Setelah Diretas, Situs Kemendagri Belum Dapat Diakses Pagi Ini

Situs Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diretas dan sempat tertulis pesan duka untuk kondisi Kondisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun hingga pagi ini situs tersebut belum dapat diakses. BEST PROFIT

Pesan Mahfud MD ke Imam Nahrawi: Kuat, Sabar, Tegar Hadapi Proses Hukum

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku bersahabat baik dengan tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI, Imam Nahrawi. Mahfud memiliki pesan khusus kepada sahabatnya dalam menghadapi proses hukum. BEST PROFIT

Ada 6 Kandidat Menteri LHK, Siapa yang Paling Mumpuni?

Enam nama tokoh telah muncul sebagai kandidat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kontribusi Detikers ditunggu untuk menentukan sosok yang paling tepat mengelola lingkungan hidup dan hutan negara ini. BEST PROFIT

Kisah Ningsih Tinampi, Galau Suami Selingkuh Hingga Jadi 'Orang Pintar'

Ningsih Tinampi kini dikenal sebagai orang yang bisa menyembuhkan berbagai keluhan. Namun jauh sebelum seperti saat ini, Ningsih pernah galau dan bolak-balik pergi ke dukun. BEST PROFIT

Bos Damtour Minta Maaf Gelapkan Dana Umrah: Saya Menzalimi Jemaah

Direktur PT Doa Arafah Madina (Damtour) Hambali Abbas meminta maaf atas penggelapan dana ratusan calon jemaah umrah. Hambali siap bertanggung jawab atas kesalahannya itu. BEST PROFIT

Jokowi Tolak Hal yang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK, ICW: Tidak Cermat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak suatu hal yang tidak ada dalam draf revisi UU KPK yaitu soal penyadapan wajib izin pengadilan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Jokowi tidak cermat dalam membaca draf revisi UU KPK. BEST PROFIT

KPK Heran DPR-Pemerintah Bahas Revisi UU KPK Malam-malam

KPK mengaku heran DPR dan Pemerintah menggelar rapat membahas revisi UU KPK malam-malam. KPK menyebut seperti ada yang hendak ditutup-tutupi dalam pembahasan ini. BEST PROFIT

"Kami tidak tahu apa alasan Pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan RUU ini dan kami juga heran mengapa seperti ditutup-tutupi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Kamis (12/9/2019) malam.

Dia menyebut negara ini bukan lah negara rahasia. Syarif mengatakan masyarakat berhak tahu UU yang dibahas oleh DPR selaku wakil mereka. BESTPROFIT

"Ini negara bukan rahasia, masyarakat berhak untuk mengetahui UU yang dibahas oleh wakil mereka di DPR," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah malam-malam. Rapat itu membahas revisi UU KPK, rancangan revisi UU MD3 No 2/2018 dan revisi UU Peraturan Pembentukan Perundangan-undangan (PPP) No 12/2011. PT BESTPROFIT

"Pembahasan Tingkat I atas rancangan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Pemerintah diwakili Menkum HAM Yasonna Laoly dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Keduanya pun turut hadir di ruang Baleg DPR.

Rapat kerja pada malam hari disebut telah melalui keputusan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar siang harinya. Agenda raker adalah penjelasan DPR tentang rancangan revisi UU MD3, revisi UU PPP dan revisi UU KPK. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan pemerintah atas penjelasan DPR. BESTPROFIT FUTURES

Sumber : Detik