APBN 2023 Harus Ciptakan Industri Nasional yang Kuat

 

Suara.com - Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel menyatakan APBN 2023 harus dimanfaatkan untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), memperkuat industri dalam negeri dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Gobel menyampaikan, ekonomi yang berkualitas adalah ekonomi yang memakmurkan seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan kuatnya industri nasional, dengan mengandalkan SDM berkualitas.

“Jangan untuk impor dan yang sifatnya fisik saja. APBN 2023 harus mendorong ekonomi berkualitas, ini momentum baik pasca pandemi Covid-19 dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” ungkap Gobel dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (3/6/2022). Hal ini menanggapi Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (31/5/2022).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menegaskan kemakmuran lebih mudah dicapai jika fokus pada pembangunan pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Semua sektor itu, tandas Gobel, melibatkan tenaga kerja yang besar dan bertumpu di pedesaan serta masyarakat lapis bawah.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menyebut fokus di bidang-bidang tersebut sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran. Khusus di bidang pertanian, Gobel menuturkan sudah saatnya pula meninggalkan pertanian dengan pupuk subsidi dan beralih ke pupuk nonsubsidi. Hal itu, tutur Gobel, akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus menaikkan kemakmuran petani.

Utamanya pertanian. Selain menjaga nilai tukar petani, juga menaikkan produktivitas pertanian. Adapun untuk modalnya sudah ada KUR dan juga menguatkan koperasi petani Hal Ini juga akan memperkuat pangan nasional. Apalagi krisis pangan dunia mulai mengancam akibat climate change, pandemi, dan konflik Rusia-Ukraina. Saatnya pemerataan ekonomi,” tegas Legislator daerah pemilihan (dapil) Gorontalo tersebut.

Gobel juga mengatakan, di era persaingan global ini yang akan menang adalah negara-negara yang memiliki daya dukung ekonomi nasional yang kuat serta kualitas SDM kompetitif.

“Ekonomi nasional yang kuat, katanya, bukan terletak pada kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, atau wilayah yang luas. Tapi, kekuatan ekonomi nasional terletak pada kemampuannya dalam menguasai pasar dalam negeri dengan produk-produk yang diproduksi sendiri,” pungkas Gobel.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani dalam pidato pengantar KEM-PPKF 2023 menyampaikan tiga tantangan. Pertama yaitu pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai, lonjakan inflasi global, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global khususnya di Amerika Serikat. Sejumlah langkah antisipasi Pemerintah Indonesia yakni akselerasi agenda reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi. Lalu penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial dalam mengatasi isu fundamental perekonomian termasuk rendahnya tingkat produktivitas nasional.

SUMBER SUARA

KPK OTT Eks Walkot Yogyakarta Haryadi Suyuti, Diduga Terlibat Suap Izin Bangunan Apartemen

 

Suara.com - Penangkapan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dalam operasi tangkap tangan atau OTT oleh Tim Satgas KPK diduga terkait suap izin bangunan apartemen di Yogyakarta.

Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

"Betul," kata Ali dikonfirmasi, Jumat (3/6/2022).

Haryadi terjaring OTT bersama sejumlah pihak pada Kamis (2/6/2022) kemarin. Selain menggelar tangkap tangan di Yogyakarta, tim KPK juga bergerak di Jakarta.

Tim satgas KPK dalam penangkapan Haryadi bersama sejumlah pihak ditemukan sejumlah uang pecahan dolar AS maupun dokumen.

Hingga kini tim KPK masih menghitung sejumlah uang yang diamankan dalam tangkap tangan. Sekaligus, tim KPK juga masih melakukan pemeriksaan intensif kepada sejumlah pihak.

Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, membenarkan adanya OTT di Yogyakarta.
"Benar, hari ini. KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap di Yogyakarta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (2/6/2022).

SUMBER SUARA

Krisis Energi India Diprediksi Terjadi Hingga September, Apa Dampaknya ke Indonesia?

 

Suara.com - India dikabarkan tengah bersiap dengan keadaan terburuk terkait krisis energi yang melanda negara itu. Hal ini menyusul laporan perusahaan tambang batu bara terbesar di dunia milik pemerintah India, Coal India Ltd yang menyebut kemungkinan krisis energi pertama India dalam 6 tahun.

Dengan kondisi tersebut, Coal India Ltd berencana melakukan impor batu bara pertama mereka setelah produksi sendiri sejak 2016 silam demi mengatasi krisis energi yang tengah melanda.

Penyebab krisis eneri India salah satunya dipicu oleh kurangnya persediaan batu bara akibat badai monsun yang menyebabkan bencana banjir di daerah pertambangan.

Dampaknya, produksi batu bara negara itu turun drastis dan distribusi sumber energi dari daerah penghasil ke pembangkit listrik jadi terhambat.

Sejumlah kalangan memprediksi, krisis energi India bisa semakin buruk dan berlangsung lama hingga September tahun ini karena permintaan listrik yang sama sekali tidak menurun.

badan riset independen Centre of Research on Energy and Clean Air dalam keterangan resminya memperkirakan, India hanya mampu memasok 154,7 juta ton batu bara pada 3Q22, lebih rendah dari kebutuhan nasional yang mencapai 197,3 juta ton pada periode yang sama.

Salah satu pilihan yang tersedia yakni, India harus mengimpor 42,5 juta ton batu bara pada 3Q22. Meski pilihan itu belakangan jadi opsi satu-satunya.

Pada tahun lalu, Coal India Limited memproduksi 596,2 juta ton batu bara atau setara dengan 83% produksi domestik. 

Sejumlah negara diklaim akan menjadi pilihan India sebagai sasaran pembelian mereka tahun ini, salah satunya Indonesia.

SUMBER SUARA

Periksa 9 Saksi, KPK Telusuri Aliran Duit Dari Bupati Ade Yasin Diduga Untuk Suap Auditor BPK

 

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelusuri aliran sejumlah uang yang diduga diterima Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin hingga diberikan kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat yang kini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ternyata dugaan sejumlah uang yang diterima Ade Yasin didapat dari perantara yang diduga 'memalak' sejumlah pihak kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Bogor.

Keterangan itu digali penyidik antirasuah setelah memeriksa sembilan saksi. Mereka yakni, Direktur CV. Arafah M. Hendri; Direktur CV. Perdana Raya, Yusuf Sofian; Direktur CV. Oryano, Maratu Liana; PT. Rama Perkasa, Susilo; Dirut. PT. Lombok Ulina, Makmur Hutapea; Dirut PT. Tureloto Battu Indah, Yosep Oscar Jawa Battu; dan Direktur CV. Cipta Kesuma, Ma'arup Fitriyadi.

"Tim penyidik dan masih terus dilakukan pendalaman antara lain terkait dugaan berbagai aliran penerimaan sejumlah uang oleh tersangka AY melalui perantaraan tersangka RT dari beberapa pihak swasta (kontraktor) dan turut diduga pula bahwa uang-uang ini yang kemudian diberikan pada tersangka ATM dkk sebagai dana operasional selama proses audit berlangsung," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (31/5/2022).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka kasus tersebut.

Sebagai pemberi suap yakni Ade Yasin, Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah , dan pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.

Sedangkan penerima, yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.KPK menyebut dugaan suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian.

sumber suara

Tunda Rapat Bahas Pemilu Gegara KPU "Jalan-Jalan", Ketua Komisi II DPR: Ketemu Dubes Amerika Mungkin

 

Suara.com - Komisi II DPR menunda pelaksanaan rapat bersama penyelenggara Pemilu dan pemerintah pada hari ini. Rapat yang seharusnya membahas perihal Pemilu itu batal digelar gara-gara KPU yang berhalangan hadir.

Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa KPU menyatakan ini melakukan konsultasi dengan institusi lain. Padahal DPR beserta Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan dari pihak pemerintah sudah merencanakan rapa pada 30 Mei.

"Jadi saya mau menyampaikan kami sebetulnya sudah merencanakan. Itu sebagai bentuk komitmen kami supaya bisa selesai cepat karena tanggal 14 Juni harus mulai tahapan. Cuma karena KPU ingin jalan-jalan dulu ke roadshow ke lembaga-lembaga tinggi negara, saya kira kami ikuti saja," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Doli sendiri belum tahu kapan pelaksanaan rapat kembali dijadwalkan. Mengingat, kata dia, pada 6 Juni mendatang KPU baru akan bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani. Sehingga kemungkinan rapat kembali digelar sesudah pertemuan tersebut.

Menurut Doli masih ada waktu untuk melaksanakan rapat sebelum dimulainya tahapan Pemilu 2024.

"Mungkin habis tanggal 6 (Juni), ibu ketua DPR mungkin ketemu ketua MPR, ketemu Dubes Amerika mungkin. Kami kan enggak tahu," ujar Doli.

Sementara itu, Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengatakan kemungkinan rapat bersama untuk membahas Pemilu itu digelar pada pekan depan. Mardani mengatakan dalam rapat pada pekan depan semua hal berkaitan dengan Pemilu akan dibahas bersama.

"Sudah termasuk (membahas) tahapan, berapa lama masa kampanye, anggarannya. Harapannya pekan depan, harusnya hari ini Senin, mudah-mudahan Senin depan sudah dirapatkan dan ditetapkan PKPU. Karena Juni 14 itu pas harus mulai, dua tahun sebelumnya," tutur Mardani.

SUMBER SUARA

Larangan CPO Ekspor Dicabut, Harga TBS di Sumbar Masih Sulitkan Petani

 

Suara.com - Ekspor CPO yang kembali dibuka Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ternyata belum berdampak pada harga TBS di sejumlah daerah.

Ketua DPW Apkasindo Sumbar, Jufri Nur mengatakan, petani di beberapa daerah hingga kini masih keberatan dengan harga TBS yang berada di angka RpRp4.061,70/kg sehingga kebijakan yang mulai diterapkan mulai 23 Mei 2022 itu diakuinya belum memberi banyak dampak.

Padahal, merujuk pada harga penetapan Dinas Perkebunan Sumbar, harga TBS saat ini masih dihargai Rp3.455,83/kg.  Sehingga, dibandingkan Minggu lalu, harga periode kali ini turun sebesar Rp605,83/kg.

"Turun lantaran data perusahaan tidak ada melakukan ekspor," kata dia, dikutip dari Warta Ekonomi Minggu (22/5/2022).

Meski begitu, ia mengatakan, petani merasa optimis dengan potensi harga ke depan lantaran putusan Presiden mulai diterapkan besok Senin (23/5/2022).

"Kemungkinan kebijakan pencabutan larangan ekspor itu baru dapat dirasa petani awal buka mendatang. Sebab saat ini perusahaan belum juga mulai bergerak menguras tangki penyimpanannya," tuturnya.

Berikut harga TBS Sumbar periode pekan ini : 

Usia 3 tahun Rp2.567,13 /kg
Usia 4 tahun Rp2.902,42/kg
Usia 5 tahun Rp3.067,15/kg
Usia 6 tahun Rp3.102,62/kg
Usia 7 tahun Rp3.125,42/kg
Usia 8 tahun Rp3.404,13/kg
Usia 9 tahun Rp3.450,70/kg
Usia 10-20 tahun Rp3.455,83/kg
Usia 21 tahun Rp3.338,56/kg
Usia 22 tahun Rp3.327,10/kg
Usia 23 tahun Rp3.282,93/kg
Usia 24 tahun Rp3.121,53 /kg
CPO Rp13.724,00
Inti Rp9.990,00
Indek K 95,68%
Cangkang Rp14,73/kg

SUMBER SUARA

Analis: Puan-Ganjar Harus Mampu Mengkapitalisasi Peristiwa Politik untuk Naikkan Elektabilitas

 

Suara.com - Analis politik dari Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam mengatakan Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus mampu mengkapitalisasi peristiwa politik dan program yang dijalankan untuk mendongkrak elektabilitas menuju pilpres.

Arif Nurul Iman mengatakan untuk menjadi bakal calon presiden pada pPemilihan presiden 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mereka harus mampu meningkatkan elektabilitas di atas 10-11 persen atau di atas dua digit hingga akhir Desember 2022.

"Untuk itu, mereka harus melakukan kerja politik, mesin politik dihidupkan, dan menunjukkan prestasi ke publik. Untuk mendongkrak elektabilitas, maka mereka harus mampu mengkapitalisasi peristiwa politik dan program yang dilakukan. Kalau secara spesifik harus ada 'mapping' ulang apa yang harus dilakukan," katanya.

Menurut dia, mereka harus mampu melakukan komunikasi politik yang masif dan sistematis. Selain itu, mereka harus menunjukkan kinerja yang tulus untuk masyarakat sehingga dapat mendongkrak elektabilitas.

"Apa yang mereka lakukan harus memiliki efek untuk masyarakat, termasuk memasifkan dan sistematiskan strategi komunikasi politik Puan-Ganjar sehingga memiliki elektoral yang signifikan," katanya.

Namun demikian, Arif Nurul Iman mengatakan PDI Perjuangan masih melihat perkembangan elektabilitas dua kadernya, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo untuk diusung dalam Pemilihan Presiden 2024. Kalau elektabilitas Puan Maharani dapat dikerek naik, peluang Puan sangat besar akan diusung dalam Pilpres 2024 dari PDI Perjuangan.

"Tapi kalau elektabilitas Puan tetap stagnan, PDI Perjuangan dan Megawati akan realistis, dan kemungkinan akan mengusung Ganjar Pranowo. Namun semua itu masih tentatif, bisa saja PDI Perjuangan tetap memaksakan Puan Maharani maju pada Pilres 2024," katanya.

SUMBER SUARA