Sri Mulyani Kesal Serapan APBD Masih Rendah

 

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak kesal melihat laporan sejumlah serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 yang masih dibawah 60 persen, padahal tahun 2021 tinggal 1 bulan saja. BEST PROFIT

"Bayangkan ini sudah bulan November, artinya tinggal satu bulan lebih sedikit, sebab kita biasanya tutup tahun anggaran belanja terakhir persis tanggal 24 Desember," kata Sri Mulyani dalam sebuah webinar, Selasa (23/11/2021). PT BESTPROFIT

Sri Mulyani menjabarkan realisasi belanja APBD hingga akhir Oktober sebesar Rp 730,13 triliun atau baru 59,62 persen dari pagu Rp1.224,74 triliun.

Capaian realisasi ini kata dia hanya naik 3,51 persen secara (yoy) yang tercatat Rp705,34 triliun.

Secara persentase serapan realisasi belanja APBD terhadap pagu anggaran justru jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu," katanya. BESTPROFIT

Ia menjelaskan secara persentase serapan belanja tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta mencapai 66,11 persen, dan terendah wilayah Maluku hanya 39,23 persen, sedangkan nilai realisasi belanja tertinggi berada di wilayah Jawa Barat dan yang terendah Kalimantan Utara. PT BESTPROFIT FUTURES

"Kita sebetulnya praktis hanya punya waktu satu bulan mengeksekusi APBD, padahal masih banyak daerah yang belanjanya di bawah 50 persen," katanya.

Dari sisi belanja pegawai realisasinya hingga Oktober 2021 mencapai Rp297,37 triliun, kemudian belanja barang dan jasa tercatat Rp198,30 triliun, belanja modal mencapai Rp67,47 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp 166,82 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja per fungsi, untuk belanja pendidikan tercatat tumbuh 3,1 persen yoy atau Rp213,14 triliun. Realisasi ini baru mencapai 17,4 persen dari APBD.

BESTPROFIT FUTURES

sumber suara

Pemerintah Kabupaten Cianjur Salurkan 16 Ton Beras ke Lokasi Bencana

 

SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hotikulkara Kabupaten Cianjur mencatat selama priode Januari-November telah menyalurkan sebanyaak 16 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke lokasi bencana. BEST PROFIT

Kabid Ketanahan Pangan Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hotikultura, Abdul Hanan Sukmana menyebutkan, stok CBP Cianjur untuk tahun 2021 mencapai 50 ton. CBP itu dikhususkan untuk keadaan darurat pasca bencana. BESTPROFIT

"Selama priode Januari hingga awal November ini, kita sudah menyalurkan sekitar sebanyak 16 ton kesejumlah wilayah yang mengalami bencana alam, sehingga stok saat ada 34 ton," katanya pada SuaraBogor.id, Kamis (04/11/2021). PT BESTPROFIT 

Dari sebanyak 16 ton CBP itu, kata dia, telah disalurkan kesejumlah wilayah yang mengalami bencana alam, kebakaran dibeberapa titik di Kabupaten Cianjur. PT BEST PROFIT

"Dalam pekan ini kita baru saja menyalurkan sebanyak 1,5 ton beras, dalam satu tahap ke lokasi bencana alam longsor di Kecamatan Campakamulya, sedangkan untuk wilayah lainya akan segera di kirimkan," katanya. PT BESTPROFIT FUTURES

Ia mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu data warga terdampak becana alam dari BPBB Kabupaten Cianjur, pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa yang wilayahnya dilanda becana alam.

"Kita masih menunggu data dari beberapa wilayah yang terdampak becana alam selama beberapa hari terkahir ini," katanya

BEST PROFIT FUTURES

PT BEST PROFIT FUTURES

Sumber suara

Suara.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus berupaya menggenjot optimalisasi sektor perpajakan, khususnya melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sri Mulyani menjelaskan, banyak undang-undang perpajakan yang diubah di dalam UU HPP tersebut, seperti misalnya KUP, PPh, PPn, Cukai, dan pajak karbon yang mulai diperkenalkan.

Dia menegaskan, semua hal yang dituangkan di UU HPP tersebut dilakukan dalam rangka untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, sederhana, netral, fleksibel, dan juga menjaga kepastian hukum.

"Tujuannya dituangkan dalam RUU yang sekarang telah menjadi undang-undang ini adalah untuk azas keadilan, azas kesederhanaan, azas efisiensi, azas kepastian hukum, azas manfaat, dan azas kepentingan nasional," kata Sri Mulyani dalam acara Sosialisasi UU HPP, Jumat (19/11/2021).

sumber suara

 

Suara.com - Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan tertinggi telah memberi instruksi agar seluruh kartu dengan sistem magnetic harus diganti ke teknologi chip paling lambat 31 Desember 2021, berlaku untuk seluruh Kartu ATM, Kartu Debet, terminal ATM, terminal EDC dan sarana prosesnya. BEST PROFIT

Perbedaan kartu ATM Chip dan Magnetic sebenarnya terletak pada fungsinya. Jika melebihi tenggat tersebut, kartu magnetic yang belum diganti hanya akan bisa melakukan transaksi pada rekening yang diperjanjikan bersaldo maksimal Rp 5 juta. BESTPROFIT

Perbedaan kartu ATM Chip dan Magnetic lain bisa terlihat dari tampilan fisiknya. Kartu berbasis magnetic masih memiliki satu pola garis hitam memanjang di bagian belakang. Di sisi lain, kartu berbasis chip menggunakan teknologi chip layaknya kartu perdana ponsel yang bisa dibaca dalam mesin EDC atau mesin ATM saat melakukan transaksi. PT BESTPROFIT

Laman Bank Indonesia juga menjelaskan dari sisi teknologi, kartu ATM berbasis chip akan memiliki kode keamanan saat dicek menggunakan mesin ATM atau EDC PT BEST PROFIT 

Sementara data di magnetic stripe tidak memiliki proteksi apapun. Oleh sebab itu, kartu ATM dengan mekanisme magnetic stripe atau kartu ATM lama mudah dibaca dan dicuri pihak tak bertanggung jawab. PT BESTPROFIT FUTURES

Sedangkan kartu ATM berbasis chip selain berfungsi meningkatkan keamanan bertransaksi juga memiliki sejumlah keunggulan lain seperti Interoperabilitas instrumen sejalan dengan semangat Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), terciptanya efisiensi sistem pembayaran melalui biaya transaksi yang wajar, dan menerapkan prinsip perhatian dan perlindungan konsumen. BESTPROFIT FUTURES 

Dari keterangan resmi yang disampaikan Bank Indonesia dalam situs resminya penggunaan ATM berbasis chip telah mulai diterapkan sejak 2017 dan akan diberlakukan bertahap hingga menyeluruh per awal tahun 2022.

Sumber Suara

Total Anggaran PEN Sudah Rp483 Triliun Disalurkan, Sektor Kesehatan Dapat Jatah Terbesar

 

Suara.com - Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dislaurskan hingga 12 November 2021 sudah mencapai Rp483,91 triliun atau 65 persen dari pagu 2021 yang sebesar Rp744,77 triliun. BEST PROFIT

Lebih jauh, realisasi anggaran program PEN untuk klaster kesehatan adalah Rp129,3 triliun atau 60,1 persen dari target, dan anggaran perlindungan sosial Rp139,04 triliun atau 74,5 persen dari target. PT BESTPROFIT

“Dan tentunya berbagai program PEN lainnya telah dilaksanakan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, usai rapat terbatas evaluasi PPKM, di Jakarta, Senin (15/11/2021) kemarin. BESTPROFIT

Tidak hanya dua klaster kesehatan dan perlindungan sosial, program PEN juga mencakup klaster program prioritas dengan realisasi anggaran Rp74,39 triliun atau 63 persen dari target, realisasi anggaran klaster dukungan UMKM dan korporasi sebanyak Rp78 triliun atau 48,5 persen dari arget, dan realisasi anggaran insentif usaha Rp62,47 triliun atau 99,4 persen dari target.

Anggaran paling besar ada pada klaster program kesehatan, anggaran untuk vaksinasi, yakni pengadaan dan pelaksanaan yakni Rp26,6 triliun atau 46,1 persen dari pagu, sedangkan realisasi anggaran untuk diagnostik (pengujian dan pelacakan) sebesar 68,7 persen atau Rp3,09 triliun, dan anggaran untuk program terapeutik (insentif dan santunan tenaga kesehatan) sebesar 76,4 persen atau Rp14,47 triliun.

Sedangkan di klaster program perlindungan sosial, realisasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat paling signifikan yakni 94,3 persen atau Rp26,6 persen dari target Rp28,31 triliun.

PT BESTPROFIT FUTURES

BESTPROFIT FUTURES

SUMBER SUARA

BTN Minta Intensif Pajak KPR Diperpanjang: Banyak Milenial Belum Punya Rumah

 

Suara.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berharap, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor perumahan diperpanjang karena kebutuhan kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. BEST PROFIT

Disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, pihaknya mengapresiasi stimulus yang diberikan pemerintah untuk sektor perumahan. BESTPROFIT

Dia mendukung permintaan dari pengembang agar insentif PPN tersebut bisa diperpanjang dan diperluas untuk transaksi perumahan sampai dengan tipe-tipe tertentu terutama tipe rumah sederhana.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah yang memiliki perhatian sangat besar terhadap sektor perumahan. Stimulus dan insentif PPN yang digelontorkan pemerintah telah mendorong pertumbuhan permintaan KPR cukup signifikan sampai kuartal III tahun ini," kata Nixon.

Suara.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berharap, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor perumahan diperpanjang karena kebutuhan kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi.

Disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, pihaknya mengapresiasi stimulus yang diberikan pemerintah untuk sektor perumahan.

Dia mendukung permintaan dari pengembang agar insentif PPN tersebut bisa diperpanjang dan diperluas untuk transaksi perumahan sampai dengan tipe-tipe tertentu terutama tipe rumah sederhana. PT BESTPROFIT "Kami berterima kasih kepada pemerintah yang memiliki perhatian sangat besar terhadap sektor perumahan. Stimulus dan insentif PPN yang digelontorkan pemerintah telah mendorong pertumbuhan permintaan KPR cukup signifikan sampai kuartal III tahun ini," kata Nixon. PT BEST PROFIT

Ia berpendapat, kini generasi milenial yang berusia 21-36 tahun banyak yang belum memiliki rumah, sehingga intensif bagi mereka yang memiliki pendapatan Rp8 juta hingga Rp20 juta, bisa mendorong minat beli rumah.

Ketua Umum DPP Himperra Harry Endang Kawidjaja mengatakan, meski permintaan sektor properti sudah mulai membaik dari tahun lalu, namun jumlah persetujuan akad kredit masih terbatas, sehingga diperlukan tambahan insentif untuk meningkatkannya. PT BESTPROFIT FUTURES

"Penjualan rumah subsidi dari Agustus 2020 sudah normal dan walaupun akad masih tetap terbatas. Tapi perlahan dan pasti, akad akan terus meningkat," ujar Harry.

BEST PROFIT FUTURES

PT BEST PROFIT FUTURES

SUMBER SUARA

Dukung Permen PPKS, Menag Terbitkan Edaran untuk PTKN

 

Suara.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, Kementerian Agama (Kemenag) mendukung kebijakan Kemendikbud Ristek terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. BEST PROFIT

Pernyataan tersebut disampaikan Yaqut saat bertemu Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di Kantor Kemenag, Jakarta pada Selasa (9/11/2021).  PT BESTPROFIT

"Kami mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Mas Menteri. Karenanya, kami segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud tersebut di PTKN (Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri)," ujar Yaqut. BESTPROFIT

Sebelumnya, pada 31 Agustus 2021 Mendikbudristek Nadiem Makarim telah meneken Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan dukungan tersebut, Kemenag mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag tentang PPKS di Lingkungan PTKN. PT BESTPROFIT FUTURES

Yaqut sepakat dengan Nadiem yang menyatakan bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan nasional. BESTPROFIT FUTURES

"Kita tidak boleh menutup mata, bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dan kita tidak ingin ini berlangsung terus menerus," kata Yaqut.

Ini kebijakan baik. Dengan kebijakan ini, kita berharap para korban dapat bersuara dan kekerasan seksual di dunia pendidikan dapat dihentikan," sambungnya.

sumber suara