Suara.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Anwar Hafid mengingatkan Presiden Jokowi untuk menciptakan kabinet yang profesional tanpa adanya menteri yang rangkap jabatan.
Wanti-wanti Anwar itu menyusul adanya pernyataan Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi yang menilai menteri bisa rangkap jabatan sebagai kepala otoritas ibu kota negara apabila memang ditunjuk oleh presiden.
Sebenarnya kata Anwar pada penempatan pejabat publik selama tidak ada regulasi yang spesifik merupakan hak prerogatif presiden. Tetapi ia mengingatkan kembali soal profesionalisme para menteri di kabinet.
"Namun saya ingin mengingatkan pada presiden akan janji beliau di awal periode pemerintahan akan menciptakan kabinet profesional, yang berarti kabinet dan pejabat publik yang fokus dan sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Anwar kepada wartawan, Senin (21/2/2022).
Anwar menyarankan agar Jokowi dapat menunjuk figur di luar menteri sebagai kepala otorita. Hal itu agar pemimpin IKN nantinya bisa fokus dalam membangun Nusantara, tanpa harus rangkap jabatan.
Kendati begitu, Anwar menyadari betul bahwa penunjukkan kepala otorita merupakan hak prerogatif presiden, siapapun nantinya.
"Seyogyanya banget (figur lain di luar menteri) tapi terpulang kepada pemegang hak prerogsrif tersebut," kata Anwar.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi mengatakan kepala otorita ibu kota negara bisa dirangkap menteri yang ditunjuk Presiden.
"Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 bahwa kepala dan wakil kepala otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan dalam pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri," kata Baidowi, Minggu (20/2/2022).
sumber suara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar