pasar itu juga untuk menyerap aspirasi masyarakat serta informasi seputar minyak goreng.

Operasi-operasi pasar dilakukan Wamendag dengan menggandeng asosiasi-asosiasi, baik asosiasi produsen minyak goreng, distributor maupun asosiasi peritel seperti Aprindo.

Upaya ini dimaksudkan Jerry untuk menjalin komunikasi dan sinergi yang baik antara Kemendag dan seluruh stakeholder.

"Kami akan terus bekerja semaksimal mungkin dengan turun ke setiap daerah setiap hari bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan juga dengan menggandeng aparat penegak hukum untuk mengatasi ketersediaan dan harga minyak goreng," pungkas Wamendag.

sumber suara

Harga Pertalite Dipertahankan Dinilai Tepat Dalam Jangka Pendek

 

Suara.com - Keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga Pertalite di tengah gejolak harga minyak dunia dinilai realistis untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam jangka pendek kebijakan tersebut dinilai tepat dilakukan, akan tetapi tidak tepat apabila diterapkan dalam jangka panjang.

Kementerian Keuangan telah memastikan bahwa harga Pertalite tidak naik tetap dijaga di Rp7.650 kendati angka keekonomian BBM dengan kadar oktan (real octane number/RON) 90 itu mencapai Rp11.00-an per liter.

Jika dibandingkan dengan badan usaha swasta lain yang beroperasi di Indonesia, harga Pertalite masih paling murah karena pesaing menetapkan banderol rata-rata di atas Rp10.000 per liter.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, berpendapat, kebijakan penetapan harga BBM harus dilihat dari latar belakang di mana pemerintah berupaya melindungi daya beli masyarakat yang belum benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19.

Dengan demikian, menjaga inflasi domestik tetap rendah, agar daya beli masyarakat terjaga, menjadi salah satu tujuan dari pemerintah dalam menjaga harga BBM Pertalite.

“Kami menilai, dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli, namun tidak untuk kebijakan yang bersifat jangka panjang dan setiap tahunnya harus terus disubsidi,” ujar Joshua, ditulis Jumat (11/3/2022).

Menurut Josua, kebijakan subsidi BBM yang dilakukan setiap tahun menjadi kontraproduktif terhadap anggaran, mengingat subsidi BBM merupakan kegiatan konsumtif dan subsidi tersebut cenderung tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan menengah ke bawah.

Selain itu, disparitas harga yang tinggi berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan tindakan menyalahgunakan subsidi seperti menjual ke industri, penyelundupan, dan sebagainya.

Josua menambahkan, ada dua justifikasi dari pemberian subsidi BBM jenis Pertalite dalam jangka pendek saat ini. Pertama, dengan kondisi pandemi COVID-19 banyak masyarakat rentan miskin dan menengah ke bawah yang semakin memburuk kondisi ekonominya di tengah pandemi ini.

Kelompok ini cenderung minim mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, mempertahankan daya beli kelompok ini menjadi penting agar pemulihan ekonomi terjaga.

“Akan tetapi, apabila perekonomian kembali ke level normalnya, pemerintah dapat kembali menyesuaikan kebijakan subsidi BBM ini,” katanya.

Justifikasi kedua, kata dia, kondisi harga minyak saat ini bisa dikatakan abnormal akibat dampak dari tensi geopolitik yang meningkat yakni perang antara Rusia-Ukraina.

Ke depan, peningkatan tensi geopolitik ini diperkirakan kembali mereda dan pada akhirnya akan menurunkan harga minyak mentah dunia kembali ke rata-rata harga jangka panjangnya.

“Di tengah kondisi abnormal ini, pemerintah berupaya untuk menekan dampaknya pada perekonomian domestik dengan memberikan subsidi BBM Pertalite,” ucapnya.

Saat ini, Pertalite memang belum menjadi BBM penugasan, namun apabila ke depan akan ditetapkan sebagai BBM penugasan, selisih antara biaya produksi dan harga jual penetapan sepenuhnya akan diganti oleh pemerintah.

Akan tetapi, dengan Pertalite disubsidi, terdapat risiko peralihan konsumsi BBM dari sebelumnya BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Dengan demikian, terdapat potensi kenaikan jumlah konsumsi Pertalite di masa mendatang, apalagi jika disparitas harga cukup tinggi.

“Upaya kontrol tetap perlu dilakukan melalui pembatasan volume dan konsumsi, agar pemerintah mengetahui apakah terjadi kebocoran atau tidak dalam penyaluran BBM penugasan ini,” ujarnya.

Terkait perlunya pengawasan distribusi BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya W Yudha, mengatakan Pertamina sebagai badan usaha harus memastikan agar pasokan BBM jenis Pertalite tetap tersedia di pasaran. Hal ini penting mengingat terjadi disparitas harga Pertalite dengan BBM jenis Pertamax yang lebih mahal.

“Pengawasan ini penting untuk mencegah adanya potensi tindakan dari pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak seperti mengoplos atau penimbunan BBM. Pengaturan penggunaan Pertalite itu jadi kepentingan bersama,” ujar Satya.

Sekadar diketahui, konsumsi Pertalite dalam dua tahun terakhir terus meningkat. Sepanjang 2021, konsumsi Pertalite mencapai 23 juta Kilo Liter (KL), naik 30% dibandingkan 2020 yang tercatat 18 juta KL. Tahun ini konsumsi Pertalite diperkirakan bertambah seiring gejolak harga minyak dunia yang menyebabkan kenaikan harga BBM jenis oktan tinggi.

Pasokan Pertalite berasal dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)-Subholding Petrochemical & Refining Pertamina. Ifki Sukarya, Sekretaris Perusahaan KPI,
mengatakan KPI memasok Pertalite ke PT Pertamina Patra Niaga-Subholding Commercial & Trading Pertamina, sesuai dengan permintaan. Pertalite yang dipasok KPI adalah bahan bakar minyak dengan kadar oktan (RON) 90.

sumber suara

Tak Tahu Anggotanya Kunjungan Kerja ke Bali, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Meradang

 

SuaraJabar.id - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, mempersoalkan kunjungan kerja Komisi I ke Kota Denpasar, Bali, karena dianggap pergi tanpa sepengetahuan pimpinan dewan.

"Ini harus dijadikan pelajaran buat semua anggota DPRD Kabupaten Bogor yang akan melakukan kunjungan kerja, jangan sembarangan dan seenaknya, mekanisme harus ditempuh!" ucapnya di Cibinong, Bogor, Selasa (8/3/2022).

Rudy mengaku belum menerima pemberitahuan mengenai adanya anggota DPRD yang berangkat ke Bali, meski rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor sudah tiba di Pulau Dewata pada Selasa ini.

"Saya belum tahu ada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang ke Bali, karena seharusnya ada nota dinas kunjungan kerja yang harus saya acc. Sedangkan hingga hari ini saya belum menerima itu, jika sudah ada nota dinas baru selanjutnya akan dibuatkan surat disposisi untuk mengeluarkan anggarannya," ujarnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindar itu.

SuaraJabar.id - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, mempersoalkan kunjungan kerja Komisi I ke Kota Denpasar, Bali, karena dianggap pergi tanpa sepengetahuan pimpinan dewan.

"Ini harus dijadikan pelajaran buat semua anggota DPRD Kabupaten Bogor yang akan melakukan kunjungan kerja, jangan sembarangan dan seenaknya, mekanisme harus ditempuh!" ucapnya di Cibinong, Bogor, Selasa (8/3/2022).

Rudy mengaku belum menerima pemberitahuan mengenai adanya anggota DPRD yang berangkat ke Bali, meski rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor sudah tiba di Pulau Dewata pada Selasa ini.

"Saya belum tahu ada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang ke Bali, karena seharusnya ada nota dinas kunjungan kerja yang harus saya acc. Sedangkan hingga hari ini saya belum menerima itu, jika sudah ada nota dinas baru selanjutnya akan dibuatkan surat disposisi untuk mengeluarkan anggarannya," ujarnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindar itu.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman saat dikonfirmasi meyakinkan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam perjalanan dinas di lembaga DPRD. Ia juga membantah jika tidak ada koordinasi dengan pimpinan dewan. Pasalnya, kata dia, kunjungan kerja DPRD sudah dianggarkan APBD 2022.

"APBD 2022 kan berlaku terhitung 1 Januari. Dan kunjungan kerja ini resmi, pendamping komisi dan Kabag (kepala bagian) juga ikut. Komisi I tidak mungkin berangkat kalau tidak sesuai dengan mekanisme," kata politisi PPP itu.

Usep menyebutkan, kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Bogor ke Denpasar, Bali, untuk mempelajari cara mengatasi penyerobotan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda).

sumber suara