Pesan Jokowi Pada Presiden Zelensky: Ini Manifestasi Kepedulian Indonesia Pada Ukraina

SuaraSumsel.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang ditujukan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Hal tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Zelenskyy di Istana Maryinsky, Kyiv, Ukraina, Rabu waktu setempat.

“Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelenskyy untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera," kata Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Zelenskyy selepas pertemuan, sebagaimana informasi dari Biro Pers Sekretariat Presiden.

Presiden Zelenskyy menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Joko Widodo ke Ukraina. Menurutnya, ini adalah kunjungan pemimpin negara Asia pertama ke Ukraina sejak invasi melanda Ukraina.

"Terima kasih atas kehadiran Presiden Jokowi yang merupakan kunjungan pertama pemimpin Asia sejak invasi melanda Ukraina. Saya juga mengundang kalangan usaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina pascaperang," kata Presiden Zelenskyy.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

Meskipun masih sangat sulit dicapai, Presiden Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian damai dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur.

Jokowi juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina.

"Saya sampaikan ke Presiden Zelenskyy bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina," kata Jokowi.

Jokowi, pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Ukraina dan Rusia, juga menuturkan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan.

SUMBER SUARA

Puan Maharani: Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng dengan PeduliLindungi Harus Gencar

 

Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah melakukan sosialisasi pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi PeduliLindungi secara masif. Apalagi, pembeli minyak goreng curah di pasar maupun warung kebanyakan adalah kalangan yang sehari-harinya tidak terbiasa menggunakan teknologi informasi.

“Sosialisasi pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) menggunakan PeduliLindungi harus dilakukan secara gencar. Terutama karena mayoritas pembeli minyak goreng subsidi datang dari masyarakat kelas bawah, yang belum tentu memiliki smartphone,” kata Puan dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Senin (27/6/2022).

Sosialisasi pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.000/liter atau Rp15.500/kilogram dimulai hari ini hingga 2 pekan ke depan. Puan menilai, sosialisasi harus dilakukan serentak hingga pelosok daerah Tanah Air.

“Dan perlu diperhatikan, jangan sampai kebijakan menyulitkan rakyat. Khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi,” ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

Puan memahami, penggunaan aplikasi PeduliLindungi dimaksudkan agar pemerintah dapat mengecek distribusi minyak goreng secara real time sebagai antisipasi penyelewengan yang menyebabkan kelangkaan. Meski begitu, ia menilai sosialisasi tidak bisa hanya sekadar mengandalkan teknologi informasi saja.

“Harus ada pendekatan langsung ke masyarakat, ke pedagang, agar mereka benar-benar memahami transisi sistem pembelian minyak goreng,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Di sisi lain, mantan Menko PMK tersebut mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara seksama. Sebab, kata Puan, bukan tidak mungkin pembelian dengan metode ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan.

“Harus dihindari munculnya tindak kecurangan atau oknum calo yang memanfaatkan kesulitan pembeli yang tidak bisa mengakses aplikasi PeduliLindungi dengan meminta tambahan harga. Tentu pengawasan harus dibantu dari tim Satgas Pangan Polri,” imbaunya.

Program minyak goreng curah rakyat bisa diperoleh di penjual/pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0. Selain itu juga melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE). Selama masa sosialisasi, masyarakat diizinkan membeli minyak goreng curah bersubsidi dengan menggunakan KTP.  Pembelian minyak goreng curah rakyat di tingkat konsumen dibatasi maksimal 10 kilogram untuk satu NIK.

SUMBER SUARA

Panglima OPM Kirim Surat ke Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin, Ini Isinya

 

Suara.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menerbitkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin pada Selasa (28/6/2022).

Dalam surat itu, TPNPB-OPM mendesak Jokowi-Maruf untuk segera menghentikan rencana pemekaran wilayah di Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus.

"Kami TPNPB-OPM bersama seluruh rakyat bangsa Papua Barat tidak meminta Otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB), karena otsus dan DOB akan menjadi malapetaka dan bencana yang dapat mengancam eksitensi, dan nyawa manusia dari bangsa Papua Barat," tulis Panglima Komando Daerah Pertahanan III TPNPB-OPM, Jack Millyans Kemong, Selasa (28/6/2022).

Mereka juga meminta kepala daerah di Papua agar tidak mengikuti kemauan pemerintah pusat yang ingin melakukan pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih.

Setop menjadi budak Jakarta demi rakus jabatan Bupati dan Gubernur, setop menjual negeri dan tanah air bangsa Papua, setop memperpanjang penderitaaan rakyat bangsa Papua Barat," tegasnya.

"Kami TPNPB-OPM bersama seluruh rakyat Papua Barat bersatu dan menyatakan sikap untuk memilih menentukan nasib sendiri di atas tanah Papua," sambung Millyans.

Diketahui, Indonesia akan memiliki tiga provinsi baru yang berada di ujung timur. Oleh karena itu, nantinya akan ada sebanyak 37 provinsi di tanah air.

Regulasi rencana penambahan provinsi telah dimuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

RUU ini sudah disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada rapat pleno yang dilaksanakan hari Rabu (6/4/2022). Seluruh fraksi dalam rapat pleno itu sepakat dengan RUU tentang tiga provinsi tersebut.

Sementara, Majelis Rakyat Papua tengah mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke MK dengan nomor perkara 47/PUU-XIX/2021.

MRP menilai norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68 A, Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus Papua melanggar hak konstitusional mereka sebagai orang asli Papua (OAP).

SUMBER SUARA

Cegah Ideologi Menyimpang, Gus Muhaimin Dorong Umat Islam Beroganisasi

 

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mengingatkan seluruh umat Islam di Indonesia untuk mewaspadai bahaya ideologi menyimpang yang ada di sekitar mereka. 

Salah satu cara menangkal bahaya ideologi menyimpang itu adalah bergabung dan aktif terlibat dalam organisasi. Gus Muhaimin menyatakan, organisasi menjadi tameng masyarakat agar tak mudah dipengaruhi berbagai idelogi menyimpang.

"Kepada semua umat Islam harus berorganisasi, di organisasi apa saja silakan. Tetapi yang jelas memiliki pemimpin, memiliki manajemen organisasi, dan memiliki anggaran dasar yang tepat untuk bangsa kita. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh ideologi dari manapun dan rujukannya tepat," kata Gus Muhaimin, Kamis, (23/6/2022).

Saat menghadiri Orasi Kebangsaan bersama sivitas akademika Universitas Muslim Nusantara (UMN) al-Washliyah Kota Medan, Gus Muhaimin tak mematok satu organisasi tertentu yang disarankannya untuk seluruh umat Islam.

Namun yang penting organisasi tersebut sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. "Ya kalau tidak NU ya Muhammadiyah ya Washliyah ya al Irsyad, pokoknga berorganisasi," ujarnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, organisasi punya peran penting bagi umat Islam sekaligus dapat menyelamatkan dari ideologi-ideologi sesat,  radikal, dan ideologi yang dapat memecah belah bangsa.

Gus Muhaimin juga mengingatkan bahaya liberalisme. Menurutnya liberalisme adalah awal mula munculnya berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan seksual saat ini dengan mengatasnamakan kebebasan, salah satunya praktik LGBT yang belakangan santer terjadi.

"Termasuk liberalisme. Liberalisme ini tidak sadar telah mengacaukan kita, termasuk dari liberalisme itu adalah melegalkan LGBT, memberi ruang LGBT itu liberalisme. Ini kita harus atasi dengan kita merapatkan barisan kita," tegas Gus Muhaimin.

Sementara itu, Rektor UMN Dr. KRT Hardi Mulyono menyambut baik kedatangan Gus Muhaimin yang hadir didampingi Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Menurutnya kedatangan Gus Muhaimin adalah kejutan sekaligus berkah bagi UMN.

sumber suara

Viral! Shin Tae-yong Hentikan Latihan Timnas U-19 Saat Azan Berkumandang, Sikapnya Bikin Warganet Terharu

 

SuaraSurakarta.id - Beredar video pelatih Shin Tae-yong menghentikan latihan Timnas U-19 saat azan magrib berkumandang viral di sosial media.

Unggahan video itu salah satunya diketahui dari akun TikTok @tommy_desky, Rabu (22/06/2022).

"Shin Tae-yong meniup peluit untuk menghentikan latihan karena azan berkumandang," bunyi keterangan tertulis dalam video tersebut.

Sementara itu, berdasarkan pantauan unggahan video tersebut. Nampak skuat garuda muda tengah sibuk latihan di kawasan Stadion Madya.

Menariknya, ketika suara azan magrib berkumandang. Shin Tae-yong mendadak memerintahkan pemainnya untuk berhenti dengan cara meniup peluit.

Kemudian sembari menunggu azan magrib, para pemain Timnas U-19 nampak disuruh menepi untuk minum.

Setelah azan magrib itu selesai, para punggawa Timnas U-19 pun kembali melanjutkan program latihannya.

SUMBER SUARA

RUU KIA Dinilai Vital, Puan Maharani: Cuti Melahirkan 6 Bulan Bisa Cegah Stunting

 

Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani mengungkap pentingnya Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Baginya, RUU ini perlu diperjuangkan. Pasalnya, RUU KIA bisa memaksimalkan tumbuh kembang anak, sehingga permasalahan seperti stunting (gizi kronis) dapat dicegah.

RUU KIA, jelas Puan, dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Sebagai RUU yang masuk dalam Prolegnas 2022 itu, RUU KIA dinilai vital untuk menyongsong generasi emas Indonesia.

“Di DPR, kami sedang memperjuangkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang mana nantinya ibu bekerja yang melahirkan itu cutinya Insyaallah dari 3 bulan jadi 6 bulan,” kata Puan, dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Senin, (20/6/2022).

Puan mengungkapkan hal itu saat menghadiri acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6/2022). Puan memberikan penyuluhan kepada ratusan ibu hamil dan calon pengantin.

Selain itu, Puan menerangkan RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak (golden age) di mana berkaitan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) penentu masa depan anak. Oleh karena itu, dirinya menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Mewakili DPR RI, ia menyuarakan perjuangan hak untuk para ibu agar mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, perlakuan dan fasilitas khusus, serta dan prasarana umum.

Salah satunya, kata Puan, dengan cuti melahirkan selama 6 bulan agar anak memiliki tumbuh kembang yang lebih baik.

“Ini juga demi mencegah stunting. Ibu-ibu bekerja diberi kesempatan lebih banyak setelah melahirkan. Supaya memberikan ASI-nya lebih penuh daripada hanya cuti 3 bulan,” ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

Ia mengatakan, DPR RI juga memperjuangkan penambahan waktu cuti melahirkan bagi ibu bekerja juga agar bonding (ikatan) antara ibu dan anak semakin optimal. Bonding yang baik akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

SUMBER SUARA    

Kasus Suap Perkara, Hakim Itong Isnaeni Jalani Sidang Perdana Di PN Tipikor Surabaya Hari Ini

 

Suara.com - Sidang perdana terdakwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif, Itong Isnaeni Hidayat akan digelar di Pegadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Surabaya, Selasa (21/6/2022) hari ini.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK akan membacakan surat dakwaan terdakwa Itong terkait dugaan persengkokolan penerimaan suap untuk memenangkan PT. Soyu Giri Primedika (PT. SGP) dalam mengurus perkara di PN Suarabaya.

"Berdasarkan penetapan majelis hakim, hari ini, dijadwalkan sidang perdana Terdakwa Itong Isnaini di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (21/6/2022).

Selain Itong dua terdakwa lainnya yakni, Hendro Kasiono selaku kuasa dari PT.SGP dan Panitera Pengganti PN Surabaya, Hamdan.

"Tim Jaksa akan menguraikan detail perbuatan dari para Terdakwa sebagaimana hasil penyidikan," ucap Ali.

Ali pun mengajak masyarakat untuk mengawal proses persidangan yang terbuka untuk umum tersebut.

"Kami mengajak masyarakat untuk memantau dan mengawal proses persidangan yang terbuka untuk umum dimaksud," imbuhnya

SUMBER SUARA