Serius Bangun Negeri, Brantas Abipraya Berhasil Rampungkan 42 Paket Bendungan di 2021

 

Suara.com - PT Brantas Abipraya (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun negeri lewat sederet karya bendungannya yang tersebar di Indonesia. BUMN yang lahir 41 tahun lalu ini membuktikan keseriusannya dalam membangun negeri dengan telah merampungkan 42 paket bendungan di tahun 2021.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Miftakhul Anas mengatakan, Januari 2022, bendungan yang dibangun perusahaan baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bendungan itu adalah Bendungan Multifungsi Bintang Bano yang terletak di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ini merupakan bendungan terbesar di NTB,” ujar Miftakhul Anas.

Kata Anas, karya-karya bendungan Brantas Abipraya ini adalah bukti nyata kontribusi Abipraya dalam mensukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, serta mereduksi banjir. Bendungan ini nantinya dapat membendung aliran Sungai Brang Rea dengan total kapasitas tampung 65,84 juta m3 dan luas genangan 277,52 ha. Untuk mendukung pertanian di Sumbawa Barat, selain itu bendungan ini juga mampu mengairi lahan seluas 6.695 ha.

Pembangunan bendungan ini sangat diperlukan dalam pengendalian banjir ulangan 25 tahun di Taliwang. Pasalnya, bendungan yang termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) ini dapat mereduksi banjir sekitar 22 persen atau setara 647 m3/detik. Tak hanya itu, bendungan ini pun juga dapat menghasilkan air baku sebesar 555 liter/detik. Di samping itu, kehadiran bendungan ini juga memberi manfaat untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) sebesar 8,8 Mega Watt.

Selain Bendungan Multifungsi Bintang Bano, saat ini Brantas Abipraya juga tengah merampungkan 15 paket pekerjaaan pembangunan bendungan yang juga merupakan PSN. Beberapa diataranya adalah Bendungan Bener yang terletak di Purworejo-Jawa Tengah yang bakal menjadi bendungan tertinggi di Indonesia, Bendungan Semantok di Nganjuk, Jawa Timur yang nantinya akan menjadi bendungan terpanjang se-Asia Tenggara, serta Bendungan Ciawi di Jawa Barat yang merupakan bendungan kering pertama di Indonesia. Tak hanya itu, turut berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, saat ini Brantas Abipraya juga tengah merampungkan Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain memberi nilai tambah untuk daerah sekitar bendungan yang Brantas Abipraya bangun, semoga melalui karya infrastruktur sumber daya air yang sedang dikerjakan dan telah dirampungkan ini adalah jawaban dari tantangan climate change atau perubahan iklim yang dihadapi saat ini. Seperti diketahui hal ini membuat terjadinya kekurangan air pada musim kemarau yang berkepanjangan dan curah hujan yang tiba-tiba sangat tinggi dapat mendatangkan bencana banjir.

Tak hanya membesut bendungan-bendungan dengan infrastruktur yang unggul, lewat anak usahanya yaitu Brantas Energi (BREN), Brantas Abipraya turut mendukung pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia melalui pembangunan dan pengoperasian beberapa PLTM dan PLTS.

Adapun beberapa PLTM yang telah dibangun dan beroperasi adalah PLTM Padang Guci-1 3X2 MW, PLTM Sako-1 2X3 MW, PLTM Padang Guci-2 2X3,5 MW dan PLTS Gorontalo sebesar 2 MWp. BUMN konsturksi ini lewat BREN menargetkan mampu mengoperasikan PLTM Maiting Hulu-2 di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, pada tahun ini. Disampaikannya lagi dengan berkolaborasi bersama PT Wika Industri Energi menunjukkan semangat sinerginya melalui pembangunan PLTS terapung di bendungan-bendungan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pembangunan bendungan dan pembangkit listrik menjadi sangat penting, inipun merupakan bukti Brantas Abipraya selalu hadir untuk Indonesia dalam mempersiapkan infrastruktur guna mendukung Pemerintah dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global. Melalui bendungan kita dapat meningkatkan produktifitas pertanian, memudahkan masyarakat sekitar dalam memperoleh air bersih yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutup Anas.

sumber suara

 

Suara.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan Kementerian Perdagangan menerjunkan tim untuk memantau ketersediaan stok minyak goreng. Selain itu, tim tersebut juga memantau harga minyak goreng agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

"Intinya kami semua di Kemendag berusaha keras untuk jaga stok. Pak Mendag, saya dan seluruh jajaran Kemendag selalu turun ke setiap daerah untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan. Kami berharap hal ini bisa teratasi," ujar Wamendag dalam keterangannya, Selasa (15/3/2022).

Beberapa waktu lalu, Wamendag Jerry Sambuaga beserta jajaran Kemendag memang terlihat melakukan banyak kunjungan, sidak, peninjauan, dan juga operasi-operasi pasar di berbagai daerah yang dikunjungi.

Jerry beserta jajaran Kemendag melakukan hal tersebut di Salatiga, Surabaya, Kebumen, Riau, Padang, Palembang, Lampung, Jambi, Medan, Banda Aceh, Batam, Makassar dan wilayah Jabodetabek.

Operasi pasar yang dimaksud adalah menjual minyak goreng dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Saat program operasi pasar dilakukan, masyarakat terlihat sangat antusias dan menyambut baik.

Wamendag memanfaatkan momen operasi pasar itu juga untuk menyerap aspirasi masyarakat serta informasi seputar minyak goreng.

Operasi-operasi pasar dilakukan Wamendag dengan menggandeng asosiasi-asosiasi, baik asosiasi produsen minyak goreng, distributor maupun asosiasi peritel seperti Aprindo.

Upaya ini dimaksudkan Jerry untuk menjalin komunikasi dan sinergi yang baik antara Kemendag dan seluruh stakeholder.

"Kami akan terus bekerja semaksimal mungkin dengan turun ke setiap daerah setiap hari bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan juga dengan menggandeng aparat penegak hukum untuk mengatasi ketersediaan dan harga minyak goreng," pungkas Wamendag.

sumber suara

Harga Pertalite Dipertahankan Dinilai Tepat Dalam Jangka Pendek

 

Suara.com - Keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga Pertalite di tengah gejolak harga minyak dunia dinilai realistis untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam jangka pendek kebijakan tersebut dinilai tepat dilakukan, akan tetapi tidak tepat apabila diterapkan dalam jangka panjang.

Kementerian Keuangan telah memastikan bahwa harga Pertalite tidak naik tetap dijaga di Rp7.650 kendati angka keekonomian BBM dengan kadar oktan (real octane number/RON) 90 itu mencapai Rp11.00-an per liter.

Jika dibandingkan dengan badan usaha swasta lain yang beroperasi di Indonesia, harga Pertalite masih paling murah karena pesaing menetapkan banderol rata-rata di atas Rp10.000 per liter.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, berpendapat, kebijakan penetapan harga BBM harus dilihat dari latar belakang di mana pemerintah berupaya melindungi daya beli masyarakat yang belum benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19.

Dengan demikian, menjaga inflasi domestik tetap rendah, agar daya beli masyarakat terjaga, menjadi salah satu tujuan dari pemerintah dalam menjaga harga BBM Pertalite.

“Kami menilai, dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli, namun tidak untuk kebijakan yang bersifat jangka panjang dan setiap tahunnya harus terus disubsidi,” ujar Joshua, ditulis Jumat (11/3/2022).

Menurut Josua, kebijakan subsidi BBM yang dilakukan setiap tahun menjadi kontraproduktif terhadap anggaran, mengingat subsidi BBM merupakan kegiatan konsumtif dan subsidi tersebut cenderung tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan menengah ke bawah.

Selain itu, disparitas harga yang tinggi berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan tindakan menyalahgunakan subsidi seperti menjual ke industri, penyelundupan, dan sebagainya.

Josua menambahkan, ada dua justifikasi dari pemberian subsidi BBM jenis Pertalite dalam jangka pendek saat ini. Pertama, dengan kondisi pandemi COVID-19 banyak masyarakat rentan miskin dan menengah ke bawah yang semakin memburuk kondisi ekonominya di tengah pandemi ini.

Kelompok ini cenderung minim mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, mempertahankan daya beli kelompok ini menjadi penting agar pemulihan ekonomi terjaga.

“Akan tetapi, apabila perekonomian kembali ke level normalnya, pemerintah dapat kembali menyesuaikan kebijakan subsidi BBM ini,” katanya.

Justifikasi kedua, kata dia, kondisi harga minyak saat ini bisa dikatakan abnormal akibat dampak dari tensi geopolitik yang meningkat yakni perang antara Rusia-Ukraina.

Ke depan, peningkatan tensi geopolitik ini diperkirakan kembali mereda dan pada akhirnya akan menurunkan harga minyak mentah dunia kembali ke rata-rata harga jangka panjangnya.

“Di tengah kondisi abnormal ini, pemerintah berupaya untuk menekan dampaknya pada perekonomian domestik dengan memberikan subsidi BBM Pertalite,” ucapnya.

Saat ini, Pertalite memang belum menjadi BBM penugasan, namun apabila ke depan akan ditetapkan sebagai BBM penugasan, selisih antara biaya produksi dan harga jual penetapan sepenuhnya akan diganti oleh pemerintah.

Akan tetapi, dengan Pertalite disubsidi, terdapat risiko peralihan konsumsi BBM dari sebelumnya BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Dengan demikian, terdapat potensi kenaikan jumlah konsumsi Pertalite di masa mendatang, apalagi jika disparitas harga cukup tinggi.

“Upaya kontrol tetap perlu dilakukan melalui pembatasan volume dan konsumsi, agar pemerintah mengetahui apakah terjadi kebocoran atau tidak dalam penyaluran BBM penugasan ini,” ujarnya.

Terkait perlunya pengawasan distribusi BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya W Yudha, mengatakan Pertamina sebagai badan usaha harus memastikan agar pasokan BBM jenis Pertalite tetap tersedia di pasaran. Hal ini penting mengingat terjadi disparitas harga Pertalite dengan BBM jenis Pertamax yang lebih mahal.

“Pengawasan ini penting untuk mencegah adanya potensi tindakan dari pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak seperti mengoplos atau penimbunan BBM. Pengaturan penggunaan Pertalite itu jadi kepentingan bersama,” ujar Satya.

Sekadar diketahui, konsumsi Pertalite dalam dua tahun terakhir terus meningkat. Sepanjang 2021, konsumsi Pertalite mencapai 23 juta Kilo Liter (KL), naik 30% dibandingkan 2020 yang tercatat 18 juta KL. Tahun ini konsumsi Pertalite diperkirakan bertambah seiring gejolak harga minyak dunia yang menyebabkan kenaikan harga BBM jenis oktan tinggi.

Pasokan Pertalite berasal dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)-Subholding Petrochemical & Refining Pertamina. Ifki Sukarya, Sekretaris Perusahaan KPI,
mengatakan KPI memasok Pertalite ke PT Pertamina Patra Niaga-Subholding Commercial & Trading Pertamina, sesuai dengan permintaan. Pertalite yang dipasok KPI adalah bahan bakar minyak dengan kadar oktan (RON) 90.

sumber suara

Tak Tahu Anggotanya Kunjungan Kerja ke Bali, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Meradang

 

SuaraJabar.id - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, mempersoalkan kunjungan kerja Komisi I ke Kota Denpasar, Bali, karena dianggap pergi tanpa sepengetahuan pimpinan dewan.

"Ini harus dijadikan pelajaran buat semua anggota DPRD Kabupaten Bogor yang akan melakukan kunjungan kerja, jangan sembarangan dan seenaknya, mekanisme harus ditempuh!" ucapnya di Cibinong, Bogor, Selasa (8/3/2022).

Rudy mengaku belum menerima pemberitahuan mengenai adanya anggota DPRD yang berangkat ke Bali, meski rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor sudah tiba di Pulau Dewata pada Selasa ini.

"Saya belum tahu ada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang ke Bali, karena seharusnya ada nota dinas kunjungan kerja yang harus saya acc. Sedangkan hingga hari ini saya belum menerima itu, jika sudah ada nota dinas baru selanjutnya akan dibuatkan surat disposisi untuk mengeluarkan anggarannya," ujarnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindar itu.

SuaraJabar.id - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, mempersoalkan kunjungan kerja Komisi I ke Kota Denpasar, Bali, karena dianggap pergi tanpa sepengetahuan pimpinan dewan.

"Ini harus dijadikan pelajaran buat semua anggota DPRD Kabupaten Bogor yang akan melakukan kunjungan kerja, jangan sembarangan dan seenaknya, mekanisme harus ditempuh!" ucapnya di Cibinong, Bogor, Selasa (8/3/2022).

Rudy mengaku belum menerima pemberitahuan mengenai adanya anggota DPRD yang berangkat ke Bali, meski rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor sudah tiba di Pulau Dewata pada Selasa ini.

"Saya belum tahu ada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang ke Bali, karena seharusnya ada nota dinas kunjungan kerja yang harus saya acc. Sedangkan hingga hari ini saya belum menerima itu, jika sudah ada nota dinas baru selanjutnya akan dibuatkan surat disposisi untuk mengeluarkan anggarannya," ujarnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindar itu.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman saat dikonfirmasi meyakinkan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam perjalanan dinas di lembaga DPRD. Ia juga membantah jika tidak ada koordinasi dengan pimpinan dewan. Pasalnya, kata dia, kunjungan kerja DPRD sudah dianggarkan APBD 2022.

"APBD 2022 kan berlaku terhitung 1 Januari. Dan kunjungan kerja ini resmi, pendamping komisi dan Kabag (kepala bagian) juga ikut. Komisi I tidak mungkin berangkat kalau tidak sesuai dengan mekanisme," kata politisi PPP itu.

Usep menyebutkan, kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Bogor ke Denpasar, Bali, untuk mempelajari cara mengatasi penyerobotan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda).

sumber suara

Tertipu Bisnis Jual Beli Batubara, ECO-ITJ Rugi Rp 619 Miliar

 

Suara.com - Di tengah naiknya harga batubara dunia saat ini, ada saja oknum yang memanfaatkannya untuk merugikan pihak lain.

Hal tersebut dialami oleh Eco Tropical Resource PTE dan PT Indo Tenaga Jaya (ECO-ITJ) yang mengalami kerugian mencapai Rp619 miliar akibat tertipu bisnis jual beli batubara.

Hal tersebut bermula ketika kedua perusahaan tersebut melakukan kontrak kerja pembelian batubara dengan PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN), dimana PCN merupakan perusahaan batubara.

"Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut telah diatur adanya kewajiban PT PCN untuk membayar kepada ECO-ITJ selama periode 2019-2021 namun kewajiban tersebut tidak pernah direalisasikan oleh PT PCN meskipun telah diatur secara tegas dalam Perjanjian tersebut," kata pengacara ECO-ITJ Muhammad Idris, Rabu (9/3/2022).

Akibat hal itu, pihak ECO-ITJ mengalami kerugian, karena menanggung beban biaya pembayaran awal sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Kerugian tersebut disebabkan karena beberapa hal seperti pembayaran uang muka jual beli batubara yang telah dibayarkan kepada PT PCN.

Selain itu, denda keterlambatan (Demurrage) atas sewa Kapal (Tongkang) atas pemuatan batu bara ke kapal yang wajib dibayarkan oleh PT PCN, sehingga pihak ECO-ITJ yang membayar denda dan sewa kapal tersebut kepada pemilik kapal.

sumber suara

Munarman Kembali Sidang Hari Ini, Sejumlah Ahli Akan Dihadirkan Kuasa Hukum

 

Suara.com - Eks Sekretaris Umun FPI, Munarman kembali menjalani persidangan sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (7/3/2022) hari ini. Masih sama dengan pekan lalu, agenda persidangan adalah pemeriksan ahli A de Charge atau meringankan dari kubu terdakwa.

Aziz Yanuar selaku tim kuasa hukum menyampaikan, persidangan akan berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Rencananya, akan ada empat sampai lima ahli yang akan dihadirkan untuk bersaksi di persidangan.

"Agedanya pemeriksaa  ahli dari kami. Sekitar empat atau lima," kata Aziz dalam pesan singkat.

Hanya saja, belum diketahui secara pasti siapa sosok ahli yang dihadirkan pada hari ini. Sebelumnya, pengamat politik cum akadmisi Rocky Gerung telah memberikan kesaksiaannya.

Pada sidang Rabu (2/3/2022), Rocky berpendat jika radikal menjadi suatu istilah yang dikonsumsi untuk menjadi headline atau pokok berita. Kata dia, istilah itu menjadi berbahaya. Hal itu dia katakan menjawab pertanyaan kuasa hukum Munarman terkait hubungan radikal dengan terorisme.

"Istilah radikal jadi istilah yang dikonsumsi untuk jadi headline, itu istilah yang berbahaya sebetulnya," ungkap Rocky di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Rocky kemudian mencontohkan kapasitasnya sebagai seorang akademisi. Setiap kali masuk ke ruang kelas, kepada murid-muridnya, Rocky selalu menekankan untuk berpikir radikal -- tentang manusia, tuhan, hukum, dan segala macam.
"Karena saya setiap kali masuk ruang kelas, saya bilang: kalau anda tidak berpikir radikal, keluar dari kelas saya.  karena saya ingin ada debat radikal. Soal apa saja. Soal tuhan, kemanuasiaan, negara, segala macam, intrperasi hukum," sambungnya.
Dengan menjadikan radikal sebagai istilah yang dikonsumsi untuk menjadi headline, kata Rocky, dengan demikian ada proses mencegah bahasa yang sebelumnya berfungsi untuk mengaktifkan dialektis. Dengan demikian, orang-orang menjadi takut untuk menjadi radikal.
Dakwaan Jaksa.

Sebelumnya, Munarman didakwa merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hal tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (8/12/2021).

Dalam surat dakwaan yang dibacakan, jaksa menyebut bahwa Munarman pada medio 2015 terlibat dalam serangkaian kegiatan di beberapa tempat. Misalnya pada 24 dan 25 Januari 2015 dan beberapa kesempatan di tahun yang sama.

sumber suara

Puan Maharani: Kobarkan Terus Energi Positif dan Semangat Gotong-Royong Hadapi Pandemi

 

Suara.com - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta masyarakat Indonesia untuk terus mengobarkan energi positif, memperkuat semangat kerja bersama, dan bergotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19. Meskipun demikian, ia tidak memungkiri masih banyak ditemukan sikap dan gerakan yang menolak kebijakan negara.

“Terdapat sekelompok masyarakat yang menolak berbagai bentuk protokol kesehatan, menolak divaksin, karena pemikiran yang sempit,” ujar Puan saat memberi pembekalan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Cucu Proklamator RI ini bahkan menyampaikan  dalam situasi pandemi, masih saja ada kelompok politik yang mencoba memancing di air keruh dengan memanfaatkan pandemi demi kepentingan politik pencitraan, atau bahkan melakukan penggalangan untuk mendiskreditkan kebijakan negara.

Untuk itu, Puan mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dan percaya kepada Pemerintah yang terus berusaha memberikan upaya terbaiknya dalam melindungi rakyat di masa pandemi. “Apapun kebijakan negara yang baik, tidak akan dapat berjalan efektif apabila situasi masyarakat tidak kondusif,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan berbicara mengenai agenda nasional reformasi struktural saat ini yang diarahkan pada tiga fokus utama, yakni pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Lalu penyediaan infrastruktur yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, digital, energi, pangan, dan upaya mendorong industrialisasi. Serta yang terakhir adalah institutional development berupa reformasi birokrasi dan regulasi dan mendorong kemudahan berusaha.

“Rapat Pimpinan TNI-Polri yang sedang dilakukan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi TNI-Polri untuk dapat mengkonsolidasikan, memantapkan dan menyelaraskan berbagai upaya, kebijakan dan program dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. TNI-Polri, sebagai alat negara, agar dapat ikut mengawal agenda pemulihan ekonomi nasional dan agenda reformasi struktural,” papar Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menambahkan, peran TNI dan Polri pada program pemulihan sosial dan ekonomi dampak pandemi sangat dibutuhkan. Peran tersebut, kata Puan, adalah dengan menjaga situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan negara berjalan efektif.

“Selain itu agar masyarakat berada dalam situasi kehidupan sosial yang aman, tertib dan tenteram. TNI-Polri, dengan semangat bersama melawan pandemi, kami harapkan dapat membawa persatuan erat antara pemimpin dan rakyat, lalu rakyat dan pemimpinnya, serta memperkuat energi positif kerja bersama seluruh anak bangsa,” sambung mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini.

Lebih lanjut, kata Puan, percepatan pemulihan ekonomi dan sosial disebut sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen dalam mengantisipasi penyebaran pandemi, memperkuat imunitas, adaptasi tata sosial ekonomi masyarakat yang baru, dan hidup dalam situasi ketidakpastian pandemi Covid-19.

sumber suara