Ketua DPP PKB Soroti Gaji Fantastis Petinggi ACT: Terlalu Berlebihan

 

SuaraJakarta.id - Ketua DPP PKB Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi, Ahmad Iman Syukri menyayangkan adanya kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana umat yang dilakukan oleh Aksi Tanggap Cepat (ACT)—yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan.

Iman juga menyoroti kabar tingginya gaji pimpinan ACT yang sempat mencapai Rp 250 juta per bulan.

Menurutnya, sebagai lembaga sosial ACT seharusnya lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat dengan memperbanyak bantuan bagi yang terdampak bencana. Bukan sebaliknya memanjakan para petingginya dengan gaji fantastis dan fasilitas mewah.

"Sebagai lembaga sosial terlalu berlebihan gaji para pejabatnya mencapai ratusan juta per bulan. Jika lembaga tersebut dibangun untuk membantu sosial-kemanusiaan, mestinya memperbanyak bantuan kepada masayrakat terutama yang terdampak bencana," tegasnya, dikutip dari Times Indonesia—jejaring Suara.com—Kamis (7/7/2022).

Iman juga menyesalkan adanya dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT. Sebagai lembaga pengelola dana yang diperuntukkan masyarakat umum, terutama dalam penanggulangan bencana, semestinya ACT berhati-hati dalam penggunaan dana yang dikumpulkan dari para donatur tersebut.

"Dari awal pengumpulan, pengelolaan hingga penggunaan dana itu seyogyanya ACT menghitung betul agar pemanfaatan dana tersebut dirasakan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan," ujarnya.

Ia pun mengimbau kepada lembaga serupa agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang dikumpulkan dari para Dermawan untuk bantuan kemanusiaan.

"Kami berharap semua lembaga sosial serupa agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana umat. Jangan sampai bantuan sosial yang menjadi misi lembaga sejenis ACT ini hanya menjadi simbol belaka dan hanya untuk memancing para donatur. Karena sumbangan itu merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh pengelola untuk sebanyak-banyaknya membantu masyarakat," pungkas Iman.

ACT belakangan memang tengah menjadi perbincangan publik terkait dugaan penyelewengan dana umat yang dikelolanya sejak 2005 silam.

SUMBER SUARA

Kemnaker Mendorong Pemanfaatan Layanan SIAPKerja

 

Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memanfaatkan teknologi informasi pengelolaan informasi pasar kerja dengan mengimplementasikan sistem antar kerja ke dalam bentuk digitalisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), yang dapat diakses melalui laman https://www.karirhub.kemnaker.go.id. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengajak para pemangku kepentingan yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi, Kabupaten/Kota, dunia usaha, serta dunia pendidikan dan pelatihan agar memanfaatkan layanan karirhub SIAPkerja untuk mewujudkan satu data ketenagakerjaan Indonesia.

Kemnaker juga berkomitmen mengkonsolidasikan informasi permintaan pasar kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas memiliki kompetensi yang relevan. 

"Konsolidasi ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan link and match dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan," ujar Anwar Sanusi, ketika membuka Konsolidasi Informasi Job Matching, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (5/7/2022).

Lebih lanjut Anwar Sanusi mengatakan, tantangan utama bagi perekonomian Indonesia adalah rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama kemampuan sektor ekonomi dalam meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. 

Menurutnya, pertumbuhan lapangan pekerjaan kemungkinan akan mengubah komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kebutuhan tenaga kerja di sektor konstruksi dan manufaktur akan terus meningkat. 

Selain itu, pekerjaan yang bersifat rutin dan terprediksi akan rentan terhadap otomasi, seperti pekerjaan pengumpulan dan pemrosesan data.

"Keterampilan-keterampilan baru akan dibutuhkan dalam era otomasi ini, bukan hanya keterampilan teknologi, namun juga keterampilan sosial, emosional serta keterampilan untuk memecahkan masalah yang rumit," katanya.

SUMBER SUARA

Protes Berdarah di Uzbekistan Tewaskan 18 Orang, Ratusan Orang Ditangkap

 

Suara.com - Sebanyak 18 orang tewas dan 243 lainnya luka-luka dalam kerusuhan di Karakalpakstan pekan lalu yang dipicu oleh protes terhadap rencana pemerintah untuk mengurangi hak otonomi provinsi itu, kata pihak berwenang Uzbekistan, Senin (4/7/2022).

Aparat keamanan menangkap 516 orang ketika berusaha membubarkan demonstran Jumat lalu, tetapi banyak dari mereka sudah dibebaskan, kata kantor pers garda nasional dalam jumpa pers.

Presiden Shavkat Mirziyoyev pada Sabtu mengumumkan rencana untuk mengubah pasal dalam konstitusi terkait otonomi dan hak Karakalpakstan untuk memisahkan diri.

Dia juga menyatakan keadaan darurat selama satu bulan di provinsi barat laut itu.

Laporan-laporan resmi mengatakan pengunjuk rasa berpawai di jalan-jalan Nukus, ibu kota provinsi itu, Jumat lalu dan berusaha menduduki gedung-gedung pemerintah setempat.

Aksi tersebut memicu kekerasan terburuk dalam dua dekade terakhir di negara Asia Tengah berpenduduk 34 juta jiwa itu.

Karakalpakstan, yang terletak di pesisir Laut Aral, adalah rumah bagi Karakalpak, sebuah kelompok suku minoritas yang bahasanya lebih mirip dengan Kazakhstan daripada Uzbekistan.

Mirziyoyev pada Senin berbicara dengan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, yang negaranya ditinggali oleh diaspora Karakalpak paling banyak di luar negeri.

Kantor Tokayev mengatakan dirinya menyambut baik tindakan pemerintah Uzbekistan untuk memastikan stabilitas di Karakalpakstan. (Sumber: Antara/Reuters)

SUMBER SUARA

Aman di Hari Raya, Tokopedia Gandeng Dokter Hewan Bagikan Tips Berkurban Bebas PMK

 

Suara.com - Untuk menyambut Idul Adha 2022, Tokopedia melakukan kerja sama dengan Dokter Hewan dan Ahli Kesehatan Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB), drh. Denny Widaya Lukman, yang memberikan memberikan 5 tips pemilihan, penyembelihan hingga pengolahan daging hewan kurban, agar bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).

Berikut 5 tips tersebut:

1. Ketahui Ciri Hewan dengan PMK

PMK yang cenderung menjangkiti hewan ternak, seperti sapi, kambing, kerbau hingga domba, menimbulkan beberapa gejala.

“Gejala tersebut mulai dari sariawan pada mulut, bibir, lidah dan dinding bagian dalam pipi, air liur yang berlebihan serta luka atau lepuh di atas dan celah di antara dua kuku. Selain itu, kuku hewan yang terluka juga dapat terlepas apabila tidak diobati segera,” kata Denny.

2. Pilih Layanan Kurban Online Agar Praktis dan Tetap Amanah 

Masyarakat bisa tetap berkurban secara praktis dan tetap amanah lewat fitur Tokopedia Qurban, yang melibatkan sejumlah lembaga kemanusiaan terpercaya termasuk Dompet Dhuafa, Ecoqurban, BAZNAS, Human Initiative, Inisiatif Zakat Indonesia, Rumah Zakat dan NU CARE-LAZISNU. 

Hewan kurban yang disalurkan oleh lembaga kemanusiaan tersebut juga di bawah pengawasan Dinas Pertanian dan Peternakan, Kementerian Pertanian RI.

“Di Tokopedia Qurban, masyarakat bisa mengetahui status hewan kurban, termasuk sebelum dan sesudah penyembelihan serta pendistribusian daging kurban yang dikirim lewat notifikasi handphone. Sertifikat kurban juga akan dikirim melalui email dan notifikasi sebagai bukti sah,” Regional External Communications Senior Lead Tokopedia, Rizky Juanita Azuz.

SUMBER SUARA

Pesan Jokowi Pada Presiden Zelensky: Ini Manifestasi Kepedulian Indonesia Pada Ukraina

SuaraSumsel.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang ditujukan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Hal tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Zelenskyy di Istana Maryinsky, Kyiv, Ukraina, Rabu waktu setempat.

“Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelenskyy untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera," kata Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Zelenskyy selepas pertemuan, sebagaimana informasi dari Biro Pers Sekretariat Presiden.

Presiden Zelenskyy menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Joko Widodo ke Ukraina. Menurutnya, ini adalah kunjungan pemimpin negara Asia pertama ke Ukraina sejak invasi melanda Ukraina.

"Terima kasih atas kehadiran Presiden Jokowi yang merupakan kunjungan pertama pemimpin Asia sejak invasi melanda Ukraina. Saya juga mengundang kalangan usaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina pascaperang," kata Presiden Zelenskyy.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

Meskipun masih sangat sulit dicapai, Presiden Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian damai dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur.

Jokowi juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina.

"Saya sampaikan ke Presiden Zelenskyy bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina," kata Jokowi.

Jokowi, pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Ukraina dan Rusia, juga menuturkan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan.

SUMBER SUARA

Puan Maharani: Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng dengan PeduliLindungi Harus Gencar

 

Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah melakukan sosialisasi pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi PeduliLindungi secara masif. Apalagi, pembeli minyak goreng curah di pasar maupun warung kebanyakan adalah kalangan yang sehari-harinya tidak terbiasa menggunakan teknologi informasi.

“Sosialisasi pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) menggunakan PeduliLindungi harus dilakukan secara gencar. Terutama karena mayoritas pembeli minyak goreng subsidi datang dari masyarakat kelas bawah, yang belum tentu memiliki smartphone,” kata Puan dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Senin (27/6/2022).

Sosialisasi pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.000/liter atau Rp15.500/kilogram dimulai hari ini hingga 2 pekan ke depan. Puan menilai, sosialisasi harus dilakukan serentak hingga pelosok daerah Tanah Air.

“Dan perlu diperhatikan, jangan sampai kebijakan menyulitkan rakyat. Khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi,” ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

Puan memahami, penggunaan aplikasi PeduliLindungi dimaksudkan agar pemerintah dapat mengecek distribusi minyak goreng secara real time sebagai antisipasi penyelewengan yang menyebabkan kelangkaan. Meski begitu, ia menilai sosialisasi tidak bisa hanya sekadar mengandalkan teknologi informasi saja.

“Harus ada pendekatan langsung ke masyarakat, ke pedagang, agar mereka benar-benar memahami transisi sistem pembelian minyak goreng,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Di sisi lain, mantan Menko PMK tersebut mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara seksama. Sebab, kata Puan, bukan tidak mungkin pembelian dengan metode ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan.

“Harus dihindari munculnya tindak kecurangan atau oknum calo yang memanfaatkan kesulitan pembeli yang tidak bisa mengakses aplikasi PeduliLindungi dengan meminta tambahan harga. Tentu pengawasan harus dibantu dari tim Satgas Pangan Polri,” imbaunya.

Program minyak goreng curah rakyat bisa diperoleh di penjual/pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0. Selain itu juga melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE). Selama masa sosialisasi, masyarakat diizinkan membeli minyak goreng curah bersubsidi dengan menggunakan KTP.  Pembelian minyak goreng curah rakyat di tingkat konsumen dibatasi maksimal 10 kilogram untuk satu NIK.

SUMBER SUARA

Panglima OPM Kirim Surat ke Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin, Ini Isinya

 

Suara.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menerbitkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin pada Selasa (28/6/2022).

Dalam surat itu, TPNPB-OPM mendesak Jokowi-Maruf untuk segera menghentikan rencana pemekaran wilayah di Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus.

"Kami TPNPB-OPM bersama seluruh rakyat bangsa Papua Barat tidak meminta Otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB), karena otsus dan DOB akan menjadi malapetaka dan bencana yang dapat mengancam eksitensi, dan nyawa manusia dari bangsa Papua Barat," tulis Panglima Komando Daerah Pertahanan III TPNPB-OPM, Jack Millyans Kemong, Selasa (28/6/2022).

Mereka juga meminta kepala daerah di Papua agar tidak mengikuti kemauan pemerintah pusat yang ingin melakukan pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih.

Setop menjadi budak Jakarta demi rakus jabatan Bupati dan Gubernur, setop menjual negeri dan tanah air bangsa Papua, setop memperpanjang penderitaaan rakyat bangsa Papua Barat," tegasnya.

"Kami TPNPB-OPM bersama seluruh rakyat Papua Barat bersatu dan menyatakan sikap untuk memilih menentukan nasib sendiri di atas tanah Papua," sambung Millyans.

Diketahui, Indonesia akan memiliki tiga provinsi baru yang berada di ujung timur. Oleh karena itu, nantinya akan ada sebanyak 37 provinsi di tanah air.

Regulasi rencana penambahan provinsi telah dimuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

RUU ini sudah disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada rapat pleno yang dilaksanakan hari Rabu (6/4/2022). Seluruh fraksi dalam rapat pleno itu sepakat dengan RUU tentang tiga provinsi tersebut.

Sementara, Majelis Rakyat Papua tengah mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke MK dengan nomor perkara 47/PUU-XIX/2021.

MRP menilai norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68 A, Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus Papua melanggar hak konstitusional mereka sebagai orang asli Papua (OAP).

SUMBER SUARA