Puan Maharani: Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 Bukti Tidak Ada Penundaan

 

Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menghadiri Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 yang dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, dimulainya tahapan Pemilu 2024 per hari ini adalah bukti tidak ada lagi ruang bagi wacana penundaan Pemilu. Hal itu disampaikan Puan saat memberi kata sambutan dalam Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa (14/6/2022) malam. Setelahnya, Puan bersama pejabat negara lain dan penyelenggara pemilu sama-sama menyalakan sirine tanda dimulainya Tahapan Pemilu 2024 atau 610 hari menuju hari pemungutan suara.

“Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ngulur, melainkan jelas dari awal sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali,” kata Puan.

Kata Puan,  sejak awal DPR, Pemerintah, KPU, dan banyak elemen masyarakat sudah berkomitmen bahwa di tahun 2024 Pemilu harus dilaksanakan. Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tidak memandang Pemilu di Indonesia sebagai sekadar mekanisme demokrasi.

“Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas 5 tahunan saja. Pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kedudukan strategis tersebut karena Pemilu  merupakan perwujudan pengamalan sile ke-4 Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan,” imbuh politisi PDI-Perjuangan itu.

Melalui Pemilu, lanjut Puan, pemimpin yang terpilih memperoleh legitimasi dari rakyat, merumuskan dan menyusun berbagai perundang-undangan yang diperlukan untuk mewujudkan perikehidupan yang ber-Ketuhanan, adil dan beradab, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, di era demokrasi modern, Pemilu juga menjadi arena bagi rakyat untuk memilih para pemimpin eksekutif, mulai dari Bupati/Wali Kota, Gubernur, sampai Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Dengan kedudukan strategisnya, hasil Pemilu akan sangat menentukan wajah kehidupan berbangsa dan bernegara, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Di sisi lain, ibarat pisau bermata dua, penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, juga bisa menjadi bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.

Puan mengatakan, para pendiri bangsa pernah mengingatkan kepada bangsa ini tentang bahaya Pemilu yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, justru bisa menjadi ajang demokrasi yang bisa memecah persatuan bangsa Indonesia.

“Pada tahun 1955, Presiden Republik Indonesia Pertama, Ir. Soekarno, pernah memberi pesan kepada kita. ‘Pemilihan Umum jangan menjadi tempat pertempuran perjuangan kepartaian yang dapat memecah belah bangsa Indonesia’,” kata cucu Bung Karno ini.

Hari-hari ini, Puan mengatakan, atmosfer Pemilu 2024 telah mendekati kekhawatiran yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Diskusi-diskusi di ruang publik tentang dinamika menuju Pemilu 2024 telah dan sangat diwarnai oleh argumentasi-argumentasi yang mengarah pada polarisasi tidak sehat di antara anak bangsa. 

“Oleh karena itu, sebagai Ketua DPR-RI saya mengimbau kepada segenap elemen bangsa untuk mengembalikan hakikat dan jati diri Pemilu sebagai instrumen demokrasi, yang berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan sebaliknya. Pemilu adalah arena kompetisi, bukan pertempuran di antara anak bangsa,” tegas mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. 

SUMBER SUARA

Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia 2023, Shin Tae-yong Langsung Tebar Ancaman

 

Suara.com - Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong begitu percaya diri timnya akan jauh lebih berkembang pasca memastikan satu tiket ke Piala Asia 2023.

Juru taktik asal Korea Selatan itu menebar ancaman kepada para lawan-lawan timnas Indonesia di Piala Asia tahun depan dengan menyebut skuad Garuda akan jadi tim yang jauh lebih tangguh.

Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah tampil trengginas kontra Nepal dalam matchday terakhir Grup A Kualifikasi Piala Asia 2023, Rabu (15/6/2022).

Dalam pertandingan di Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait, pasukan Shin Tae-yong menang telak 7-0.

Gol-gol kemenangan timnas Indonesia dicetak Dimas Drajad (6’), Witan Sulaeman (43’ dan 81’), Fachruddin Aryanto (54’), Saddil Ramdani (55’), Elkan Baggott (80’), dan Marselino Ferdinan (90’).

Kemenangan itu membuat timnas Indonesia finis di urutan kedua klasemen Grup A dengan koleksi enam poin +7 selisih gol.Sementara status juara Grup A disabet Yordania yang mengoleksi sembilan poin berkat kemenangan telak 3-0 atas Kuwait di matchday terakhirnya.

Sementara status juara Grup A disabet Yordania yang mengoleksi sembilan poin berkat kemenangan telak 3-0 atas Kuwait di matchday terakhirnya.

Produktivitas gol yang banyak turut mengantarkan Indonesia finis di tempat kedua klasemen runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia 2023.

Witan Sulaeman dan kawan-kawan cuma kalah dari Kyrgyzstan yang menempati puncak klasemen runner-up terbaik dengan tujuh poin.

SUMBER SUARA

Kemnaker Siap Selesaikan Persoalan Ketenagakerjaan yang Sesuai dengan Politik Luar Negeri

 

Suara.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Governing Body International Labour Organization (GB ILO) yang ke-345. GB ILO diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada Senin (13/6/2022) waktu setempat. Indonesia merupakan anggota reguler GB ILO periode 2021-2024.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, pihaknya bakal turut serta mencari solusi terbaik yang sesuai dengan politik luar negeri Indonesia.

"Untuk persoalan yang menyangkut ketenagakerjaan, kita akan mencari solusi terbaik dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip diplomasi luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Mudah-mudahan ada solusi terbaik," tutur Anwar.

Kata Anwar, forum GB ILO berlangsung secara dinamis. Forum membahas beberapa isu yang salah satunya tentang laporan dialog sosial yang ada di Venezuela.

Agenda tadi cukup konstruktif. Artinya apa yang sudah dari laporan dialog sosial tersebut disampaikan kemudian mendapat tanggapan dari pemerintah, penjelasan-penjelasan yang masuk akal, dan akhirnya tadi juga anggota-anggota menerima," ucapnya.

Terkait persoalan di Venezuela, ia menilai negara-negara yang masuk dalam Titular Governing Body memiliki penting untuk mendorong terjadinya dialog tripartit agar hubungan industrial yang harmonis terbangun. Anggota Titular Governing Body terdiri atas pemerintah, pengusaha, dan Serikat Pekerja.

"Jadi tiga-tiganya, yaitu pemerintah, pengusaha, dan Serikat Pekerja ini menjadi penting untuk mendorong adanya dialog tripartit yang memang menjadi prasyarat utama adanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif," pungkasnya.

SUMBER SUARA

Rachmat Gobel Minta Pemerintah Segera Tanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku

 

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel meminta pemerintah untuk segera menanggulangi penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kini sedang melanda hewan ternak milik rakyat. Gobel mengatakan, bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, hewan ternak merupakan harta terbesar yang dimiliki.

“Bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, kematian satu ternak sudah merupakan kiamat tersendiri. Biasanya akan dijual saat ada hajatan atau untuk keperluan sekolah anaknya, karena itu wabah PMK ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan keluarga,” kata Gobel, saat menerima Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) drh Nanang Purus Subendro dan Bendahara Umum PPSKI Yudi Arif, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Gobel mengingatkan, kepemilikan hewan ternak sapi atau kerbau merupakan indikator tersendiri dalam mengukur kemiskinan masyarakat, sehingga jika hewan ternaknya mati atau harganya jatuh, maka keluarga peternak tersebut menjadi langsung jatuh miskin.

“Jadi jangan meremehkan masalah (PMK) ini,” tegas Gobel.

Serangan PMK, lanjut politisi Partai Nasdem tersebut, juga sangat memukul upaya pemerintah untuk mengejar kedaulatan penyediaan pangan daging. Dari 12 bahan pokok pangan strategis, penyediaan daging sapi masih berwarna merah.

“Serangan PMK ini tentu akan makin menyulitkan upaya kedaulatan pangan daging sapi. Kejadian ini merupakan bentuk kesembronoan dalam tata laksana impor dari negara yang masih belum bebas PMK. Harus ada evaluasi serius mengapa ini bisa terjadi,” dorongnya.

Legislator dapil Gorontalo itu juga meminta kepada pemerintah, agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh seperti halnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Ini sama-sama serangan virus. Persebarannya juga sudah sangat meluas. Dan ini menyangkut nasib peternak dan juga soal kedaulatan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia,” katanya.

Untuk itu Gobel mengusulkan agar, pertama, pemerintah menyediakan anggaran untuk pemberian ganti rugi kepada peternak yang ternaknya terinfeksi PMK. Kedua, segera melakukan vaksinasi massal terhadap ternak.

Ketiga, Bulog dan Badan Pangan Nasional segera menciptakan mekanisme penampungan daging dari ternak yang terinfeksi PMK. Keempat, lakukan pemusnahan terhadap ternak yang terinfeksi PMK. Kelima, hentikan impor dari negara yang belum terbebas PMK.

SUMBER SUARA

Jakarta E Prix, Momentum Melanjutkan Kendaraan Elektrik

 

Suara.com - Tujuh tahun lebih Federasi Otomotif Internasional (FIA) berjuang mengenalkan dan mengembangkan teknologi elektrik melalui seri balap Formula E. berbagai kemajuan telah dicapai, termasuk di antaranya menyematkan baterai yang semakin efisien di dalam badan mobil balap.

Capaian tersebut kian kental terlihat ketika Formula E digelar beberapa hari silam dalam Jakarta E-Prix 2022. Ajang balap yang kali pertama digelar di Indonesia itu, diharapkan semakin menguatkan posisi negara ini untuk lebih serius bertransformasi pada kendaran elektrik. Demikian pesan Alberto Longo selaku Co Founder and Chief Championship Officer Formula E, dalam “Jakarta E Prix Sustainability Talk Finale: Jakarta Electric Race. Change. Accelerated”.

Alberto Longo berharap semua pihak baik pemerintah, regulator, swasta, dan masyarakat berkolaborasi menerapkan electric vehicle (EV) atau kendaraan elektrik sebagai alat mobilitas sehari-hari.

“Indonesia, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara tidak hanya punya peluang, tapi perlu mendukung gerakan ini demi mengatasi pemanasan global,” ujarnya ditulis Kamis (9/6/2022).

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Bersama Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), mengatakan bahwa selain tujuan untuk mengatasi krisis iklim, penggunaan kendaraan elektrik mendatangkan tiga manfaat yakni mereduksi pencemaran udara di perkotaan, menjadi bukti partisipasi global untuk menekan emisi karbon seturut komitmen Indonesia pada Persetujuan Paris, dan manfaat ketiga adalah memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Kajian tentang pertumbuhan ekonomi nasional ini telah dijalankan KPBB sejak 2012. Saat itu, KPBB menyodorkan kepada pemerintah sejumlah keuntungan jika segera mengadopsi kendaraan elektrik.

Menurut Ahmad Safrudin, Indonesia dapat menikmati keuntungan ekonomi hingga Rp 6.900 triliun dalam 10 tahun ke depan.

Kajian itu kemudian dikembangkan seturut dikenalkannya produk baterai EV. Pada 2020, KPBB kembali menyodorkan perhitungan kepada pemerintah, apabila segera memulai industri baterai EV maka pada 2030 akan mendapat keuntungan ekonomi sekitar Rp 9.603 triliun.

Karena itu, menurut Ahmad Safrudin, kunci pertama pelanjuran EV di Indonesia harus dimulai dari inisiatif pemerintah. Salah satu inisiatif terpenting yakni menelurkan regulasi yang mendorong penggunaan kendaraan EV.

SUMBER SUARA

Menolak Dakwaan Jaksa KPK, Dodi Reza Alex Bantah Terima Fee 4 Proyek Infrastruktur di Musi Banyuasin

 

SuaraSumsel.id - Terdakwa atas kasus suap infrastruktur dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan atau Sumsel, Dodi Reza Alex masih membatah segala dakwaan yang menjeratnya.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (7/6/2022), Dodi Reza Alex yang langsung dihadirkan di muka persidangan mengungkapkan tidak sepersen pun menerima fee dari kasus pembangunan infrastruktur tersebut.

Saat ditanya majelis hakim terkait fee, Dodi membantah menerima fee atas empat proyek tersebut.

“Apakah saudara Dodi menerima fee termasuk fee dari Herman Mayori,” tanya JPU KPK.

Terkait hal tersebut, Dodi Reza mengatakan, dia tidak pernah menerima fee dari mantan kepala dinas PUPR, Herman Mayori “Saya tidak pernah menerima fee termasuk memerintahkan Herman Mayori, untuk mengumpulkan uang fee proyek tersebut,” tegas Dodi.

Di hadapan Majelis Hakim JPU juga menanyakan soal kesaksian Badruzaman orang kepercayaan Dodi Reza yang menyatakan adanya setoran fee atas proyek tersebut.

Mendapat pertanyaan tersebut, saksi Dodi langsung membantah hal tersebut. “Dia (Badruzaman) mencederai saya, tidak logis saya menyebutnya orang kepercayaan,” ungkap Dodi Reza melansir Sumselupdate.com - jaringan Suara.com.

SUMBER SUARA

APBN 2023 Harus Ciptakan Industri Nasional yang Kuat

 

Suara.com - Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel menyatakan APBN 2023 harus dimanfaatkan untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), memperkuat industri dalam negeri dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Gobel menyampaikan, ekonomi yang berkualitas adalah ekonomi yang memakmurkan seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan kuatnya industri nasional, dengan mengandalkan SDM berkualitas.

“Jangan untuk impor dan yang sifatnya fisik saja. APBN 2023 harus mendorong ekonomi berkualitas, ini momentum baik pasca pandemi Covid-19 dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” ungkap Gobel dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (3/6/2022). Hal ini menanggapi Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (31/5/2022).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menegaskan kemakmuran lebih mudah dicapai jika fokus pada pembangunan pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Semua sektor itu, tandas Gobel, melibatkan tenaga kerja yang besar dan bertumpu di pedesaan serta masyarakat lapis bawah.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menyebut fokus di bidang-bidang tersebut sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran. Khusus di bidang pertanian, Gobel menuturkan sudah saatnya pula meninggalkan pertanian dengan pupuk subsidi dan beralih ke pupuk nonsubsidi. Hal itu, tutur Gobel, akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus menaikkan kemakmuran petani.

Utamanya pertanian. Selain menjaga nilai tukar petani, juga menaikkan produktivitas pertanian. Adapun untuk modalnya sudah ada KUR dan juga menguatkan koperasi petani Hal Ini juga akan memperkuat pangan nasional. Apalagi krisis pangan dunia mulai mengancam akibat climate change, pandemi, dan konflik Rusia-Ukraina. Saatnya pemerataan ekonomi,” tegas Legislator daerah pemilihan (dapil) Gorontalo tersebut.

Gobel juga mengatakan, di era persaingan global ini yang akan menang adalah negara-negara yang memiliki daya dukung ekonomi nasional yang kuat serta kualitas SDM kompetitif.

“Ekonomi nasional yang kuat, katanya, bukan terletak pada kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, atau wilayah yang luas. Tapi, kekuatan ekonomi nasional terletak pada kemampuannya dalam menguasai pasar dalam negeri dengan produk-produk yang diproduksi sendiri,” pungkas Gobel.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani dalam pidato pengantar KEM-PPKF 2023 menyampaikan tiga tantangan. Pertama yaitu pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai, lonjakan inflasi global, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global khususnya di Amerika Serikat. Sejumlah langkah antisipasi Pemerintah Indonesia yakni akselerasi agenda reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi. Lalu penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial dalam mengatasi isu fundamental perekonomian termasuk rendahnya tingkat produktivitas nasional.

SUMBER SUARA