Jakarta E Prix, Momentum Melanjutkan Kendaraan Elektrik

 

Suara.com - Tujuh tahun lebih Federasi Otomotif Internasional (FIA) berjuang mengenalkan dan mengembangkan teknologi elektrik melalui seri balap Formula E. berbagai kemajuan telah dicapai, termasuk di antaranya menyematkan baterai yang semakin efisien di dalam badan mobil balap.

Capaian tersebut kian kental terlihat ketika Formula E digelar beberapa hari silam dalam Jakarta E-Prix 2022. Ajang balap yang kali pertama digelar di Indonesia itu, diharapkan semakin menguatkan posisi negara ini untuk lebih serius bertransformasi pada kendaran elektrik. Demikian pesan Alberto Longo selaku Co Founder and Chief Championship Officer Formula E, dalam “Jakarta E Prix Sustainability Talk Finale: Jakarta Electric Race. Change. Accelerated”.

Alberto Longo berharap semua pihak baik pemerintah, regulator, swasta, dan masyarakat berkolaborasi menerapkan electric vehicle (EV) atau kendaraan elektrik sebagai alat mobilitas sehari-hari.

“Indonesia, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara tidak hanya punya peluang, tapi perlu mendukung gerakan ini demi mengatasi pemanasan global,” ujarnya ditulis Kamis (9/6/2022).

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Bersama Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), mengatakan bahwa selain tujuan untuk mengatasi krisis iklim, penggunaan kendaraan elektrik mendatangkan tiga manfaat yakni mereduksi pencemaran udara di perkotaan, menjadi bukti partisipasi global untuk menekan emisi karbon seturut komitmen Indonesia pada Persetujuan Paris, dan manfaat ketiga adalah memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Kajian tentang pertumbuhan ekonomi nasional ini telah dijalankan KPBB sejak 2012. Saat itu, KPBB menyodorkan kepada pemerintah sejumlah keuntungan jika segera mengadopsi kendaraan elektrik.

Menurut Ahmad Safrudin, Indonesia dapat menikmati keuntungan ekonomi hingga Rp 6.900 triliun dalam 10 tahun ke depan.

Kajian itu kemudian dikembangkan seturut dikenalkannya produk baterai EV. Pada 2020, KPBB kembali menyodorkan perhitungan kepada pemerintah, apabila segera memulai industri baterai EV maka pada 2030 akan mendapat keuntungan ekonomi sekitar Rp 9.603 triliun.

Karena itu, menurut Ahmad Safrudin, kunci pertama pelanjuran EV di Indonesia harus dimulai dari inisiatif pemerintah. Salah satu inisiatif terpenting yakni menelurkan regulasi yang mendorong penggunaan kendaraan EV.

SUMBER SUARA

Menolak Dakwaan Jaksa KPK, Dodi Reza Alex Bantah Terima Fee 4 Proyek Infrastruktur di Musi Banyuasin

 

SuaraSumsel.id - Terdakwa atas kasus suap infrastruktur dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan atau Sumsel, Dodi Reza Alex masih membatah segala dakwaan yang menjeratnya.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (7/6/2022), Dodi Reza Alex yang langsung dihadirkan di muka persidangan mengungkapkan tidak sepersen pun menerima fee dari kasus pembangunan infrastruktur tersebut.

Saat ditanya majelis hakim terkait fee, Dodi membantah menerima fee atas empat proyek tersebut.

“Apakah saudara Dodi menerima fee termasuk fee dari Herman Mayori,” tanya JPU KPK.

Terkait hal tersebut, Dodi Reza mengatakan, dia tidak pernah menerima fee dari mantan kepala dinas PUPR, Herman Mayori “Saya tidak pernah menerima fee termasuk memerintahkan Herman Mayori, untuk mengumpulkan uang fee proyek tersebut,” tegas Dodi.

Di hadapan Majelis Hakim JPU juga menanyakan soal kesaksian Badruzaman orang kepercayaan Dodi Reza yang menyatakan adanya setoran fee atas proyek tersebut.

Mendapat pertanyaan tersebut, saksi Dodi langsung membantah hal tersebut. “Dia (Badruzaman) mencederai saya, tidak logis saya menyebutnya orang kepercayaan,” ungkap Dodi Reza melansir Sumselupdate.com - jaringan Suara.com.

SUMBER SUARA

APBN 2023 Harus Ciptakan Industri Nasional yang Kuat

 

Suara.com - Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel menyatakan APBN 2023 harus dimanfaatkan untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), memperkuat industri dalam negeri dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Gobel menyampaikan, ekonomi yang berkualitas adalah ekonomi yang memakmurkan seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan kuatnya industri nasional, dengan mengandalkan SDM berkualitas.

“Jangan untuk impor dan yang sifatnya fisik saja. APBN 2023 harus mendorong ekonomi berkualitas, ini momentum baik pasca pandemi Covid-19 dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” ungkap Gobel dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (3/6/2022). Hal ini menanggapi Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (31/5/2022).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menegaskan kemakmuran lebih mudah dicapai jika fokus pada pembangunan pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Semua sektor itu, tandas Gobel, melibatkan tenaga kerja yang besar dan bertumpu di pedesaan serta masyarakat lapis bawah.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menyebut fokus di bidang-bidang tersebut sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran. Khusus di bidang pertanian, Gobel menuturkan sudah saatnya pula meninggalkan pertanian dengan pupuk subsidi dan beralih ke pupuk nonsubsidi. Hal itu, tutur Gobel, akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus menaikkan kemakmuran petani.

Utamanya pertanian. Selain menjaga nilai tukar petani, juga menaikkan produktivitas pertanian. Adapun untuk modalnya sudah ada KUR dan juga menguatkan koperasi petani Hal Ini juga akan memperkuat pangan nasional. Apalagi krisis pangan dunia mulai mengancam akibat climate change, pandemi, dan konflik Rusia-Ukraina. Saatnya pemerataan ekonomi,” tegas Legislator daerah pemilihan (dapil) Gorontalo tersebut.

Gobel juga mengatakan, di era persaingan global ini yang akan menang adalah negara-negara yang memiliki daya dukung ekonomi nasional yang kuat serta kualitas SDM kompetitif.

“Ekonomi nasional yang kuat, katanya, bukan terletak pada kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, atau wilayah yang luas. Tapi, kekuatan ekonomi nasional terletak pada kemampuannya dalam menguasai pasar dalam negeri dengan produk-produk yang diproduksi sendiri,” pungkas Gobel.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani dalam pidato pengantar KEM-PPKF 2023 menyampaikan tiga tantangan. Pertama yaitu pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai, lonjakan inflasi global, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global khususnya di Amerika Serikat. Sejumlah langkah antisipasi Pemerintah Indonesia yakni akselerasi agenda reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi. Lalu penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial dalam mengatasi isu fundamental perekonomian termasuk rendahnya tingkat produktivitas nasional.

SUMBER SUARA

KPK OTT Eks Walkot Yogyakarta Haryadi Suyuti, Diduga Terlibat Suap Izin Bangunan Apartemen

 

Suara.com - Penangkapan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dalam operasi tangkap tangan atau OTT oleh Tim Satgas KPK diduga terkait suap izin bangunan apartemen di Yogyakarta.

Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

"Betul," kata Ali dikonfirmasi, Jumat (3/6/2022).

Haryadi terjaring OTT bersama sejumlah pihak pada Kamis (2/6/2022) kemarin. Selain menggelar tangkap tangan di Yogyakarta, tim KPK juga bergerak di Jakarta.

Tim satgas KPK dalam penangkapan Haryadi bersama sejumlah pihak ditemukan sejumlah uang pecahan dolar AS maupun dokumen.

Hingga kini tim KPK masih menghitung sejumlah uang yang diamankan dalam tangkap tangan. Sekaligus, tim KPK juga masih melakukan pemeriksaan intensif kepada sejumlah pihak.

Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, membenarkan adanya OTT di Yogyakarta.
"Benar, hari ini. KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap di Yogyakarta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (2/6/2022).

SUMBER SUARA

Krisis Energi India Diprediksi Terjadi Hingga September, Apa Dampaknya ke Indonesia?

 

Suara.com - India dikabarkan tengah bersiap dengan keadaan terburuk terkait krisis energi yang melanda negara itu. Hal ini menyusul laporan perusahaan tambang batu bara terbesar di dunia milik pemerintah India, Coal India Ltd yang menyebut kemungkinan krisis energi pertama India dalam 6 tahun.

Dengan kondisi tersebut, Coal India Ltd berencana melakukan impor batu bara pertama mereka setelah produksi sendiri sejak 2016 silam demi mengatasi krisis energi yang tengah melanda.

Penyebab krisis eneri India salah satunya dipicu oleh kurangnya persediaan batu bara akibat badai monsun yang menyebabkan bencana banjir di daerah pertambangan.

Dampaknya, produksi batu bara negara itu turun drastis dan distribusi sumber energi dari daerah penghasil ke pembangkit listrik jadi terhambat.

Sejumlah kalangan memprediksi, krisis energi India bisa semakin buruk dan berlangsung lama hingga September tahun ini karena permintaan listrik yang sama sekali tidak menurun.

badan riset independen Centre of Research on Energy and Clean Air dalam keterangan resminya memperkirakan, India hanya mampu memasok 154,7 juta ton batu bara pada 3Q22, lebih rendah dari kebutuhan nasional yang mencapai 197,3 juta ton pada periode yang sama.

Salah satu pilihan yang tersedia yakni, India harus mengimpor 42,5 juta ton batu bara pada 3Q22. Meski pilihan itu belakangan jadi opsi satu-satunya.

Pada tahun lalu, Coal India Limited memproduksi 596,2 juta ton batu bara atau setara dengan 83% produksi domestik. 

Sejumlah negara diklaim akan menjadi pilihan India sebagai sasaran pembelian mereka tahun ini, salah satunya Indonesia.

SUMBER SUARA

Periksa 9 Saksi, KPK Telusuri Aliran Duit Dari Bupati Ade Yasin Diduga Untuk Suap Auditor BPK

 

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelusuri aliran sejumlah uang yang diduga diterima Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin hingga diberikan kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat yang kini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ternyata dugaan sejumlah uang yang diterima Ade Yasin didapat dari perantara yang diduga 'memalak' sejumlah pihak kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Bogor.

Keterangan itu digali penyidik antirasuah setelah memeriksa sembilan saksi. Mereka yakni, Direktur CV. Arafah M. Hendri; Direktur CV. Perdana Raya, Yusuf Sofian; Direktur CV. Oryano, Maratu Liana; PT. Rama Perkasa, Susilo; Dirut. PT. Lombok Ulina, Makmur Hutapea; Dirut PT. Tureloto Battu Indah, Yosep Oscar Jawa Battu; dan Direktur CV. Cipta Kesuma, Ma'arup Fitriyadi.

"Tim penyidik dan masih terus dilakukan pendalaman antara lain terkait dugaan berbagai aliran penerimaan sejumlah uang oleh tersangka AY melalui perantaraan tersangka RT dari beberapa pihak swasta (kontraktor) dan turut diduga pula bahwa uang-uang ini yang kemudian diberikan pada tersangka ATM dkk sebagai dana operasional selama proses audit berlangsung," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (31/5/2022).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka kasus tersebut.

Sebagai pemberi suap yakni Ade Yasin, Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah , dan pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.

Sedangkan penerima, yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.KPK menyebut dugaan suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian.

sumber suara

Tunda Rapat Bahas Pemilu Gegara KPU "Jalan-Jalan", Ketua Komisi II DPR: Ketemu Dubes Amerika Mungkin

 

Suara.com - Komisi II DPR menunda pelaksanaan rapat bersama penyelenggara Pemilu dan pemerintah pada hari ini. Rapat yang seharusnya membahas perihal Pemilu itu batal digelar gara-gara KPU yang berhalangan hadir.

Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa KPU menyatakan ini melakukan konsultasi dengan institusi lain. Padahal DPR beserta Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan dari pihak pemerintah sudah merencanakan rapa pada 30 Mei.

"Jadi saya mau menyampaikan kami sebetulnya sudah merencanakan. Itu sebagai bentuk komitmen kami supaya bisa selesai cepat karena tanggal 14 Juni harus mulai tahapan. Cuma karena KPU ingin jalan-jalan dulu ke roadshow ke lembaga-lembaga tinggi negara, saya kira kami ikuti saja," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Doli sendiri belum tahu kapan pelaksanaan rapat kembali dijadwalkan. Mengingat, kata dia, pada 6 Juni mendatang KPU baru akan bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani. Sehingga kemungkinan rapat kembali digelar sesudah pertemuan tersebut.

Menurut Doli masih ada waktu untuk melaksanakan rapat sebelum dimulainya tahapan Pemilu 2024.

"Mungkin habis tanggal 6 (Juni), ibu ketua DPR mungkin ketemu ketua MPR, ketemu Dubes Amerika mungkin. Kami kan enggak tahu," ujar Doli.

Sementara itu, Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengatakan kemungkinan rapat bersama untuk membahas Pemilu itu digelar pada pekan depan. Mardani mengatakan dalam rapat pada pekan depan semua hal berkaitan dengan Pemilu akan dibahas bersama.

"Sudah termasuk (membahas) tahapan, berapa lama masa kampanye, anggarannya. Harapannya pekan depan, harusnya hari ini Senin, mudah-mudahan Senin depan sudah dirapatkan dan ditetapkan PKPU. Karena Juni 14 itu pas harus mulai, dua tahun sebelumnya," tutur Mardani.

SUMBER SUARA