Pidato perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik untuk periode keduanya menjadi sorotan. Salah satunya gara-gara tak ada persoalan penuntasan kasus HAM atau penegakan HAM yang diangkat dalam pidato itu. BEST PROFIT
Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai ada sejumlah makna dari tak diangkatnya isu HAM dalam pidato Jokowi. Makna pertama ialah HAM tidak dapat tempat dan negara tidak memberi tempat. BESTPROFIT
"Tidak disinggungnya hak asasi manusia dalam pidato politik Jokowi menegaskan dua hal, HAM tidak dapat tempat dan negara (presiden) tidak memberinya tempat. Disebutnya HAM selama ini hanya sebagai barang jualan kampanye semata. Sebagaimana dagangan, ia akan selesai ketika barangnya terjual," ujar Kabiro Pemantauan dan Penelitian KontraS Rivanlee Anandar, kepada wartawan, Senin (21/10/2019).
Makna berikutnya, kata Rivanlee, isu HAM sudah 'selesai' karena bisa membuat Jokowi-Ma'ruf Amin meraih lebih banyak suara dibanding Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019. Dia menilai negara saat ini malah menganggap HAM sebagai penghambat. PT BESTPROFIT
"Tidak dibahasnya HAM dalam pidato Jokowi menunjukkan bahwa ia telah 'selesai' dengan HAM karena tugas HAM sebagai sumber suara sudah usai. Setelah terpilih, Ia lupa sebagaimana Nawa Cita yang pada periode pertamanya selalu digaungkan tentang hak asasi manusia yang kini tidak jelas juntrungannya. Negara seolah menganggap HAM sebagai penghambat dalam melakukan sesuatu, padahal HAM adalah keharusan dalam mempertimbangkan sebelum, saat, bahkan sesudah memutuskan sebuah kebijakan," ujarnya. BESTPROFIT FUTURES
Sumber : detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar