Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pin emas bagi anggota dewan bukan sesuatu yang penting. Penganggaran pin emas yang disebut mencapai Rp 1,3 miliar dinilai sangat keterlaluan. BEST PROFIT
"Pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI hingga menelan biaya fantastis sebesar Rp 1,3 miliar sungguh keterlaluan. Pin hanyalah aksesoris pengenal anggota yang tak ada kaitannya sama sekali dengan kerja anggota DPRD sebagai wakil rakyat DKI," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).
Lucius mengatakan pin emas hanyalah asesoris dan bukan pengukur agar anggota DPRD tersebut dikenal. Menurut Lucius, bila anggota DPRD DKI ingin dikenal maka harus menunjukkan kinerja yang baik di mata masyarakat dan memastikan aspirasi rakyat terpenuhi.
"Bagi wakil rakyat, mestinya urusan aksesoris ini tak perlu diprioritaskan. Bagi mereka semestinya yang harus ditunjukkan sebagai pengenal jika masih merasa belum dikenal adalah kerja sebaik-baiknya terutama memperjuangkan aspirasi konstituen dan memastikan anggaran DKI yang besar dipakai untuk kepentingan warga DKI," ujarnya. BESTPROFIT
"Jadi bukan pin emas, bukan pula aksesoris mewah yang harus dikenakan DPRD untuk dikenal atau untuk menunjukkan identitasnya, tetapi hasil kerja. Mestinya semangat ini harus menandai masa bhakti DPRD yang baru periode 2019-2024," imbuhnya.
Lucius pun sepakat dengan PSI yang menyebut pengadaan pin emas hanya menghambur-hamburkan anggaran daerah. Ia berharap pin bagi anggota DPRD dibuat lebih sederhana sehingga anggarannya bisa digunakan untuk kepentingan untuk kebutuhan masyarakat DKI.
"Maka usulan PSI bisa diterima agar pin emas itu diganti dengan yang lebih sederhana, agar dana tak habis sia-sia untuk sesuatu yang tak bermanfaat seperti pin emas itu. Banyak masalah di DKI yang memerlukan anggaran yang banyak, jadi biarkan anggaran itu mengalir untuk kebutuhan yang paling mendesak bagi rakyat," katanya. PT BESTPROFIT
PSI sebelumnya menolak pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut PSI, pengadaan pin emas untuk para anggota Dewan hanya menghamburkan uang.
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan anggaran pengadaan pin emas senilai Rp 1,3 miliar bisa dikurangi dengan mengubah bahan emas menjadi bahan lebih rendah, seperti kuningan. Ia mengatakan penghematan anggaran dari pengadaan pin emas bisa dialokasikan untuk program pemerintah lain yang lebih bermanfaat.
"Untuk apa, kita tidak sensitif di saat warga masih banyak yang tidak bisa akses air bersih, misalkan, susah akses sekolah untuk yang luar DKI. Masa ada penghamburan uang dengan pin senilai Rp 5 juta. Justru anggota Dewan itu pelayanan. Kami menolak dan kami tidak akan menggunakan pin bahan emas," ucap Rian Ernest, Selasa (20/8). BESTPROFIT FUTURES
Sumber : Detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar