Puan Maharani: Stabilkan Pasokan dan Harga Pangan Sebelum Memasuki Bulan Ramadan

 

Suara.com - Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani menekankan pentingnya menstabilkan harga-harga pangan yang sudah banyak mengalami peningkatan jelang bulan Ramadan dan Lebaran. Ia pun mengingatkan para pemangku kebijakan untuk memastikan agar stok pangan di pasar tersedia sehingga tidak terjadi lonjakan harga.

“Kita ketahui kenaikan harga pangan sudah terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Pemerintah harus bisa menstabilkan harga-harga pangan sebelum bulan Ramadan,” ujar Puan, Selasa (29/3/2022). Beberapa bahan pangan yang sudah mulai mengalami kenaikan seperti kedelai, daging sapi, gula, dan tepung terigu.

Puan juga menyoroti permasalahan minyak goreng yang belum juga terselesaikan dalam hal harga imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) global. “Meski saat ini stok minyak goreng tidak lagi langka, tapi persoalan harga yang tinggi masih membebani masyarakat. Kami harap pemerintah lebih konsisten menerapkan kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian pasar,” ucap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Puan memahami kenaikan harga pangan sebagian ada yang dipicu kerena faktor global. Berbagai bahan pangan yang masih membutuhkan bahan baku impor membuat komoditas pangan semakin tinggi harganya. “Tapi penting juga agar ada antisipasi dari stakeholder terkait sehingga harga pangan tidak kian naik saat memasuki Ramadan dan Lebaran,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Puan mengingatkan pemerintah untuk memastikan stok barang kebutuhan pokok, khususnya komoditas-komoditas pangan strategis, tersedia di pasaran. Dengan pasokan yang cukup, kata Puan, keamanan harga pun akan lebih terjamin. “Harus ada pengecekan dan monitoring berkala antara kementerian-kementerian terkait bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan bahan pokok jelang bulan suci Ramadan,” ujar mantan Menko PMK ini.

Selain itu, Puan juga meminta agar pemerintah menjamin kelancaran distribusi pasokan pangan sehingga segala kebutuhan masyarakat saat Ramadan tiba tidak terkendala. “Kenaikan permintaan harus dibarengi dengan ketersediaan stok dan lancarnya distribusi agar tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga. Pengamanan dan pengawasan pasokan serta distribusi bahan pangan juga harus diperketat, dan perlunya tindakan tegas bagi pelaku yang mencoba memainkan harga maupun pasokan bahan pangan di pasar,” jelas Puan.

Puan menekankan optimalisasi sinergi dan kerja sama antara semua pemangku kepentingan dalam upaya mengamankan pasokan dan harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri. Ia mengatakan, DPR RI juga akan ikut mengawal persoalan ini. “Baik itu dari sisi kebijakan maupun pengawasan di lapangan. Negara harus bisa menstabilkan stok dan harga pangan, apalagi daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, khususnya kelompok renta,” tutup Puan.

SUMBER SUARA

Kelangsungan PLTA Inalum Bergantung ke Danau Toba

 

Suara.com - Deputy Sekretaris Perusahaan Inalum, Mahyaruddin Ende mengatakan bahwa perusahaan memiliki kepentingan atas tinggi muka air (TMA) Danau Toba sepanjang tahun, baik pada musim kering dan musim hujan agar ketersediaan air bagi pembangkit dapat terjaga keberlangsungannya.

Air Danau Toba mengalir melalui Sungai Asahan menuju Selat Malaka melewati PLTA INALUM Operating," kata Mahyaruddin ditulis Rabu (30/3/2022).

Mahyaruddin menuturkan, perusahaan senantiasa melakukan pemantauan untuk menghindari kekurangan air bagi masyarakat saat musim kemarau, begitu juga sebaliknya saat musim hujan mengindari pasokan air yang berlebih.

"INALUM Operating selalu memitigasi potensi banjir saat musim hujan khususnya saat terjadi limpasan air dari bendungan penadah Sigura-Gura dan Tangga," tutur Mahyaruddin.

Untuk menjaga pasokan air, Perusahaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan merawat kelestarian kawasan Danau Toba mulai dari sungai-sungai yang memasok air ke Danau Toba dan Daerah Tangkapan Air Danau Toba hingga ke Daerah Aliran Sungai Asahan.

"Kegiatan ini meliputi pemantauan dan penelitian serta upaya reboisasi lahan kritis untuk mendukung pemulihan cadangan air," ucapnya.

Energi diperlukan untuk mengoperasikan tungku reduksi yang menghasilkan produk komersial INALUM Operating. Tingkat produksi pabrik akan berbanding lurus dengan pasokan arus listrik. Listrik merupakan komponen penting dalam proses produksi aluminium, diperlukan sekitar 14.471 kWh energi listrik untuk memproduksi satu ton aluminium.

Pembangkit Listrik Pasokan listrik bertumpu pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-Gura dan PLTA Tangga, yang terletak di Paritohan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau dikenal sebagai PLTA Asahan 2 yang memasok kebutuhan energi listrik bagi pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung dan pemenuhan kebutuhan pengiriman daya listrik ke PLN Sumatera Utara melalui gardu hubung di Kuala Tanjung sesuai dengan kesepakatan.

Total kapasitas pembangkit adalah 603 MW untuk memenuhi kebutuhan energi listrik Perusahaan sekaligus menopang sistem kelistrikan Sumatera Utara. Realisasi produksi energi listrik sepanjang 2020 adalah (4.048.033 MWH) atau rata-rata (462,1 MW) dengan pengiriman energi ke PLN untuk didistribusikan ke masyarakat sebesar 37.644 MWH atau rata-rata (4,3 MW).

SUMBER SUARA

Promosikan Deklarasi Nusa Dua, Puan Maharani Gelorakan Aksi DPR Hijau

 

Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan parlemen Indonesia mengadopsi Deklarasi Nusa Dua secara baik. Deklarasi Nusa Dua merupakan salah satu resolusi yang dihasilkan Sidang ke-144 Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali.

Deklarasi Nusa Dua menjadi komitmen anggota IPU untuk memerangi perubahan iklim. Forum parlemen internasional itu sepakat, krisis iklim harus segera ditanggulangi karena merupakan ancaman eksistensial bagi umat manusia sehingga tindakan segera harus diambil untuk meminimalkan dampak terburuknya.

“Kami, anggota parlemen dunia berkumpul pada Sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Indonesia, menyadari kebutuhan mendesak untuk mengatasi krisis iklim,” kata Puan, dalam keterangan resminya yang diperoleh Parlementaria, Jumat (25/3/2022). Sebagai tuan rumah, Indonesia mengambil tema perubahan iklim dalam pelaksanaan IPU ke-144.

Puan memastikan, DPR akan mempromosikan parlemen yang lebih hijau sebagai bukti nyata anggota dewan serius dalam isu pemanasan global ini. Dimana DPR sudah memulai praktik dengan berbagai aksi nyata, seperti mengurangi penggunaan botol plastik dan kertas.

Meski begitu, Puan mengatakan akan semakin menggalakkan gerakan parlemen hijau di DPR untuk mendukung Deklarasi Nusa Dua. Menurutnya, DPR harus lebih mendorong keberlanjutan parlemen hijau.

“Maka saya mengajak kawan-kawan anggota dewan untuk mendukung gerakan DPR Hijau. Kita harus bekerja untuk mengurangi jejak karbon kita sendiri di tingkat institusional,” tegas Puan.

Puan menyebut, DPR Hijau akan menjadi operasi dan praktik parlemen Indonesia yang berkomitmen melakukan aksi memerangi krisis iklim. Mengikuti amanat Deklarasi Nusa Dua, DPR akan menerapkan pelatihan iklim untuk anggota parlemen dan staf, serta mengadakan pertukaran pengetahuan secara teratur dengan para ahli tentang perubahan iklim.

Ia pun mengingatkan berbagai struktur atau sistem kehidupan dan praktik penggunaan energi menyebabkan konsekuensi pemanasan global. Puan mengatakan, sudah menjadi tugas parlemen melindungi rakyatnya atas konsekuensi dari struktur kehidupan terdahulu tersebut.

Politisi fraksi PDIP itu juga menyinggung soal temuan baru dari Intergovernmental Panel on Climate atau "Panel Antarpemerintah Tentang Perubahan Iklim" yang menunjukkan bahwa tujuan membatasi pemanasan global hingga 1,5 sampai 2 derajat Celcius, tidak akan tercapai kecuali ada pengurangan segera dalam emisi gas rumah kaca

DPR disebut akan terus berupaya menjaga agar target 1,5 derajat tetap dalam jangkauan. Puan menyatakan, Indonesia harus terus berusaha mencapai emisi nol bersih dengan memproduksi lebih sedikit karbon daripada jumlah yang dikeluarkan dari atmosfer.

sumber suara

Putu Supadma: Parlemen Dunia Apresiasi Penyelenggaraan Sidang IPU ke-144

 

Suara.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menyampaikan, bahwasanya delegasi parlemen dunia mengapresiasi Parlemen Indonesia atas terselenggaranya Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali 19-24 Maret 2022.

"Pertama yang bisa kita highlight, bahwa semua delegasi berbagai negara menyampaikan apresiasi kepada Parlemen Indonesia atas penyelenggaraan dan hospitality-nya yang sangat baik selama kegiatan IPU ini," ujar Putu kepada awak media, usai penutupan Sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali Kamis (24/3/2022).

Bahkan sambung Putu, dari dialognya dengan banyak delegasi parlemen dunia, penyelengaraan di Nusa Dua Bali ini merupakan yang terbaik dari yang pernah diadakan sebelumnya. Karena, selain menyajikan destinasi wisata yang ada di Bali, ada banyak makna dan isu yang dibahas di Sidang IPU kali ini.

"Adanya pandemi Covid-19 selama dua tahun membuat beberapa kegiatan belum bisa dilakukan. Namun akhirnya kita bisa bertemu parlemen dari 115 negara di Bali untuk menghasilkan deklarasi Nusa Dua. Tentunya yang terpenting adalah mengawal isu yang menyangkut kedamaian di Eropa Timur yaitu Rusia dan Ukraina," tuturnya.

Kemudian yang paling penting dan patut disyukuri, menurut Putu, dari perhelatan ini adalah sebagai momentum untuk membuka kembali sektor pariwisata menuju pemulihan ekonomi. Sektor ini merupakan salah satu yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19.

"Momentum ini adalah momentum yang baik untuk bangkitnya kepariwisataan Indonesia khususnya kepariwisataan Bali yang memang selama dua tahun ini sangat terpukul. Saya yakin, ini akan berdampak baik dan parlemen kita turut membantu pemulihan ekonomi nasional, membangkitkan kepariwisataan indonesia dan di Bali," jelas Putu.

Atas nama masyarakat Bali yang diwakilinya, Putu merasa bangga dan terharu, karena Sidang IPU yang menghadirkan ratusan delegasi parlemen dunia sukses digelar di Bali. Apalagi memang sudah sejak lama masyarakat Bali ingin menggelar even bertaraf internasional.

"Tetapi jangan berhenti di sini, dimana pembukaan bandara telah dilakukan dan juga hubungannya karantina sudah tidak ada lagi. Sehingga kedepan kita berharap masyarakat dapat manfaat seluas-luasnya dari even ini," tukas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

sumber suara

Harga Minyak Mentah Dunia Naik, Gus Muhaimin Ingatkan Pertamina Jaga Stok BBM

 

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong pemerintah untuk menjamin stok dan distribusi bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia di tengah melonjaknya harga minyak mentah dunia saat ini.

“Ya, ini saya kira harus serius ditangani pemerintah, terutama Pertamina. Kenaikan harga minyak mentah jangan sampai membebani masyarakat, harus dijaga betul stok yang ada dan distribusinya,” kata Gus Muhaimin di Jakarta, (23/3/2022).

Gus Muhaimin juga menyoroti ketimpangan arus kas serius Pertamina imbas dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Menurutnya manajemen Pertamina perlu menyusun regulasi yang tepat untuk tidak terlalu bergantung pada impor. Terlebih dalam empat tahun terakhir atau sejak 2017, akumulasi piutang Pertamina mencapai Rp 100 triliun lebih.

Dengan kenaikan harga minyak saat ini, tutur Gus Muhaimin, Pertamina terpukul dua kali. Pertama, terkena biaya dana (cost of money) karena dana yang disediakan Pertamina untuk pengadaan dan pendistribusian BBM berasal dari pinjaman. Kedua, terkena perubahan nilai uang akibat pergeseran waktu (time value of money/TVM). Untuk TVM saja, biayanya mencapai 1 miliar dolar AS.

“Pertamina saya harap tetap committed untuk memberikan keandalan yang optimal. Saya yakin Pertamina bisa, tinggal bagaimana implementasinya dan tentu saja dorongan dari stakeholder agar semua stabil,” tegas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sebab itu, keponakan Presiden RI ke-IV KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menegaskan, Pertamina harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia meski harga minyak mentah dunia melonjak menjadi di atas 100 dolar AS per barel, jauh melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022 yang hanya 63 Dolar AS per barel.

“Caranya bagaimana? Ya tidak bisa Pertamina berjalan sendiri, perlu ada kesadaran juga dari kita semua untuk tidak menggunakan BBM subsidi kecuali yang berhak, misalnya. Ini kudu berjalan beriringan dengan sosialisasi dan komitmen Pertamina untuk memastikan stok (BBM) aman, distribusinya lancar,” tutur Gus Muhaimin.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor plat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan bermotor plat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari enam, kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang.

sumber suara

Viral Gilang Juragan99 Klaim Omzet MS Glow Rp600 Miliar Sebulan, Warganet: Kalahkan Emiten KINO dan Mustika Ratu?

 

Suara.com - Belum lama ini, pengusaha sekaligus suami dari owner merk MS Glow, Gilang Widya Pramana atau Juragan 99 jadi pembicaraan di media sosial Twitter lantaran mengklaim pendapatan MS Glow yang mencapai Rp600 miliar dalam sebulan.

Hal ini lantas memancing beragam respon dari warganet. Salah satunya, Yustinus Prastowo yang menyinggung jumlah pajak yang akan diterima negara selama setahun.

Ia memberi gambaran, jika dalam satu bulan saja MS Glow bisa mengumpulkan omzet hingga Rp600 miliar, jika dikalkulasikan maka setahun bisa mengumpulkan Rp72 triliun. Ia lantas menyinggung jumlah pajak yang diterima negara jika MS Glow mempunyai omzet sebegitu besar.

"Wow gurih nih @DitjenPajakRI. Setahun omset Rp 7,2 T. Berarti memungut PPN 10% Rp 720 M. Tinggal cocokin ke SPT PPN dan SPT PPh. Semoga banyak yang pamer kayak gini nih," tulis dia.

Salah satu warganet, yakni @/doktermar**t lantas mengaitkan hal ini dengan penghasilan dari sejumlah emiten di bidang kosmetik.

Dengan omzet sebesar itu, MS Glow disebut mengalahkan pendapatan sejumlah emiten kosmetik di bursa efek Indonesia, sebut saja KINO yang mencatat penjualan sepanjang tahun 2019 'hanya' Rp4,67 triliun atau naik 29,36% dibanding periode yang sama tahun 2018, yang tercatat sebesar Rp3,61 triliun. 

Sedangkan, sebagai contoh lain, emiten kosmetik yakni Mustika Ratu mencatat penjualan bersih Perseroan di 2020 sebesar Rp318,40 miliar.

Untuk diketahui, sejak beridir pada 2013, MS Glow dikenal sebagai salah satu skin care yang banyak digunakan masyarakat.

Berdasarkan situs resmi MS Glow, saat inis etidaknya ada t 11 cabang klinik kecantikan yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia dengan berbagai layanan perawatan wajah dan kulit.

sumber suara

Pasar Metaverse Capai Rp21 Ribu Triliun Pada 2030, Bank-bank Dalam Negeri Rebutan Masuk Virtual

 

Suara.com - Sejumlah bank dari dalam negeri mulai melirik perkembangan teknologi metaverse yang kini kian berkembang pesat. Salah satunya Bank Negara Indonesia atau BNI.

“[Kami] tertarik masuk ke metaverse setelah melihat rencana pengembangan metaverse Indonesia yang akan dibangun oleh WIR Group,” ujar Direktur IT dan Operasi di BNI, YB Hariantono.

Ia menuturkan, BNI melirik pengembangan metaverse di Indonesia yang tengah digarap WIR Group. Perusahaan tersebut dikabarkan membangun kota metaverse di Jakarta, Ibu Kota Nusantara dan Bali.

Menurut Harianto, pengembangan metaverse dari WIR Group bisa jadi langkah awal BNI dalam mengembangkan digital banking di masa depan.

Untuk informasi, Pemerintah kabarnya sudah menargetkan metaverse turut ditampilkan dalam gelaran G20 pada akhir tahun nanti.

“Pada saat diperkenalkan nanti, sudah ada gedung BNI di dalamnya, akan join juga BRI dan Mandiri, serta beberapa perusahaan lainnya seperti Astra,” ujar Hariantono.

Secara terpisah, Bank Mandiri juga menyampaikan niatnya untuk segera melakukan ekspansi bisnis digital secara menyeluruh tanpa dibatasi oleh ruang fisik.

Kami akan menggali potensi layanan perbankan di metaverse, mulai dari basic banking seperti virtual branch hingga layanan yang bersifat beyond banking. Dengan adanya metaverse ini, bank Mandiri juga turut akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang sejalan dengan visi pemerintah Indonesia,” ujar Direktur Utama di bank Mandiri, Darmawan Junaidi.

Ia menilai, metaverse bisa jadi pilihan untuk mendukung future banking yang semakin memudahkan nasabah.

SUMBER SUARA

Ada Undangan dari Jokowi untuk Menteri-menteri Datang ke Istana Besok, Terkait Reshuffle?

 

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang beberapa menteri untuk datang ke Istana Merdeka pada Rabu (23/3/2022) besok. Undangan itu datang di tengah isu perombakan kabinet atau reshuffle yang kembali berhembus.

Lalu apakah memang undangan berkunjung ke Istana itu erat kaitannya dengan reshuffle yang dirumorkan terjadi pada Rabu besok?

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan undangan untuk hadir ke Istana itu berkaitan dengan rapat terbatas. Johnny yang juga menjabat Sekretaris Partai NasDem mengatakan belum ada informasi terkait kabar reshuffle yang beredar.

"Besok saya ada undangan ratas," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2022).

Johnny berujar ratas yang akan dipimpin langsung Presiden Jokowi itu salah satu agendanya ialah membahas penyelenggaraan MotoGP pada pekan kemarin.

"Undangan ratasnya pasti masalah yang terkait lah. Salah satunya tentang penyelenggaraan MotoGP Mandalika itu, yang lain belum ada pembicaraannya," kata Johnny.

Ia menegaskan bahwa dalam rapat terbatas itu juga tidak semua menteri diundang. Kemungkinan hanya menteri-menteri terkait pembahasan agenda ratas yang akan hadir.

Enggak. Hanya menteri-menteri kan rapat terbatas. Kalau rapat paripurna baru semuanya," kata Johnny.

Sementara itu, terkait dengan isu rehuffle yang kembali muncul, Johnny enggan untuk menanggapi. Ia berujar hal itu merupakan kewenangan Jokowi selaku presiden.

sumber suara

Tak Puas Putusan Hakim, Keluarga Bisa Minta Jaksa Banding Atas Vonis Bebas 2 Polisi Penembak Laskar FPI

 

Suara.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan keluarga korban unlawful killing dapat meminta jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan gugatan banding jika merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Keberatan terhadap putusan hakim tersebut harus dilakukan melalui ketentuan hukum yang berlaku, kata Poengky saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (18/3/2022).

"Kompolnas menghormati proses hukum yang berjalan di pengadilan secara terbuka. Apabila keluarga korban atau pengacaranya tidak puas dengan putusan majelis hakim, maka dapat meminta jaksa penuntut umum mengajukan banding," katanya seperti dilaporkan Antara, Jumat. 

Majelis hakim PN Jakarta Selatan, dalam sidang pembacaan putusan Jumat, memvonis dua terdakwa penembakan anggota Front Pembela Islam (FPI) lepas dari sanksi hukum dan bebas dari seluruh tuntutan.

Hakim memutuskan Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Mohammad Yusmin Ohorella bebas, meskipun kedua polisi itu terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer jaksa.

Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta dalam putusannya menyampaikan seluruh unsur dalam dakwaan primer jaksa terpenuhi.

Dakwaan primer jaksa adalah Briptu Fikri dan Ipda Yusmin terbukti merampas nyawa orang lain, dengan menembak empat anggota FPI di dalam mobil Xenia milik polisi pada 7 Desember 2020. Perbuatan itu diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Majelis hakim menilai penembakan itu merupakan upaya pembelaan diri para terdakwa, sehingga kedua polisi itu tidak dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Poengky menilai penggunaan Pasal 49 oleh majelis hakim dalam perkara itu tepat.

sumber suara

Luhut dan Airlangga Gaungkan Optimisme Pertumbuhan Ekonomi di Ajang MNC Group Investor Forum 2022

 

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Indonesia optimistis bisa menjadi negara maju sebelum tahun 2025 lantaran massifnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu dikatakannya saat menyampaikan keynote speech di MNC Group Investor Forum 2022.

"Visi Indonesia ke depan, yakni menjadi negara maju sebelum 2045. Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan 5,7% seperti sebelum pandemi untuk mencapai tujuan itu," ujar Luhut ditulis Jumat (18/3/2022).

Luhut juga memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 2015-2045 yakni sebesar 5,7% produk domestik bruto (PDB) per kapita.

"Tahun 2023 kita harapkan bisa keluar middle income trap. Dari pertumbuhan 5,7% sebelum tahun 2045 harapannya kita sudah menjadi negara maju," katanya.

Dia menegaskan pula agar seluruh komponen senantiasa optimistis menghadapi tantangan termasuk pascapandemi Covid-19. Di sisi lain, transformasi yang dilakukan oleh pemerintah terus digencarkan dengan melakukan beragam perubahan.

“Perubahan di sistem kesehatan, akselesari otomasi dan digitalisasi peran Al & big data, perubahan global value chain 2045 dan peningkatan tren telework menghadapi tantangan perubahan iklim," papar Luhut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memasang target pertumbuhan perekonomian di 5,2% pada tahun 2022.

“Selain itu juga mencermati berbagai risiko baik global dan domestik, termasuk tantangan penciptaan lapangan kerja. Kita harus memastikan ekonomi kita bangkit pasca pandemi Covid-19," tandasnya.

sumber suara

Periksa Asisten Daerah Kota Bekasi, Rahmat Effendi Diduga Beri Kode Khusus Untuk Menangkan Kontraktor Yang Ikut Lelang

 

SuaraBekaci.id - Setelah melakukan pemeriksaan kepada Asisten Daerah I Sekretariat Daerah Kota Bekasi Yudianto sebagai saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada kode khusus dari Rahmat Effendi untuk memenangkan kontraktor yang mengikuti lelang di Pemkot Bekasi.

"Yudianto diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi. Ia hadir dan dikonfirmasi serta didalami pengetahuannya perihal proyek di beberapa SKPD Pemerintah Kota Bekasi yang diduga di dalamnya ada titipan pesan khusus dari tersangka RE agar pihak terkait memenangkan kontraktor tertentu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Pada Kamis (6/1), KPK menetapkan total sembilan tersangka, yakni lima penerima suap dan empat pemberi suap dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Para penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris DPMPTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL)

Sementara itu, pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2021 menetapkan APBD perubahan untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran Rp286,5 miliar.

Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp21,8 miliar, serta pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar.

sumber suara

Serius Bangun Negeri, Brantas Abipraya Berhasil Rampungkan 42 Paket Bendungan di 2021

 

Suara.com - PT Brantas Abipraya (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun negeri lewat sederet karya bendungannya yang tersebar di Indonesia. BUMN yang lahir 41 tahun lalu ini membuktikan keseriusannya dalam membangun negeri dengan telah merampungkan 42 paket bendungan di tahun 2021.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Miftakhul Anas mengatakan, Januari 2022, bendungan yang dibangun perusahaan baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bendungan itu adalah Bendungan Multifungsi Bintang Bano yang terletak di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ini merupakan bendungan terbesar di NTB,” ujar Miftakhul Anas.

Kata Anas, karya-karya bendungan Brantas Abipraya ini adalah bukti nyata kontribusi Abipraya dalam mensukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, serta mereduksi banjir. Bendungan ini nantinya dapat membendung aliran Sungai Brang Rea dengan total kapasitas tampung 65,84 juta m3 dan luas genangan 277,52 ha. Untuk mendukung pertanian di Sumbawa Barat, selain itu bendungan ini juga mampu mengairi lahan seluas 6.695 ha.

Pembangunan bendungan ini sangat diperlukan dalam pengendalian banjir ulangan 25 tahun di Taliwang. Pasalnya, bendungan yang termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) ini dapat mereduksi banjir sekitar 22 persen atau setara 647 m3/detik. Tak hanya itu, bendungan ini pun juga dapat menghasilkan air baku sebesar 555 liter/detik. Di samping itu, kehadiran bendungan ini juga memberi manfaat untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) sebesar 8,8 Mega Watt.

Selain Bendungan Multifungsi Bintang Bano, saat ini Brantas Abipraya juga tengah merampungkan 15 paket pekerjaaan pembangunan bendungan yang juga merupakan PSN. Beberapa diataranya adalah Bendungan Bener yang terletak di Purworejo-Jawa Tengah yang bakal menjadi bendungan tertinggi di Indonesia, Bendungan Semantok di Nganjuk, Jawa Timur yang nantinya akan menjadi bendungan terpanjang se-Asia Tenggara, serta Bendungan Ciawi di Jawa Barat yang merupakan bendungan kering pertama di Indonesia. Tak hanya itu, turut berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, saat ini Brantas Abipraya juga tengah merampungkan Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain memberi nilai tambah untuk daerah sekitar bendungan yang Brantas Abipraya bangun, semoga melalui karya infrastruktur sumber daya air yang sedang dikerjakan dan telah dirampungkan ini adalah jawaban dari tantangan climate change atau perubahan iklim yang dihadapi saat ini. Seperti diketahui hal ini membuat terjadinya kekurangan air pada musim kemarau yang berkepanjangan dan curah hujan yang tiba-tiba sangat tinggi dapat mendatangkan bencana banjir.

Tak hanya membesut bendungan-bendungan dengan infrastruktur yang unggul, lewat anak usahanya yaitu Brantas Energi (BREN), Brantas Abipraya turut mendukung pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia melalui pembangunan dan pengoperasian beberapa PLTM dan PLTS.

Adapun beberapa PLTM yang telah dibangun dan beroperasi adalah PLTM Padang Guci-1 3X2 MW, PLTM Sako-1 2X3 MW, PLTM Padang Guci-2 2X3,5 MW dan PLTS Gorontalo sebesar 2 MWp. BUMN konsturksi ini lewat BREN menargetkan mampu mengoperasikan PLTM Maiting Hulu-2 di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, pada tahun ini. Disampaikannya lagi dengan berkolaborasi bersama PT Wika Industri Energi menunjukkan semangat sinerginya melalui pembangunan PLTS terapung di bendungan-bendungan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pembangunan bendungan dan pembangkit listrik menjadi sangat penting, inipun merupakan bukti Brantas Abipraya selalu hadir untuk Indonesia dalam mempersiapkan infrastruktur guna mendukung Pemerintah dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global. Melalui bendungan kita dapat meningkatkan produktifitas pertanian, memudahkan masyarakat sekitar dalam memperoleh air bersih yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutup Anas.

sumber suara

 

Suara.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan Kementerian Perdagangan menerjunkan tim untuk memantau ketersediaan stok minyak goreng. Selain itu, tim tersebut juga memantau harga minyak goreng agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

"Intinya kami semua di Kemendag berusaha keras untuk jaga stok. Pak Mendag, saya dan seluruh jajaran Kemendag selalu turun ke setiap daerah untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan. Kami berharap hal ini bisa teratasi," ujar Wamendag dalam keterangannya, Selasa (15/3/2022).

Beberapa waktu lalu, Wamendag Jerry Sambuaga beserta jajaran Kemendag memang terlihat melakukan banyak kunjungan, sidak, peninjauan, dan juga operasi-operasi pasar di berbagai daerah yang dikunjungi.

Jerry beserta jajaran Kemendag melakukan hal tersebut di Salatiga, Surabaya, Kebumen, Riau, Padang, Palembang, Lampung, Jambi, Medan, Banda Aceh, Batam, Makassar dan wilayah Jabodetabek.

Operasi pasar yang dimaksud adalah menjual minyak goreng dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Saat program operasi pasar dilakukan, masyarakat terlihat sangat antusias dan menyambut baik.

Wamendag memanfaatkan momen operasi pasar itu juga untuk menyerap aspirasi masyarakat serta informasi seputar minyak goreng.

Operasi-operasi pasar dilakukan Wamendag dengan menggandeng asosiasi-asosiasi, baik asosiasi produsen minyak goreng, distributor maupun asosiasi peritel seperti Aprindo.

Upaya ini dimaksudkan Jerry untuk menjalin komunikasi dan sinergi yang baik antara Kemendag dan seluruh stakeholder.

"Kami akan terus bekerja semaksimal mungkin dengan turun ke setiap daerah setiap hari bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan juga dengan menggandeng aparat penegak hukum untuk mengatasi ketersediaan dan harga minyak goreng," pungkas Wamendag.

sumber suara

Harga Pertalite Dipertahankan Dinilai Tepat Dalam Jangka Pendek

 

Suara.com - Keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga Pertalite di tengah gejolak harga minyak dunia dinilai realistis untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam jangka pendek kebijakan tersebut dinilai tepat dilakukan, akan tetapi tidak tepat apabila diterapkan dalam jangka panjang.

Kementerian Keuangan telah memastikan bahwa harga Pertalite tidak naik tetap dijaga di Rp7.650 kendati angka keekonomian BBM dengan kadar oktan (real octane number/RON) 90 itu mencapai Rp11.00-an per liter.

Jika dibandingkan dengan badan usaha swasta lain yang beroperasi di Indonesia, harga Pertalite masih paling murah karena pesaing menetapkan banderol rata-rata di atas Rp10.000 per liter.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, berpendapat, kebijakan penetapan harga BBM harus dilihat dari latar belakang di mana pemerintah berupaya melindungi daya beli masyarakat yang belum benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19.

Dengan demikian, menjaga inflasi domestik tetap rendah, agar daya beli masyarakat terjaga, menjadi salah satu tujuan dari pemerintah dalam menjaga harga BBM Pertalite.

“Kami menilai, dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli, namun tidak untuk kebijakan yang bersifat jangka panjang dan setiap tahunnya harus terus disubsidi,” ujar Joshua, ditulis Jumat (11/3/2022).

Menurut Josua, kebijakan subsidi BBM yang dilakukan setiap tahun menjadi kontraproduktif terhadap anggaran, mengingat subsidi BBM merupakan kegiatan konsumtif dan subsidi tersebut cenderung tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan menengah ke bawah.

Selain itu, disparitas harga yang tinggi berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan tindakan menyalahgunakan subsidi seperti menjual ke industri, penyelundupan, dan sebagainya.

Josua menambahkan, ada dua justifikasi dari pemberian subsidi BBM jenis Pertalite dalam jangka pendek saat ini. Pertama, dengan kondisi pandemi COVID-19 banyak masyarakat rentan miskin dan menengah ke bawah yang semakin memburuk kondisi ekonominya di tengah pandemi ini.

Kelompok ini cenderung minim mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, mempertahankan daya beli kelompok ini menjadi penting agar pemulihan ekonomi terjaga.

“Akan tetapi, apabila perekonomian kembali ke level normalnya, pemerintah dapat kembali menyesuaikan kebijakan subsidi BBM ini,” katanya.

Justifikasi kedua, kata dia, kondisi harga minyak saat ini bisa dikatakan abnormal akibat dampak dari tensi geopolitik yang meningkat yakni perang antara Rusia-Ukraina.

Ke depan, peningkatan tensi geopolitik ini diperkirakan kembali mereda dan pada akhirnya akan menurunkan harga minyak mentah dunia kembali ke rata-rata harga jangka panjangnya.

“Di tengah kondisi abnormal ini, pemerintah berupaya untuk menekan dampaknya pada perekonomian domestik dengan memberikan subsidi BBM Pertalite,” ucapnya.

Saat ini, Pertalite memang belum menjadi BBM penugasan, namun apabila ke depan akan ditetapkan sebagai BBM penugasan, selisih antara biaya produksi dan harga jual penetapan sepenuhnya akan diganti oleh pemerintah.

Akan tetapi, dengan Pertalite disubsidi, terdapat risiko peralihan konsumsi BBM dari sebelumnya BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Dengan demikian, terdapat potensi kenaikan jumlah konsumsi Pertalite di masa mendatang, apalagi jika disparitas harga cukup tinggi.

“Upaya kontrol tetap perlu dilakukan melalui pembatasan volume dan konsumsi, agar pemerintah mengetahui apakah terjadi kebocoran atau tidak dalam penyaluran BBM penugasan ini,” ujarnya.

Terkait perlunya pengawasan distribusi BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya W Yudha, mengatakan Pertamina sebagai badan usaha harus memastikan agar pasokan BBM jenis Pertalite tetap tersedia di pasaran. Hal ini penting mengingat terjadi disparitas harga Pertalite dengan BBM jenis Pertamax yang lebih mahal.

“Pengawasan ini penting untuk mencegah adanya potensi tindakan dari pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak seperti mengoplos atau penimbunan BBM. Pengaturan penggunaan Pertalite itu jadi kepentingan bersama,” ujar Satya.

Sekadar diketahui, konsumsi Pertalite dalam dua tahun terakhir terus meningkat. Sepanjang 2021, konsumsi Pertalite mencapai 23 juta Kilo Liter (KL), naik 30% dibandingkan 2020 yang tercatat 18 juta KL. Tahun ini konsumsi Pertalite diperkirakan bertambah seiring gejolak harga minyak dunia yang menyebabkan kenaikan harga BBM jenis oktan tinggi.

Pasokan Pertalite berasal dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)-Subholding Petrochemical & Refining Pertamina. Ifki Sukarya, Sekretaris Perusahaan KPI,
mengatakan KPI memasok Pertalite ke PT Pertamina Patra Niaga-Subholding Commercial & Trading Pertamina, sesuai dengan permintaan. Pertalite yang dipasok KPI adalah bahan bakar minyak dengan kadar oktan (RON) 90.

sumber suara