Tegaskan Taat Konstitusi, Hasto PDIP: Atasi Kelangkaan Minyak Goreng Lebih Baik Ketimbang Berimajinasi Tunda Pemilu

 

Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kembali menanggapi riuhnya wacana soal penundaan Pemilu 2024. Namun lagi-lagi, ia menegaskan partainya tak pernah terpikir soal menunda pemilu.

Bahkan Hasto mengatakan, membantu mengatasi dampak pandemi Covid-19 lebih penting ketimbang berkhayal menunda Pemilu 2024. Menurutnya, PDIP akan taat pada konstitusi serta tidak ingin menghianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya dari pada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Ia mengatakan, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia

Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kembali menanggapi riuhnya wacana soal penundaan Pemilu 2024. Namun lagi-lagi, ia menegaskan partainya tak pernah terpikir soal menunda pemilu.

Bahkan Hasto mengatakan, membantu mengatasi dampak pandemi Covid-19 lebih penting ketimbang berkhayal menunda Pemilu 2024. Menurutnya, PDIP akan taat pada konstitusi serta tidak ingin menghianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya dari pada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Ia mengatakan, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia

sumber suara

Kerugian Akibat Investasi Bodong dan Pinjol dari Januari hingga Februari Capai Rp149 M

 

Suara.com - Satgas Waspada Investasi menyampaikan kerugian akibat investasi bodong hingga pinjaman online dari Januari 2022 hingga pertengahan Februari sudah mencapai Rp149 miliar.

"Pada tahun ini kita sudah menghentikan 21 entitas ilegal, 50 pinjol ilegal dan 5 kegiatan gadai ilegal. Ini memang sangat marak dan kehiatan seperti ini sangat merugikan masyarakat," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, Senin (21/2/2021).

Jika diakumulasi dalam 10 tahun terakhir (2011 hingga 2021), kerugian dari aksi kejahatan itu mencapai Rp117,5 triliun.

Sementara jika dilihat dari platform yang menawarkan investasi hingga pinjol ilegal mengalami penurunan setiap tahun.

Pada tahu  2021 misalnya, investasi ilegal menurun lagi hanya 98 yang ditutup, pinjol menurun jadi 881, dan perusahaan gadai 17," kata Tongam. 

Tongam meminta masyarakat lebih jeli dalam berinvestasi atau mengajukan pinjol.

Ia mengingatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan tersebut selalu melihat legalitas dan kelogisan hasil yang ditawarkan.

sumber suara

Demokrat Ingatkan Jokowi untuk Tak Tunjuk Menteri Rangkap Jabatan Pimpin IKN

 

Suara.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Anwar Hafid mengingatkan Presiden Jokowi untuk menciptakan kabinet yang profesional tanpa adanya menteri yang rangkap jabatan.

Wanti-wanti Anwar itu menyusul adanya pernyataan Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi yang menilai menteri bisa rangkap jabatan sebagai kepala otoritas ibu kota negara apabila memang ditunjuk oleh presiden.

Sebenarnya kata Anwar pada penempatan pejabat publik selama tidak ada regulasi yang spesifik merupakan hak prerogatif presiden. Tetapi ia mengingatkan kembali soal profesionalisme para menteri di kabinet.

"Namun saya ingin mengingatkan pada presiden akan janji beliau di awal periode pemerintahan akan menciptakan kabinet profesional, yang berarti kabinet dan pejabat publik yang fokus dan sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Anwar kepada wartawan, Senin (21/2/2022).

Anwar menyarankan agar Jokowi dapat menunjuk figur di luar menteri sebagai kepala otorita. Hal itu agar pemimpin IKN nantinya bisa fokus dalam membangun Nusantara, tanpa harus rangkap jabatan.

Kendati begitu, Anwar menyadari betul bahwa penunjukkan kepala otorita merupakan hak prerogatif presiden, siapapun nantinya.

"Seyogyanya banget (figur lain di luar menteri) tapi terpulang kepada pemegang hak prerogsrif tersebut," kata Anwar.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi mengatakan kepala otorita ibu kota negara bisa dirangkap menteri yang ditunjuk Presiden.

"Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 bahwa kepala dan wakil kepala otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan dalam pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri," kata Baidowi, Minggu (20/2/2022).

sumber suara

Chip Buatan Perusahaan Elon Musk Diduga Sebabkan Puluhan Monyet Mati Mengenaskan

 

Suara.com - Chip yang dikembangkan perusahaan milik Elon Musk, Neuralink terus melakukan uji coba pada Monyet dan Babi sebelum diaplikasikan ke otak manusia.

Namun, nampaknya hasil positif masih jauh dari harapan. Pasalnya, 15 dari 23 monyet yang menjadi subjek uji coba dilaporkan mati. 

Committee Responsible Modicine (PCRM) melaporkan, monyet-monyet tersebut mengalami penderitaan ekstrem, mulai dari infeksi hingga terpaksa amputasi tangan dan kaki serta suntik mati akibat dampak yang buruk.

"Hampir setiap monyet yang dipasang implan di kepalanya menderita efek kesehatan yang cukup mengkhawatirkan," kata direktur advokasi penelitian PCRM, Jeremy Beckham, dilansir via Warta Ekonomi, Kamis (17/2/2022).

Hingga kini, belum ada tanggapan apapun dari pihak Neuralink. Sementara, pengusaha yang juga pendiri Tesla itu juga masih bungkam mengenai laporan tersebut.

Sumber suara

Divonis 3,5 Tahun Penjara, Hakim Sebut Azis Syamsuddin Rusak Citra DPR

 

Suara.com - Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman tiga tahun enam bulan penjara terhadap eks Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2022).

Hakim anggota Fahzal Hendri mengatakan, dalam pembacaan putusan terkait salah satu hal memberatkan bahwa perbuatan terdakwa Azis Syamsuddin telah merusak citra anggota DPR RI.

"Perbuatan terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR," kata Hakim Abggota Fahzal Hendri di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2022).

Azis merupakan terdakwa dalam kasus suap penanganan perkara di Lampung Tengah.

Perbuatan terdakwa Azis Syansuddin tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Terdakwa tidak mengakui kesalahan, berbelit-belit selama persidangan," ucapnya.

Terdakwa Azis juga mendapatkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan politik selama empat tahun.

Terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok," kata hakim.

Vonis majelis hakim terhadap terdakwa Azis Syamsuddin lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Azis dituntut empat tahun dua bulan penjara.

Majelis Hakim sempat menanyakan kepada Jaksa KPK dan tim penasihat terdakwa Azis Syansuddin.

Keduanya pun akan pikir-pikir menyikapi putusan majelis hakim. Apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, Azis menyuap eks penyidik KPK dari unsur Polri Stepanus Robin mencapai miliaran rupiah. Uang itu bertujuan agar KPK tidak melakukan penyidikan dalam perkara kasus korupsi di Lampung Tengah tahun 2017.

"Terdakwa Azis memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya mencapai jumlah Rp 3.099.887.000 dan USD36 ribu," kata Jaksa KPK Lie Putra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021).

Azis bersama Aliza Gunado selaku kader Golkar mengetahui dirinya diduga terlibat dalam perkara Lampung Tengah. Sehingga, keduanya mencari pihak yang dapat membantu agar kasus tersebut tidak naik ke tahap penyidikan oleh KPK.

sumber suara

Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia Jadi Korban Penyebaran Informasi Palsu

 

Suara.com - Akhir-akhir ini semakin banyak informasi yang tersebar di media sosial dengan sumber maupun data yang tidak jelas.

Kali ini Ketua Umum AP2LI (Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia), Andrew Alister Susanto, menjadi salah satu korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, tersebar informasi seolah-olah Ketua Umum AP2LI tersebut menulis pernyataan tentang permasalahan yang terjadi di perusahaan SmartAvatar yang bergerak di bidang robot trading.

"Ada pihak-pihak yang menulis dan menyebarkan informasi tersebut dengan tujuan mengganggu nama baik AP2LI dan nama baik Ketua Umum. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menempuh jalur hukum agar masalah ini dapat diproses secepatnya," demikian disampaikan Sekretaris Umum AP2LI, Yeremia K. Mendrofa.

Diperkirakan permasalahan ini dimulai dari perselisihan internal perusahaan yang merupakan anggota dari AP2LI. Namun kemudian masalah internal ini berkembang keluar, karena adanya pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana dengan melibatkan organisasi AP2LI.

Yeremia menambahkan, permasalahan internal perusahaan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Kurang bijaksana kalau masalah ini meluas keberbagai pihak yang tidak terkait. Tapi bagi pihak-pihak yang ingin mengganggu nama baik organisasi ataupun Ketua Umum, kami tidak ragu untuk menempuh jalur hukum.

"Apalagi adanya pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu mengatasnamakan organisasi ataupun Ketua Umum, untuk kepentingan persaingan usaha. Kami tidak mungkin tinggal diam. Pasti akan kami tindaklanjuti secara hukum." ucapnya

sumber suara

Iuran Lebih Mahal dari JHT, Program JKP Dianggap Membebani Pemberi Kerja dan Buruh

 

Suara.com - Program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) yang direncanakan akan mulai digulirkan pada 22 Februari nanti diminta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena agar lebih didalami lagi.

Ia beralasan, JKP yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata, Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) justru bisa membebani pemerintah, perusahaan dan para pekerja.

"Kalau JKP berjalan harus ada evaluasi yang obyektif. Iuran JKP lebih mahal, harus ada kontribusi antara pemerintah, pekerja dan pemberi kerja. Harus ada berbagi beban dalam Iuran JKP yang ada ekstra tambahan biaya ini," ujar Melki Laka Lena, Selasa (15/2/2022).

Iuran tambahan program JKP menurutnya harus kembali ditelaah dan disesuaikan dengan kondisi wabah virus corona yang belum usai yang juga memberi dampak keuangan mulai dari negara hingga kalangan pekerja.

DPR RI meminta agar program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) diaktifkan apabila pekerja mengalami PHK. Program yang baik ini dikeluarkan dengan komunikasi yang perlu dibenahi agar dapat diterima oleh masyarakat," kata Melki Laka Lena.

Ia berharap, pemerintah kembali memperbaiki Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 karena program JKP wajib bisa terkoneksi dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah berlaku 20 tahun terakhir.

Untuk informasi, Kementerian Tenaga Kerja sebelumnya merilis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata, Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dimana salah satunya mengatur dasar Program JKP. 

sumber suara